Menyoal Usia Calon Kepala Daerah

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 14 Juni 2012 | 08:56 WIB
Setiap datang musim suksesi, bermunculan pula sejumlah nama dan sosok bakal calon (balon) dengan beragam kriteria yang sengaja dibuat agar persaingan semakin menyempit.

Suka atau tidak suka, faktor usia selalu mengemuka karena terkait kesiapan  dan kemampuan fisik dalam menjalankan tugas bila kelak terpilih sebagai kepala daerah –bupati/walikota atau gubernur. Hal ini pun tak terlepas pula pada kepemimpinan organisasi dan partai politik.

Ada apa dengan usia? Usia sangat identik dengan kemampuan dan kesehatan fisik. Secara manusiawi dan alamiah, usia seseorang akan bertambah tua sejalan dengan perjalanan waktu.

Usia pula yang menentukan produktivitas seorang dalam berkiprah dan berkarya. Ketika seseorang memberanikan tampil dalam proses pencalonan menjadi pemimpin dalam segala lapangan maka faktor usia akan menjadi pertimbangan penting di mata publik baik kawan maupun lawan.

Berbagai negara, etnik atau kelompok biasanya memberlakukan batas usia seseorang saat tampil sebagai calon pemimpin.

Hal ini tentu tidak berlaku dalam konsep aristrokrasi –kekuasaan berdasarkan kebangsawanan-- karena sangat ditentukan oleh pewarisan  kekuasaan berdasarkan darah keturunan. Di alam demokrasi, kriteria usia termasuk salah satu faktor yang menentukan bagi calon pemimpin.

Sejumlah negara menyaratkan batas minimal usia seorang calon presiden dengan angka yang beragam. Filipina menetapkan batas minimal 40 tahun.

Sedangkan Amerika Serikat justru menetapkan  lebih muda pada batas usia 35 tahun. Pantas saja, Bill Clinton saat menduduki kursi presiden negara adi kuasa itu justru masih berusia 38 tahun.

Soekarno menjadi presiden pada usia 44 tahun. Mohammad Hatta menjadi wakil presiden dalam usia 43 tahun.

Sejumlah perdana menteri yang pernah memimpin pemerintahan Indonesia selama eksperimen demokrasi parlementer tahun 1940-an dan 1950-an juga berusia muda saat mulai memimpin.

Di antaranya adalah Sutan Sjahrir (36 tahun), Burhanuddin Harahap (38), Abdul Halim (39), Amir Syarifuddin (40), Muhammad Natsir (42), dan Djuanda (46).

Namun, usia pemimpin di atas 60 tahun di Indonesia sebenarnya bukan tabu. Apalagi di Indonesia yang pertumbuhan kelompok Kelas Menengah –kelompok orang-orang yang mapan secara ekonomi dan menempati posisi puncak-- tidak begitu pesat.

Para pimpinan perusahaan di Indonesia rata-rata dalam batas usia 40 tahun ke atas. Bandingkan dengan Singapura yang sudah menempati posisi puncak pada kisaran usia 25-30 tahun.

Dibanding pada masa-masa Orde Lama dulu, usia pemimpin atau negarawan Indonesia justru kisarannya makin tinggi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginjak usia 60 tahun saat Pemilu 2009.

Bahkan sampai sekarang pun sudah menginjak usia 63 tahun.  Sejumlah nama tokoh atau negarawan yang pernah dan berkemungkinan masih ingin tampil di panggung politik,  justru berada dalam kisaran usia 60-an tahun. Sebutlah  M Jusuf Kalla yang berusia  69 tahun.

Megawati Soekarnoputri (64 tahun), Wiranto (64), Amien Rais (67), Sultan Hamengku Buwono X (65), Akbar Tandjung (66), dan Sutiyoso (67).

Banyak referensi berdasarkan perjalanan sejarah kememimpinan yang dapat dijadikan rujukan. Dalam Islam,  pengangkatan kerasulan Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun boleh jadi batas kematangan usia seseorang dalam memimpin.

Meskipun realitas di lapangan, banyak tokoh atau pemimpin dunia yang masih bekerja produktif di usia 70 atau 80-an tahun.  Ronald Reagan yang menjadi Presiden AS masa itu justru masih memegang jabatannya saat berusia 77 tahun.

Suksesi Gubernur Riau periode 2013-2018 tentu tak terlepas dari bermunculan nama-nama kandidat bakal calon yang beragam pula. Lebih dari itu latarbelakang pengalaman, etnik, keahlian dan usia bakal ikut mencuat ke permukaan.

Dalam perdebatan publik secara informal, dipastikan isu-isu terkait berbagai sisi para kandidat akan meramaikan bursa suksesi. Boleh jadi, persoalan usia para kandidat akan diperdebatkan seru karena menyangkut proses regenerasi.

Barangkali, menilik nama-nama yang mulai muncul ke permukaan, rentang usia para kandidat Cagub Riau berada pada 40-70 tahun. Meskipun usua rata-rata kandidat berada pada kisaran 50-60-an.

Sebutlah nama-nama Lukman Edi, Indra Muchlis Adnan, Sukarmis, Jon Erizal, Fauzi Kadir, Herman Abdullah,  Mambang Mit, Syamsurizal dan beberapa nama lagi. Namun, nama Annas Maamun, boleh jadi termasuk kandidat tertua yang sudah memasuki rentang usia 70 tahun.

Tampaknya, belum muncul nama-nama tokoh muda kisaran usia 30-40 tahun dalam bursa cagub Riau saat ini.

Boleh jadi, saat  Rusli Zainal –Gubernur Riau sekarang-- yang menempati posisi orang nomor satu di Provinsi Riau berusia 44 tahun belum akan terkalahkan pada suksesi yang akan berlangsung 2013 nanti.

Setiap pemimpin dipastikan memiliki suksesor (calon pengganti yang dipersiapkan). Begitulah, proses suksesi tak terlepas dari sistem kroni dan nepotisme.

Oleh sebab itu, kecenderungan pelanjut kekuasaan termasuk dalam suksesi kepala daerah biasanya berasal dari “lingkaran dalam.” Sosok yang dimunculkan sebagai “pengganti” tentu saja diperkirakan memiliki keunggulan-keunggulan yang dapat membungkam para pesaingnya (kompetitor).

Salah satu faktor yang dijadikan keunggulan terkait usia kandidat. Sebab, secara fisik, usia dapat memberikan simbol dinamika semangat. Dalam konteks ini, orang selalu membangun dikotomi usia “tua-muda” hanya semata-mata untuk membungkam pesaingnya.

Padahal yang paling menentukan pada sosok pemimpin (baca: kepala daerah) tentu saja integritas (kepribadian yang bersih dan tanpa cela).

Dalam berbagai teori kepemimpinan, tak dikenal dikotomi usia “tua-muda” itu. Bila ada perebutan posisi nomor satu dalam sebuah peristiwa suskesi, tentu saja selalu lebih mengemuka faktor kharismatik dan suri-tauladan.

Namun, cara-cara suksesi terutama dalam demokrasi moderen ikut pula mengubah karakteristik kepemimpinan itu. Apalagi dalam demokrasi langsung (one man one vote), kemampuan seorang kandidat bersama tim sukses dalam mendulang suara dan simpatik sangat menentukan kemenangan.

Walaupun untuk meraihnya diperlukan biaya politik yang cukup besar. Apalagi bila harus menggunakan politik uang (money politic) yang kadangkala harus mencederai nilai-nilai demokrasi secara murni.

Negeri ini memerlukan sosok pemimpin yang mampu membuat perubahan yang nyata sebagai kelanjutan kepemimpinan sebelumnya. Tidak masanya lagi mempersoalkan dikotomi usia “tua-muda”.

Orang muda memang selalu diposisikan sebagai pihak yang mampu mencairkan “kejumudan” (status quo). Tapi orang berusia tua pun masih tetap diperlukan dalam meneraju kepemimpinan di daerah ini sepanjang mampu melakukan gebrakan dan perubahan senapas dengan mimpi-mimpi rakyat yang tak pernah tamatnya.

Saatnya kita berorientasi pada karya nyata dan kinerja bukan mempersoalkan hal-hal yang tidak substansial terkait masa depan Riau yang lebih cemerlang. ***

Fakhrunnas MA Jabbar Sastrawan dan pensyarah di Universitas Riau. Editor : Rindra Yasin