Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan lingkungan yang terus berkelanjutan. Sebab setiap tahun di musim kemarau, Karhutla terus terjadi tanpa ada strategi penyelesaian yang efektif.
Respons pemerintah selama ini masih sebatas ketika terjadi bencana. Padahal penanggulangan karhutla memerlukan manajemen strategis.
Berdasarkan pengalaman tersebut, seharusnya pemerintah dan masyarakat memiliki komitmen membangun kerja sama dalam manajemen penanggulangan karhutla melalui komunikasi yang efektif.
Partisipasi masyarakat atau komunitas diperlukan karena mereka yang paling dekat dengan penyebab sekaligus dampak dari karhutla.
Data Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau menunjukkan adanya peningkatan jumlah titik api (hotspot) di Riau dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 total titik hotspot yang terpantau sebanyak 3.471 titik hotspot yang tersebar di area perkebunan, kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), eks HPH dan Area Penggunaan Lain (APL).
Tahun ini hingga minggu kedua Juni 2012 jumlahnya mencapai 1.489 titik hotspot, dengan rincian di areal perkebunan 210 titik hotspot, HTI 431 titik hotspot, eks HPH 105 titik hotspot dan APL 743 titik hotspot (Riau Pos, 17 Juni 2012).
Melihat pola perkembangan titik panas tersebut, ada kecenderungan pada musim kemarau panjang karhutla semakin sering terjadi. Hal ini antara lain disebabkan banyaknya masyarakat atau perusahaan yang membuka lahan dengan cara dibakar.
Sebab model membuka lahan seperti itu dinilai lebih mudah dan murah.
Pola pikir demikian sudah tertanam di masyarakat, sehingga akan terus dilakukan setiap musim kemarau. Tidak adanya sanksi tegas bagi pelaku karhutla semakin menyuburkan praktik merusak lingkungan tersebut.
Padahal kabut asap dampak dari karthutla mengganggu lingkungan, kesehatan, transportasi, pendidikan, serta menjadi bencana bagi perekonomian masyarakat.
Penyebab Karhutla
Syaufina (2008) mendefinisikan kebakaran hutan sebagai suatu kejadian di mana api melalap bahan bakar vegetasi, yang terjadi di dalam kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan terjadi di kawasan non hutan.
Karena sering terjadi bersamaan maka istilah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi istilah yang melekat untuk kejadian kebakaran di Indonesia.
Berbagai studi menyimpulkan penyebab utama karhutla di Indonesia adalah ulah manusia dalam kegiatan penyiapan lahan, baik yang dilakukan oleh masyarakat tradisional maupun oleh pengelola HTI dan perkebunan.
Dalam buku “Pengenalan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera” yang diterbitkan Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera (2008) juga ditegaskan bahwa karhutla di Indonesia umumnya (99,9%) disebabkan oleh manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaiannya. Sedangkan sisanya (0,1%) adalah karena alam (petir, lava gunung berapi).
Penyebab kebakaran oleh manusia dapat dirinci sebagai berikut: Pertama, konversi lahan dengan pembakaran lahan untuk pertanian, industri dan sebagainya.
Kedua, kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari pembakaran vegetasi yang disengaja namun tidak terkendali sehingga terjadi api lompat.
Ketiga, keteledoran dalam memadamkan api dalam aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, seperti pembuatan api untuk memasak oleh para penebang liar dan pencari ikan di dalam hutan. Keempat, pembuatan kanal atau saluran di lahan gambut yang umumnya digunakan untuk sarana transportasi kayu hasil tebangan maupun irigasi.
Kelima, penguasaan lahan dimana api sering digunakan masyarakat lokal untuk memperoleh kembali hak-hak mereka atas lahan atau bahkan menjarah lahan “tidak bertuan” yang terletak di dekatnya.
Peran Komunitas
Buruknya manajemen penanggulangan kathutla di Indonesia antara lain disebabkan minimnya pelibatan komunitas. Padahal penanggulangan karhutla akan lebih efektif bila pemerintah menerapkan manajemen penanggulangan karhutla yang partisipatif.
Antara lain melalui kerja sama dan koordinasi dengan komunitas sekitar daerah rawan karhutla. Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan karhutla juga akan lebih efektif bila mengoptimalkan sumberdaya lokal yang tersedia.
Dalam konteks ini, pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat terhadap karhutla akan tercipta melalui komunikasi strategis yang dilakukan pemerintah di daerah rawan karhutla.
Hal itu tentunya membutuhkan kesadaran melihat penanggulangan karhutla sebagai suatu manajemen, bukan sekadar respons terhadap alam. Perubahan paradigma menghadapi karhutla perlu segera dilakukan untuk menghindari risiko yang lebih besar.
Penulis merumuskan dua poin yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya karhutla. Pertama, pemerintah di daerah rawan karhutla perlu membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan.
Satgas ini dapat beranggotakan perwakilan dari dinas kehutanan, badan lingkungan, pemadam kebakaran, BMG, TNI/ Polri, LSM, organisasi pecinta alam, unsur perguruan tinggi, dan lain sebagainya.
Kedua, pemerintah memfasilitasi terbenuknya Kelompok Masyarakat Penanggulangan Karhutla (KMPK) di tingkat kelurahan/ desa rawan karhutla.
Keberadaan KMPK diharapkan dapat mengurangi karhutla dengan melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan di wilayahnya. KMPK ini diberi jejaring untuk berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla.
Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi komunitas dalam penanggulangan karhutla, diperlukan beberapa faktor dorongan atau stimulus serupa insentif, kesempatan, kemampuan, serta bimbingan.
Upaya peningkatan partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan melalui: Pertama, kampanye peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan penegakan hukum melalui dialog langsung maupun melalui media penyuluhan.
Kedua, pemberian insentif, sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat dari partisipasi aktif mereka dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran.
Insentif dapat diberikan melalui pengembangan produk-produk alternatif yang dapat dihasilkan masyarakat seperti hasil kerajinan, briket arang dan kompos, serta pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan.
Ketiga, peningkatan kemampuan masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan. Keempat, pembentukan tim pemadam kebakaran (fire brigade) di tingkat masyarakat yang difungsikan untuk menanggulangi karhutla sejak dini di wilayahnya.
Fire brigade dibentuk dari anggota masyarakat, kepala desa sebagai penanggungjawab, sementara LSM dan dinas pengendali kebakaran lain bertindak sebagai pengarah dan pembimbing.***
M Badri Dosen Prodi Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau. Editor : Rindra Yasin