Pentingnya LHKPN

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 28 Juni 2012 | 07:47 WIB
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah instrumen penting bagi upaya memberantas korupsi.

Publikasi laporan kekayaan secara berkala diharapkan mendidik pejabat untuk jujur dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Ketika terjadi dugaan tindak pidana korupsi, laporan harta kekayaan menjadi patokan penyidik dalam menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang.

Anggota DPR nonaktif Wa Ode Nurhayati telah merasakan tuah laporan harta kekayaan yang kerap disepelekan sebagian besar anggota DPR ini.

Penyidik KPK menjeratnya degan UU Pencucian Uang karena menerima transfer Rp10 miliar  sebagai imbalan turunnya alokasi anggaran PPID di tiga kabupaten di Aceh.  

Karena pada tahun 2009 Wa Ode hanya melaporkan total kekayaannya Rp5,542 miliar, KPK mendakwanya sengaja menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaannya yang berasal dari korupsi.

Tahun ini, 197,857 penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya, 157 ribu di antaranya telah melaporkan ke KPK. Dari jumlah tersebut KPK memeriksa 279 LHKPN, mengklarifikasi 178 laporan dan memeriksa substansi 99 laporan.

Dari analisis substantif dan didukung hasil analisis transaksi keuangan yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), KPK menemukan dua pejabat yang terindikasi melakukan tindakan pidana korupsi.  

Salah satu diduga kuat Wa Ode Nurhayati. Karena pentingnya LHKPN, UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari KKN dan UU 30/2002 tentang KPK menjadikan LHKPN sebagai salah satu pilar pemberantasan korupsi.

Tingkat kepatuhan pejabat negara untuk melaporkan kekayaannya tahun ini berkisar 79 persen. Artinya, lebih 20 persen penyelenggara negara belum melaporkan kekayaannya.

Selain anggota DPR, pejabat di BUMN kerap mengabaikan himbauan agar melaporkan kekayannya, segera setelah diangkat, dimutas, dipromosi, dan pensiun. Tak kurang dari 2.198 pejabat BUMN belum melaporkan kekayaannya.

Karena itu, kita mengapresiasi ketika BUMN memutuskan mencopot salah satu komisaris PT Pos Indonesia yang menolak melaporkan kekayaannya.

Pencopotan dilakukan karena komisaris tersebut telah dua kali ditegur tetapi memilih mundur daripada harus melaporkan kekayaannya.

Sanksi keras berupa pencopotan jabatan menunjukkan upaya perbaikan di tubuh di BUMN tengah berjalan.

Kinerja bagus bukan satu-satunya ukuran seorang penyelenggara negara. Kinerja mengkilat harus tumbuh dari sikap menolak korupsi.

Kita berharap KPK tidak hanya berhenti pada Wa Ode atau dua pejabat negara lainnya. KPK juga harus berani mengejar pejabat negara yang belum melaporkan kekayaan setelah beberapa saat menduduki jabatan.

KPK juga harus bekerja sama lebih erat dengan PPATK dan Dirjen Pajak untuk berbagi data kekayaan penyelenggara negara yang diyatakan secara resmi.

Penyidik KPK juga harus berani menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menyidik kasus dugaan tindakan pidana korupsi. Bila KPK menggunakan TPPU, kasus Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan kasus dugaan korupsi lain akan lebih mudah disidik.***

Editor : Rindra Yasin