Sebuah survei yang dilakukan Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) pada 14-24 Mei 2012 ini harusnya menjadi bahan introspeksi bagi para wakil rakyat di negeri ini.
Karena, dari hasil survei itu, 47 persen responden menjawab DPR adalah lembaga yang paling korup di Indonesia. Kedua adalah kantor pajak (21,4 persen), lalu diikuti kepolisian (11,3 persen).
Lembaga yang selama ini memakai jubah sebagai wakil rakyat, representasi rakyat, ternyata malah dianggap yang paling banyak melakukan rasuah justru oleh rakyatnya sendiri.
Survei ini melakukan pendataan di 163 kabupaten di 33 provinsi di Indonesia dengan metode survei stratified random sampling.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 2.192 responden.
Setelah kepolisian, lembaga pemerintahan yang dianggap paling korup adalah Parpol (3,9 persen), Kejagung (3,6 persen), layanan birokrasi (3,1 persen) dan Kehakiman (2,6 persen).
Dari sini setidaknya dapat kita ambil benang merah. DPR berkaitan erat dengan Parpol yang kedua-duanya sama-sama masuk daftar terkorup, hanya beda posisi.
Sementara para penegak hukum, yakni kepolisian, Kejagung dan kehakiman juga sama-sama masuk daftar hitam ini.
Jadi, bagaimana mungkin kita bisa punya harapan besar agar korupsi diberangus habis-habisan dari negeri ini? Sebab, tempat kita menggantungkan harapan tersebut ternyata tidak lain adalah aktor utama korupsi itu sendiri.
Bagaimana bisa negara ini bersih jika para pejabatnya kebanyakan adalah tikus bertopeng?
Korupsi pernah begitu merajalela di Cina. Bahkan, sebuah statistik resmi pemerintah Cina mengungkapkan, kerugian negara akibat korupsi mencapai 16 miliar dolar AS (sekitar Rp120 triliun) sampai tahun 1999.
Ini belum termasuk kasus korupsi pada skandal penyeludupan senilai 10 miliar dolar AS yang melibatkan para pejabat teras Provinsi Fujian di Tenggara Cina.
Tapi, karena pemerintah Cina ternyata bersungguh-sungguh memberantas korupsi di negaranya, surat kabar resmi Cina, China Daily, mengungkapkan, upaya itu telah berhasil mengembalikan dana publik sebesar 400 juta yuan atau senilai Rp440 miliar lebih ke kas negara. Caranya juga tidak luar biasa. Mereka “cuma” menyelidiki 10.000 pejabat setingkat kabupaten yang diduga korupsi.
Namun, hukumannya yang luar biasa. Mereka yang terbukti bersalah dihukum seumur hidup hingga dihukum mati.
Ini yang kemudian dijadikan semacam shock therapy oleh para pemimpin Cina. Ini peringatan bahwa Cina benar-benar serius memberantas korupsi.
“Pemberantasan korupsi adalah urusan hidup dan mati partai,” demikian semboyan yang terus didengung-dengungkan pemimpin-pemimpin Cina, terutama PM Zhu Rongji, yang di Cina dikenal sebagai salah satu “Mr Clean”.
Pemerintah Cina membuktikan bahwa mereka tidak hanya gertak sambal. Zhu Rongji sendiri bahkan berjanji, takkan ada satu pejabat pun, seberapa pun tinggi jabatannya yang akan diloloskan dari jerat hukum. Apalagi jika benar-benar terlibat.
Ini mengakibatkan, mendekat saja pada korupsi sudah merupakan mimpi buruk bagi para pejabatdi Negeri Tembok Besar tersebut.
Di negeri ini, parpol dan DPR sama-sama berkomplotan untuk melakukan korupsi. Mereka menjadi sekondan untuk merampok uang rakyat.
Korupsi adalah jalan hidup untuk membiayai parpol. Jadi, quo vadis DPR? Mau ke mana parpol? ***
Editor : Rindra Yasin