Gratifikasi Layanan Seksual dan Ranah Korupsi

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 9 Juni 2012 | 07:59 WIB
Belakangan kasus suap seks menjadi pembicaraan serius di kalangan penggiat anti korupsi Indonesia.

Selama ini belum ada pijakan hukum yang mengatur tentang hal ini, sehingga persoalan gratifikasi dengan melibatkan perempuan penghibur dalam banyak kasus, dianggap hanya kesalahan kode etik.

Padahal di negara lain seperti Singapura, masalah gratifikasi yang melibatkan seksual ini dianggap kasus korupsi.

Singapura, yang masyarakatnya amat bebas dalam persoalan seks dan tak sereligius masyarakat Indonesia, ternyata menjadikan persoalan itu sebagai pelanggaran moral dan masuk dalam ranah korupsi. Kasus di Singapura itu menyeret mantan 

Komandan Angkatan Pertahanan Sipil Singapura (SCDF), Peter Lim.

Lelaki berusia 51 tahun itu diduga menerima imbalan seks dari tiga wanita yang menjadi rekanannya dalam proyek teknologi informasi yang didapat perusahaan-perusahaan ketiga wanita tersebut.

Oleh otoritas Singapura, apa yang dilakukan oleh Lim itu tergolong gratifikasi alias korupsi. Januari 2012 lalu, Biro Investigasi Korupsi Singapura menangkap Lim, dan sebulan kemudian dia diberhentikan dari jabatannya. Setelah, itu investigasi terus dilakukan dan terungkaplah siapa ketiga wanita tersebut.

Mereka adalah Pang Chor Mui (GM Nimrod Engineering),  Lee Wei Hoon (Direktur Singapore Radiation Centre), dan  Esther Goh (Direktur Pengembangan Bisnis NCS Private Limited).

Ketiga wanita tersebut memberikan layanan seksual kepada Peter Lim untuk menggolkan proyek-proyek perusahaannya.

Oleh Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), kasus di Singapura itu bisa menjadi acuan untuk membongkar kasus serupa di Indonesia. Jamil Mubarok, peneliti MTI menjelaskan bahwa masalah gratifikasi yang melibatkan layanan seksual harus dilihat sebagai tindakan korupsi, sebab modus korupsi sekarang sudah sangat luas, maka konsep gratifikasi juga harus diperluas.

Apa yang dijelaskan oleh Busyro Maqoddas, Wakil Ketua KPK, tentang kasus yang melibatkan mantan anggota DPR dari PPP, M Amin Nasution, yang tertangkap beberapa waktu lalu di sebuah hotel bersama seorang perempuan, yang diduga merupakan paket gratifikasi, adalah contoh yang masuk akal.

Amin yang ketika itu masih menikah dengan biduan dangdut, Kristina,  akhirnya dipecat dari keanggotaannya di DPR dan diadili, namun tanpa melibatkan masalah layanan seksual si perempuan itu. Padahal, mestinya gratifikasi layanan seksual itu juga harus diusut tuntas.

Kita memang boleh dan patut malu dengan Singapura tentang masalah ini. Sebab, sebagai negara muslim terbesar di dunia, dan hampir semua penduduknya memeluk agama  —atheis tak dibolehkan di Indonesia—  hukum di Indonesia mestinya mengatur juga persoalan moral.

Meski memang  agak rumit batasan-batasan moralnya dan sulit menelusurinya, persoalan gratifikasi layanan seksual di kalangan pejabat negara maupun pengusaha sudah menjadi hal yang jamak di Indonesia.

Dari perusahaan kecil hingga raksasa, pratik-praktik seperti itu terus terjadi.

Negara memang harus memikirkan payung hukum atau aturan baku masalah ini. Meski mungkin baru sebatas wacana, tetapi perlu dianggap penting dan menjadi prioritas.

Persoalan moral harus selaras dengan religiusitas masyarakat, dan hukum harus memberi kepastian dan batasan tentang hal ini.***

Editor : Rindra Yasin