Indonesia merupakan negara bahari yang dua pertiga luasnya merupakan perairan. Oleh karenanya potensi perairan sangat strategis dalam membangun sistem perekonomian nasional.
Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi seharusnya mampu mengelola sektor ini dengan maksimal yang dipergunakan sepenuhnya bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.
Maraknya berbagai kejahatan yang merugikan negara di sektor perairan saat ini sudah sangat memprihatinkan. Salah satu sektor terbesar yang sangat merugikan adalah kejahatan di bidang perikanan. Triliunan rupiah hasil kejahatan perikanan telah menjajah sektor ini.
Instrumen hukum bukan satu-satunya yang paling dibutuhkan dalam menjaga kekayaan di bidang perairan.
Peran serta seluruh elemen yang bersinggungan dengan bidang perikanan perlu dikoordinir dan diawasi dengan baik. hal tersebut untuk menghindari terjadinya kejahatan yang justru melibatkan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Tingginya tingkat kejahatan ini harus dibarengi oleh kemampuan dan teknologi yang yang memadai. Metode pengamanan kekayaan perairan ini tentunya harus selalu mengalami perbaikan dan peningkatan, karena bagaimana pun kejahatan ini akan terus berkembang dan dengan teknologi yang semakin maju.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan, polisi perairan dan seluruh jajaran penegak hukum bidang perairan perlu mendapatkan perhatian dan ilmu pengetahuan yang lebih baik.
Bagaimana pun hasil sektor perairan dan khususnya perikanan yang telah merugikan Indonesia, seharusnya dapat dipergunakan untuk mendanai pembangunan.
Ketidakmampuan dan kelemahan pemerintah Indonesia menjaga kekayaan alam di bidang perairan, akan menjadi tolok-ukur juga terhadap kemampuan pemerintah menjaga kedaulatan negara.
Dalam bidang pendidikan pemerintah juga terlihat sangat tertinggal dalam mempersiapkan generasi muda yang siap turut serta memantau dan berkarya mengelola sektor perairan.
Hal tersebut dapat terlihat dengan cukup jelas, bahwa hanya terdapat beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang berkaitan dengan bidang perairan maupun perikanan secara khusus.
Pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan bekerja sama dengan instansi terkait seharusnya mampu membaca peluang dan tantangan ini.
Tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai, maka kesadaran besar untuk mencintai dan mengelola sektor ini tidak akan berjalan dengan baik.
Kedaulatan bidang perairan dan perikanan secara khusus, merupakan tugas besar yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Indonesia sebagai negara kepulauan telah memiliki modal dasar untuk mengelola seluruh potensi yang ada di sektor perairan.***
Setia Rohani, Wakil Sekretaris DPC GMNI Pekanbaru, Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Unri.
Editor : Rindra Yasin