Dialog Demi Keutuhan NKRI

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 10 Juli 2012 | 06:54 WIB
Tragedi kemanusiaan yang melanda bumi Papua hingga kini masih membara. Aksi penembakan oleh orang tak dikenal kerapkali terjadi.

Korban luka dan tewas tak terhindarkan. Masyarakat di daerah konflik pun merasa takut dan enggan melakukan aktivitas sehari-hari.

Sementara itu, komitmen pemerintah untuk mencapai perdamaian  nampaknya  belum membumi secara optimal. Ditambah lagi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga merupakan wakil rakyat Papua terlihat belum begitu serius dalam menangani berbagai kasus kekerasan di Papua akhir-akhir ini.

Padahal, kita tahu bahwa persoalan di Papua sama pentingnya dengan penanganan pemberantasan korupsi di negeri ini. DPR lebih rajin untuk membuat panitia khusus terkait isu-isu politik (misalnya Pansus Bank Century, Mafia Pajak), namun abai terhadap tragedi kemanusiaan yang sarat pelanggaran HAM tersebut.

Menurut hemat saya, jalan keluar yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah di Papua yang bermuara pada keutuhan NKRI adalah dengan mengadakan dialog dengan beberapa elemen masyarakat yang berkonflik.

Pemerintah, DPR dan warga Papua harus segera melakukan penyelesaikan secara dialogis. Sikap dialogisme inilah yang nanti kita harapkan menjadi solusi atas segala persoalan yang ada di tanah Papua.

Harus diakui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat Papua melakukan tindakan destruktif-anarkistis, misalnya faktor ekonomi dan politik. Kita tidak bisa memungkiri bahwa konflik Papua karena ada kepentingan investasi negara asing di tanah Papua, yang juga dimiliki oleh kapitalis borjuis di Indonesia, yang tiap bulannya mendapat jatah dari PT Freeport Indonesia. Kita juga tidak bisa mengelak bahwa sebagian masyarakat Papua menginginkan daerahnya merdeka dari Indonesia, sedangkan pemerintah Jakarta tetap mempertahankan NKRI yang memang harus dipertahankan.

Apapun alasannya, membangun semangat dialogis antara pemerintah dan rakyat Papua demi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya harus tetap digalakkan. Kedamaian di Papua harus segera diciptakan.

Upaya revitalisasi sikap dialogis diperlukan agar manusia Indonesia yang baru, dapat terwujud. Di sini Presiden sebagai pemimpin rakyat Indonesia harus mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik.

Sikap Dialogisme
Tidak ada yang kita harapkan dari internalisasi sikap dialogisme kecuali sebagai jembatan ampuh untuk mengantarkan manusia-manusia Indonesia menuju tatanan masyarakat yang aman dan damai. Sehingga, pada akhirnya, bangsa ini memiliki kehidupan yang bebas dari kekerasan baik antara warga dan warga maupun antara rakyat dan pemerintah.

Namun, yang perlu menjadi perhatian utama baik pemerintah maupun masyarakat Papua adalah menciptakan dialog dengan mengutamakan hubungan subyek dengan subyek, bukan hubungan subyek dengan obyek.

Artinya pemerintah tidak boleh memandang rakyat Papua sebagai gerakan separatis  yang harus ditumpas dan rakyat Papua juga tidak boleh mengganggap pemerintah sebagai pihak yang mengusai yang harus ditentang. Dialog bersifat setara, yaitu subyek dan subyek sangat diperlukan untuk kesuksesan dialog itu sendiri.

Perlu ditekankan pula di sini bahwa di dalam dialog, perlakuan terhadap manusia tidak bisa disamakan dengan perlakukan terhadap obyek. Prinsip dialogis adalah akar dari setiap upaya pemahaman, pengertian dan penghormatan.

Seperti yang dikatakan oleh Bakhtin di dalam The Dialogical Principle, hidup itu bersifat dialogis. Menjalani hidup berarti terlibat dalam dialog, bertanya, mendengar, menjawab,  menyetujui dan seterusnya.

Intinya adalah bagaimana kita memahami sang lain (the other) sebagai sahabat, mitra, dan teman hidup. Artinya, pemerintah menganggap masyarakat Papua, terutama yang berkonflik, sebagai sahabat untuk diajak hidup damai, dan begitu juga sebaliknya.

Di dalam prinsip dialogisme, sang lain (orang, kelompok, agama, golongan, suku, ras dan seterusnya) memainkan peranan utama dalam membentuk sang diri dan masyarakat. Pemahaman sang lain hanya dimungkinkan lewat interakasi sosial, dialog dan wacana-wacana, khususnya wacana komunikasi.

Lebih jauh dapat dikatakan bahwa dialogisme adalah sebuah sikap yang menumbuhkan keinginan kuat untuk memecahkan persoalan bersama, bukan kehendak untuk menanamkan dominasi atau kekuasaan tanpa memperhatikan sang lain sebagai mitra dalam proses sosial.

Dalam konteks konflik Papua ini, tugas pemerintah beserta jajarannya adalah menanamkan kesadaran tentang pentingnya membangun ruang bersama, di mana berbagai perbedaan dibicarakan, dihargai dan dinegosiasikan.

Dengan demikian, di dalam dialogisme ditekan seminimal mungkin, bahkan dihilangkan kepentingan tertentu seperti kekuasaan politik, ekonomi, dan seterusnya dengan mengutamakan kepentingan dialog itu sendiri.

Maka, sudah saatnya kita menyadari pentingnya memiliki sikap dialogisme tersebut. Artinya, sebagai sebuah komunikasi antarbudaya, sikap dialogisme menuntun setiap individu atau kelompok untuk saling menghormati perasaan individu atau kelompok lain.

Sang lain (the other) harus dianggap sebagai manusia yang harus dihargai dan dihormati perasaannya, bukan sebagai benda mati yang tidak bernyawa yang kemudian menjadi sasaran pembantaian, penembakan, bahkan pembunuhan.

Tindakan kelompok masyarakat Papua yang merusak fasilitas umum, melukai orang, bahkan membunuh manusia lainnya ketika berkonflik baik dengan kelompok masyarakat lainnya atau dengan aparat keamanan sebagai unsur pemerintah, harus segera dihentikan. Konflik-konflik seperti ini tidak akan pernah menyelesaikan persoalan bangsa yang kita hadapi bersama.

Oleh karena itu, masyarakat Papua dan para pemimpin bangsa ini harus mengikuti proses yang tiada henti untuk saling menghargai yang bersifat simetris. Bila sebuah golongan atau kelompok ingin dihormati golongan atau kelompok yang lainnya, tetapi mereka sendiri yang ada di dalamnya tidak menghargai orang lain, maka yang kemudian terbentuk adalah hubungan asimetris. Tentu ini bukan yang kita harapkan.

Yang perlu dilakukan sekarang adalah sebuah sikap di mana setiap anak bangsa di negeri ini saling bicara, saling berunding dan saling berkomunikasi secara mendalam dan serius, bukan memperturutkan nafsu berkonflik.

Rakyat Papua dan pemerintah harus sama-sama tulus membangun sikap dialogis demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena ini harga mati.***

Ahmad Ubaidillah, Mahasiswa Program Magister Studi Islam UII Jogjakarta.

Editor : Rindra Yasin