Melalui konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor Kemenkes di Jakarta pada Kamis, 14 Juni 2012 lalu, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, menyatakan akan kembali mengkampanyekan penggunaan kondom pada kelompok seks berisiko.
Akan ada kampanye yang menyasar generasi muda 15-24 tahun. Nafsiah juga berharap, pendidikan tentang seks dan kesehatan reproduksi khususnya kepada kalangan remaja bisa kembali ditingkatkan.
Menurutnya, larangan pemberian alat kontrasepsi kepada mereka yang belum menikah itu sangatlah berbahaya kalau tetap dilaksanakan tanpa melihat kenyataan di lapangan.
Menurut Menkes, kampanye penggunaan kondom selaras dengan MDG’s poin 6, yaitu memerangi HIV/AIDS.
MDGs (Millenium Development Goals) adalah sebuah paradigma pembangunan global, yang dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000.
Dalam deklarasi tersebut disepakati mengenai paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam 8 tujuan (goals). Salah satunya, pada tujuan ke-6 adalah memerangi HIV/AIDs, malaria dan penyakit menular lainnya.
Kebijakan Cabul
Berbagai kalangan memprotes proyek baru Nafsiah Mboi. Prof Dr Dien Syamsudin mengatakan bahwa ide Menteri Kesehatan ini bisa dibaca sebagai upaya legalisasi kemaksiatan (eramuslim.com, 25/6/2012).
Sedangkan Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning pun menduga ada kepentingan asing dalam proyek kondomisasi yang digagas Nafsiah Mboi (vivanews.com, 21/6/2012).
Semua sudah maklum, bahwa penyebaran HIV terutama pada kaum muda telah mencapai trend yang mengkhawatirkan. Anak muda berumur 15-24 tahun adalah kelompok paling rentan terhadap HIV.
Kondomisasi ternyata tidak menyelesaikan akar masalah penularan virus HIV/AIDS yakni seks bebas yang terjadi di kalangan remaja yang kian memprihatinkan.
Berdasarkan hasil survei perubahan perilaku yang dirilis Kementerian Kesehatan, 55 persen dari keseluruhan infeksi baru HIV dan kasus AIDS disebabkan oleh hubungan seks heteroseksual.
Artinya dengan memberikan kondom (apalagi gratis) justru akan memicu makin meningkatnya pederita AIDs. Sehingga tepat sekali jika dikatakan bahwa program kondomisasi dari menteri kesehatan, mengindikasikan kepada ketidakmengertian tentang akar permasalahan, serta sekadar melanggengkan intervensi asing di negeri ini.
Terlebih lagi efektivitas kondom untuk mencegah penularan HIV/AIDS masih diragukan (Hiroshi Nakajima, 1993). Bahkan J Mann dari Harvard University pada 1995 mengungkapkan hasil penelitiannya yang mengungkap, tingkat keamanan kondom hanya 70 persen. Artinya, 30 persennya lagi tidak aman.
Penggunaan kondom hanya dapat mereduksi risiko penularan, tetapi tidak dapat menghilangkan sama sekali risiko penularan (transmisi) virus HIV/AIDS.
Kondomisasi adalah solusi pragmatis yang sangat berbahaya. Bukannya mencegah, malah menambah parah. Karena kondom itu dirancang bukan untuk mencegah virus HIV/AIDS.
Program dan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS sudah dilaksanakan oleh menteri-menteri sebelumnya. Bahkan untuk mensosialiasikan kondom, telah dikeluarkan kebijakan untuk pengadaan ATM kondom.
Akan tetapi, kebijakan-kebijakan tersebut bukan menghentikan laju angka pengidap HIV/AIDS. Artinya kebijakan tersebut, terbukti telah gagal.
Jika terbukti telah gagal dan mengulangi kegagalan, maka lebih tepat jika diibaratkan serupa keledai yang pernah jatuh di sebuah lubang, dan keledai tersebut ingin mengulanginya.
Memberikan kemudahan akses pada remaja untuk mendapatkan kondom sama dengan melegalkan seks bebas. Akibatnya, kampanye kondom akan semakin meningkatkan pergaulan seks bebas.
Hal ini pernah diungkapkan oleh Mark Schuster dari Rand, sebuah lembaga penelitian nirlaba, dan seorang pediatri di University of California.
Berdasarkan penelitian mereka, setelah kampanye kondomisasi, aktivitas seks bebas di kalangan pelajar pria meningkat dari 37% menjadi 50% dan di kalangan pelajar wanita meningkat dari 27% menjadi 32% (USA Today, 14/4/1998). Penyakit HIV/AIDS adalah salah satu dampak dari pergaulan bebas (free sex) yang dianut oleh masyarakat sekuler.
Dan penanggulangan HIV/AIDS mengikuti program MDGs yang notabene produk kapitalisme-sekulerisme hanya bentuk tambal-sulam masalah yang tidak akan menyentuh penyelesaian akar masalahnya.
Pakar AIDS, R Smith (1995) setelah bertahun-tahun meneliti tentang AIDS dan penggunaan kondom menyimpulkan bahwa menggunakan kondom untuk mencegah AIDS sama saja dengan mengundang kematian.
Harus Ditolak
Ide menteri kesehatan yang baru dilantik Presiden SBY ini harus ditolak karena: pertama, pemakaian kondom itu bukanlah cara yang tepat untuk mencegah penyebaran penyakit HIV/AIDS.
Penyebaran penyakit HIV/AIDS mestinya dilakukan dengan jalan mereduksi atau mengurangi medium penyebaran penyakit itu sendiri, yakni hubungan seks tidak aman (seks bebas) yang menyumbang 77% penyebaran, dan pemakaian jarum suntik tak steril yang menyumbang 8,5% (Republika, 23 Juni, 2012).
Lagi pula tidak ada bukti sahih, bahwa pemakaian kondom efektif untuk pencegahan penularan HIV/AIDS. Bahkan menurut M Potts, Presiden Family Health International, salah seorang pencipta kondom, menjelaskan bahwa menyuruh mereka yang telah masuk ke dalam kehidupan yang memiliki risiko tinggi (seks bebas dan pelacuran) ini untuk memakai kondom sama saja artinya dengan menyuruh orang yang mabuk memasang sabuk ke lehernya.
Kedua, rencana Menkes untuk mengkampanyekan pemakaian kondom alih-alih akan menekan angka aborsi dan kehamilan yang tidak diinginkan (unwanted pregnancy), program itu justru akan makin memicu seks bebas.
Fakta tingginya kehamilan yang tidak diinginkan yang kemudian mendorong tingginya aborsi, tidak bisa dijadikan alasan untuk menjalankan program pemakaian kondom kepada para remaja.
Tingginya kehamilan yang tidak diinginkan itu tidak lain dipicu oleh berkembangnya seks bebas, termasuk seks pra-nikah di kalangan remaja.
Maka mestinya, budaya seks bebas itulah yang harus diperangi, bukan justru diserukan kepada mereka untuk memakai kondom. Itu sama saja menyuruh mereka tetap melakukan seks bebas asal tetap memakai kondom.
Ketiga, rencana Menkes menggalakan kondomisasi itu merupakan ilusi Sekularisme-Kapitalisme dalam mengatasi dampak buruk perilaku seks bebas.
Meskipun perilaku bejat tersebut jelas-jelas menimbulkan berbagai kerusakan, tetap tidak dilarang karena dianggap sebagai bagian dari kebebasan berperilaku (al-hurriyyah al-syakhshiyyahi).
Solusi pragmatis tersebut jelas batil dan menjerumuskan bangsa ini ke jurang kehancuran.
Harus Cepat Sadar
Fenomena mewabahnya HIV/AIDS seharusnya makin menyadarkan kita bahwa setiap pelanggaran terhadap syariah-Nya akan menimbulkan bencana buat manusia. Bukan hanya pelakunya saja.
Zina jelas keharamannya. Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (QS Al-Isra’ [17]: 32).
Dalam Islam setiap pelaku pelanggaran harus dikenakan sanksi, meskipun secara sekilas tampak bahwa perbuatan tersebut merupakan urusan privat.
Kasus HIV ini menjadi bukti amat jelas kebenaran syariat Islam. Ketika urusan seks dibebaskan kepada setiap individu untuk memenuhinya, pada akhirnya akan menjadi problem sosial yang melibatkan seluruh masyarakat. Dalam pemenuhan seksual, Islam telah memberikan seperangkat aturan mengenai hubungan seks yang dihalalkan.
Di luar yang diperbolehkan, hubungan seks dikatagorikan sebagai perbuatan zina yang diharamkan. Kepada pelakunya tidak hanya diancam siksa neraka. namun juga hukuman amat berat di dunia. Bagi mereka yang belum pernah menikah, harus dicambuk seratus kali di hadapan khalayak.
Khalifah pun berhak menambah hukuman itu dengan pengasingan selama setahun. Sementara bagi yang sudah pernah menikah harus dirajam dengan batu hingga mati. Sejatinya, hanya dalam kehidupan Islam akan terlahir budaya pergaulan yang sehat dan seks bebas dilarang keras.
Dengan begitu, penyakit HIV/AIDS tidak akan berkembang, atau bila sudah berkembang akan bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Insya Allah.***
Muhammadun, Ketua DPD I Hizbut Tahrir Indonesia Riau dan Pengurus MUI Provinsi Riau Editor : Rindra Yasin