Guna menjamin mutu pendidikan (education quality), sekolah memerlukan kontrol mutu (qualitu control). Karena itu, sebenarnya eksistensi pengawas sekolah sangat penting.
Pengawas sekolah adalah tenaga fungsional yang bertujuan membantu guru untuk mengembangkan keprofesionalannya sebagai pendidik. Aspek kemitraan menjadi unsur utama untuk membina kompetensi guru dalam memanajemen pembelajaran. Antara pengawas sekolah dan guru merupakan tim kerja (teamwork).
Sebagai suatu tim kerja, semestinya memiliki harmonisasi dalam ranah kinerja yang profesional. Selanjutnya, harmonisasi tersebut juga akan membantu pencapaian mutu pembelajaran dan mutu pendidikan. Kinerja guru di kelas seharusnya terbantu melalui kehadiran pengawas sekolah.
Artinya, kehadiran pengawas sekolah bukan memperkeruh iklim sekolah, tetapi sebagai mentor bagi manajemen sekolah. Keberadaan pengawas sekolah merupakan salah satu pilar pendidikan nasional seperti diatur dalam PMPN Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengawas Sekolah/Madrasah.
Peran seorang pengawas pendidikan ada empat macam, yaitu sebagai koordinator (coordinator), konsultan (consultant), pemimpin kelompok (group leader), dan penilai (evaluator).
Sehubungan dengan hal tersebut, sekolah memerlukan pengawas yang bijaksana dalam mengimplementasikan peranannya tersebut untuk mensupervisi aspek akademik dan aspek manajerial.
Dalam hal ini, pengawas sekolah hendaknya memahami bahwa tugasnya bukan mudah karena menuntut kompetensi yang kompleks, baik dari aspek akademik maupun manajerial.
Dari aspek akademik, bidikan pengawas adalah membantu dan membimbing guru dalam memanajemen pembelajaran di kelas.
Sedangkan dari aspek manajerial, objek pengawasan, yaitu persoalan manajemen dan administrasi sekolah sebagai pendukung pelaksanaan pembelajaran/pendidikan yang bermutu. Secara teori, eksistensi pengawas sekolah bisa memberikan sesuatu yang bernilai terhadap mutu pendidikan secara menyeluruh.
Meskipun eksistensi pengawas sekolah sangat penting, tetapi peranannya saat ini sering memunculkan persoalan. Persoalan tersebut bisa berakibat negatif terhadap keharmonisan mitra kinerja.
Di lapangan, ada beberapa permasalahan yang menjadi pemicu profesional/tidaknya pengawas sekolah. Permasalahan inilah yang menjadi stigma.
Stigma tersebut pada akhirnya memunculkan citra tidak kondusif terhadap eksistensi pengawas sekolah. Pertama, sistem rekruitmen. Sistem rekruitmen pengawas kurang memerhatikan kompetensi, komitmen visi-misi, aspek komunikatif, dan kreativitas.
Terindikasi bahwa sebagian pengawas sekolah merupakan kumpulan kepala sekolah dan guru bermasalah, termasuk mereka yang akan memasuki masa purnabakti. Stigma yang muncul, pengawas sekolah adalah kumpulan “orang buangan”.
Stigma ini tentu saja merugikan keberadaan pengawas sekolah dalam melaksanakan tupoksinya dalam ranah mutu pendidikan.
Kedua, pengawas sekolah tidak dipilih berdasarkan sistem spesialisasi mata pelajaran. Hal ini memunculkan stigma bahwa pengawas sekolah tidak sesuai dengan tupoksinya dalam membantu dan membimbing guru, terutama ketika memanajemen kelas. Ketiga, dari segi kompetensi, terjadi kesenjangan antara pengawas sekolah dan guru. Kesenjangan ini terjadi, terutama pada aspek teoretis dan praktis kurikulum.
Terjadinya kesenjangan ini sebagai akibat dari kurangnya pemaduan dalam sistem pelatihan kurikulum antara guru dan pengawas sekolah. Keempat, dari aspek psikologis dan interaksi, masih banyak pengawas sekolah yang emosional, pemarah, atau gemar menyalahkan guru. Stigma ini tentu saja bisa memunculkan kesan negatif terhadap hubungan kinerja yang diharapkan.
Karena itu, stigma ini bisa dihapus dengan cara sistem rekrutmen yang benar, berorientasi spesialisasi mata pelajaran, kesetaraan pelatihan, dan pembinaan aspek psikologis dan interaksi dalam tupoksinya.
Pengalaman penulis ketika disupervisi menunjukkan bahwa masih banyak pengawas sekolah lebih mengutamakan aspek administratif (teroretis) daripada pembelajaran di kelas (praktik). Kehadiran mereka di sekolah masih mementingkan pemeriksaan kelengkapan perangkat pembelajaran guru.
Dalam pemeriksaan kelengkapan pembelajaran tersebut, sering pula terjadi interaksi negatif dengan guru mata pelajaran. Interaksi negatif ini terjadi dikarenakan latar belakang mata pelajaran yang berbeda.
Akibat lebih mengutamakan aspek administratif guru, akhirnya penilaian kinerja guru tidak menyentuh pada roh pembelajaran. Padahal, praktik/pelaksanaan pembelajaran jauh lebih penting daripada setumpuk perangkat pembelajaran guru. Namun, bukan berarti bahwa perangkat pembelajaran/aspek administratif guru itu tidak perlu.
Dalam kaitannya dengan manajemen kelas dan manajemen sekolah, pengawas sekolah bukanlah orang yang serba tahu. Sikap-sikap positif seperti keterbukaan, komunikatif, interaktif, luwes, serta mengakui kekurangan dan kelebihan patut dikembangkan.
Dosa besar kalau ada pengawas sekolah menganggap bahwa dirinya merupakan orang yang serba tahu.
Tidak layak menjadi pengawas sekolah kalau masih beranggapan remeh terhadap guru-guru atau sekolah.
Bukan tidak mungkin pengawas sekolah justru belajar dari para guru atau siswa. Hal ini harus disadari bahwa sumber belajar itu tidak mengenal batas ruang, orang, dan waktu.
Pengawas sekolah yang profesional akan membentuk pelangi indah di suatu sekolah. Dampak-dampak pengawasan mutu pembelajaran akan berjalan terus-menerus.
Sekolah akan terus merindukan kehadiran pengawas sekolah yang profesional, bukan malah sebaliknya pihak sekolah membenci kedatangan pengawas sekolah karena hanya meninggalkan kesan negatif. Pernyataan terakhir inilah yang sering menjadi stigma terhadap pengawas sekolah.
Stigma seperti ini harus segera dilenyapkan. Tujuannya untuk membangun pengawas sekolah yang profesional.
Pelenyapan stigma tersebut tidak terlalu sulit jika instansi pembuat kebijakan melaksanakan peranannya sesuai dengan kriteria pengawas sekolah yang bermutu. Jika persoalan stigma ini tidak berubah, entah sampai kapan kontrol mutu bisa terwujud.***
Musa Ismail, Mahasiswa Pascasarjana Manajemen Pendidikan Unri, mengajar di SMA 3 Bengkalis. Editor : Rindra Yasin