Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Ombudsman Indonesia membuka posko pengaduan untuk mengantisipasi manipulasi dan pungutan pada Penerimaan Siswa Baru (PSB) dan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
Komitmen dalam bentuk nyata ini diharapkan mampu menciptakan iklim yang lebih baik dan lebih mendidik kepada anak bangsa, terutama dalam pemerimaan belajar, baik siswa dan mahasiswa di perguruan tinggi.
Langkah konkrit yang mulai dikerjakan Kemendikbud dan Ombudsman ini, tentu mendapat apresiasi masyarakat, khususnya warga yang saat ini sedang terlibat memasukkan putra-putri terbaiknya ke jenjang pendidikan yang diimpikan.
Keyakinan itu, karena istilah yang sudah boomming di tengah-tengah masyarakat Indonesia bahwa saat ini semuanya sudah sulit, mau masuk sekolah saja sulit dan harus pakai embel-embel, apalagi mau mendapatkan pekerjaan yang layak.
Kalau cara berpikir seperti itu terus-menerus mewarnai masyarakat Indonesia, dikhawatirkan bakal terjadi praktik manipulasi atau sogok-menyogok antara pengelola pendidikan dengan orang tua yang menginginkan anaknya masuk ke sekolah dimaksud.
Kondisi ini sangat mungkin terjadi dan bisa saja sudah pernah terjadi di republik ini. Jika sudah begitu akan dibawa ke mana bangsa ini bilamana mayoritas anak Indonesia yang ingin mengenyam pendidikaan harus bayar dulu baru bisa masuk ke sekolah yang diinginkan.
Andai saja fenomene itu sudah terjadi, di mana peran pemerintah, bagaimana bisa seorang kepala pemerintahan baik di pusat maupun daerah meletakkaan pejabatnya untuk mengurusi pendidikan.
Di tengah semakin maraknya dugaan sogok-menyogok yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia saat ini, diharapkan saja langkah ataupun tindakan yang dikerjakan Kemendikbud dan Ombudsman Indonesia ini dapat berjalan efektif dan hasilnya dapat memberikan efek jera kepada oportunis yang diduga sudah merajalela mempengaruhi dunia pendidikan Indonesia dewasa ini.
Hal lainnya yang dinilai penting untuk ditindaklanjuti adalah, bagaimana dengan posko pengaduan di daerah?
Akankah dinas pendidikan atau perguruan tinggi berani bertindak ekstrim dan membuka posko pengaduan kemungkinan terjadinya kecurangan PSB atau PMB? Kemungkinan itu akan terjadi jika para penguasa di daerah mengerti akan arti pentingnya pendidikan.
Tetapi jika para penguasa ataupun petinggi di negeri ini tidak memikirkan sebegitu pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan, maka jangan berharap posko untuk kebaikan dalam rangka meningkatakan mutu pendidikan akan dibuka secara nyata.
Untuk mengetahui secara obyektif kemungkinan itu, waktu jualah yang akan membuktikannya. Yang jelas, anak bangsa di negeri ini sangat berharap adanya untaian tangan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.
Untuk mewujudkan semua harapan indah itu, lagi-lagi, tetap berpulang kepada keseriusan pemerintah dalam membina dan mengedepankan pendidikan bagi generasi bangsa ini. Selamat berjuang bangsaku dan selamat meningkatkan mutu pendidikan *** Editor : Rindra Yasin