Koruptor dan Gedung Baru KPK

Rindra Yasin • Dipublikasikan Jumat, 29 Juni 2012 | 08:56 WIB
Perlawanan DPR terhadap pembangunan gedung KPK merupakan bentuk nyata perlawanan balik koruptor terhadap KPK.

Dibungkus dengan alasan yang naif, DPR berusaha sekuat tenaga mencegah berdayanya KPK, lembaga yang mendapat mandat dari konstitusi untuk memberantas kejahatan luar biasa dan mengemban amanat rakyat yang muak terhadap budaya korupsi.

 Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp77 miliar dalam APBN untuk pembangunan gedung KPK. Namun, DPR justru memberi tanda bintang di lembar APBN.

Artinya, anggaran tersebut tidak bisa dicairkan. DPR beralasan, tanda bintang itu diberikan karena KPK adalah lembaga ad hoc, lembaga yang hanya digunakan untuk tujuan tertentu.

Kali lain, DPR beralasan, anggaran tidak dicairkan untuk mendukung kampanye penghematan anggaran negara.

Dua alasan yang sangat tidak cerdas, mengada-ada, dan melecehkan akal sehat. Tidak dapat dipungkiri, KPK adalah lembaga ad hoc, lembaga independen yang dibentuk dengan satu mandat, memberantas korupsi.

Meski ad hoc, tidak berarti waktu tugas KPK terbatas. Jurus-jurus Mahkamah Konstitusi (MK) dalam dua kali uji materi UU KPK secara tegas menyatakan bahwa KPK hanya bisa bubar kalau korupsi sudah tidak ada, bukan ketika Polri dan Kejaksaan sudah berdaya seperti yang selalu diinginkan DPR.

 KPK juga dibentuk karena kita tidak lagi percaya Polri dan Kejaksaan mampu menegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi di tubuh pemerintahan karena posisinya di bawah presiden.

Karena itu, salah satu tugas KPK adalah mengawasi Polri dan Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi. Pemahaman bahwa masa tugas KPK akan berakhir sehingga tidak perlu berdaya niscaya hanya dimiliki orang yang ingin KPK dibubarkan.

Siapa lagi yang ingin KPK bubar selain yang telah atau berniat melakukan korupsi.

 Alasan penghematan juga lebih naif. Kita tahu, DPR bukan lembaga yang hemat dan pro-penghematan keuangan negara. Yang lebih naif, kemarin DPR menyetujui anggaran pembangunan gedung Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) senilai Rp300 miliar dengan alasan BNPT bukan lembaga ad hoc.

Apakah BNPT betul-betul membutuhkan gedung semahal itu? Apakah tidak ada gedung milik pemerintah yang bisa dipakai BNPT sehingga harus punya gedung semahal itu dalam waktu setahun?

 Bila memang DPR hendak meminjamkan gedung milik pemerintah, mengapa tidak ditawarkan Gedung Nusantara II di kompleks DPR untuk digunakan KPK?

Rakyat pasti akan lebih senang gedung itu dipakai KPK dibanding dipakai DPR. Bukankah keberadaan gedung KPK di samping DPR menunjukkan komitmen tinggi pemerintah dan DPR untuk memberantas korupsi?

Alasan partai-partai penghuni DPR mencegah pengumpulan dana masyarakat untuk gedung KPK dengan alasan urunan proyek juga lebih menyedihkan. Kita tahu, rakyat sangat muak terhadap elite pejabat dan elite partai yang korup.

Inisiatif rakyat menggalang dana untuk KPK merupakan bukti bahwa pemerintah dan partai-partai resistan terhadap pemberantasan korupsi. Ketimbang berhadapan dengan rakyat, cabut tanda bintang di anggaran gedung KPK atau bersiaplah kehilangan muka dan suara. *** Editor : Rindra Yasin