Tulisan ini disajikan untuk menyampaikan informasi kepada para pembaca tentang kedudukan hakim, jaksa, polisi dan advokat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara normatif agar mudah dimengerti dan dipahami.
Mereka semua adalah aparat penegak hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mempunyai tugas pokok dan tujuan akhir yang sama yaitu menegakkan hukum dan keadilan serta mengayomi masyarakat dari kejahatan walaupun kewenangan dan peranan mereka berbeda satu dengan lainnya.
Hak dan kewajiban serta tugas dan kewenangan para aparat penegak kuhum resebut diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang–Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk Para Hakim, Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI untuk Jaksa, Undang–Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI untuk Polisi, Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat untuk para Advokat.
Kesemua peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta tugas dan kewenangan aparat penegak hukum dalam bidang hukum pidana pelaksanaannya di lapangan (hukum acaranya) harus berpedoman kepada ketentuan–ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sedangkan untuk bidang hukum perdata hukum acaranya harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Peradilan Dalam Hukum Acara Perdata yang dalam hal ini Herzine Indonesich Reglement ( HIR), Reglement Indonesia yang Diperbaharui yang berlaku untuk Jawa dan Madura serta Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), yakni Reglement Tanah Seberang yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura.
Indonesia adalah sebuah negara hukum sebagaimana yang disebutkan dengan jelas di dalam pasal 1 ayat ( 3 ) UUD 1945 hasil amandemen.
Di dalam sebuah negara hukum sebagaimana halnya dengan Indonesia, keberadaan dan kedudukan hakim, jaksa, polisi dan advokat sangatlah penting dan menjadi suatu conditio sine quanon (persyaratan mutlak yang tidak boleh tidak harus ada dan diperlukan) untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Perlu dicamkan dan dihayati dengan sungguh-sungguh isi pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Agar supaya setiap warga negara mengetahui apa hak dan kewajibannya dalam hukum dan pemerintahan serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu sebagaimana yang diperintahkan oleh pasal 27 ayat 1 UUD 1945, oleh karena itu aparat penegak hukum berkewajiban menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa diskriminasi/tidak adanya perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara tentang jenis kelamin, asal-usul, daerah asal, suku bangsa, agama dan status sosial seseorang dan semua warga negara harus diperlakukan sama di dalam hukum dan pemerintahan. Menurut hukum, setiap warga negara berhak menikmati apa yang menjadi haknya akan tetapi diharuskan pula untuk memenuhi kewajibannya karena tidak ada hak tanpa disertai kewajiban.
Masyarakat Indonesia awam hukum dan kesadaran hukumnya masih rendah oleh karena itu untuk mewujudkan adanya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan maka aparat penegak hukum harus menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan dengan cara–cara yang persuasif dan edukatif tidak dengan cara–cara kekerasan apalagi sampai dengan menggunakan kekuatan senjata yang akan melukai hati rakyat yang sedang memperjuangkan hak dan mendambakan keadilan sebagaimana yang sempat terjadi di berbagai daerah di tanah air.
Hukum harus ditegakkan dan keadilan perlu diwujudkandi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan kesemuanya itu menjadi tugas utama dari aparat penegak hukum agar masyarakat merasa diayomi dan terhindar dari berbagai modus operandi kejahatan.
Dengan demikian kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlangsung dengan nyaman dan pembangunan dapat berlangsung tanpa banyak kendala.
Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya harus sepenuhnya berpedoman dan berpegang teguh kepada hukum serta peraturan dan perundang–undangan yang berlaku dan dengan menjunjung tinggi hak–hak asasi manusia tanpa mengorbankan rasa keadilan masyarakat.
Adakalanya dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak–haknya masyarakat melakukan unjuk rasa dan demonstrasi, malahan dengan cara–cara amuk massa dengan melakukan pengrusakan terhadap aset pemerintah daerah dan berbagai fasilitas yang disediakan negara, berbuat onar, serta melakukan kerusuhan dan menantang aparat penegak hukum sebagaimana yang terjadi antara lain terhadap penolakan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Hal itu harus dihadapi oleh aparat penegak hukum dengan cara–cara yang arif dan bijaksana.
Dalam melaksanakan tugasnya, adakalanya penegak hukum menghadapi dilema (situasi sulit) karena di satu sisi hukum dan keadilan harus ditegakkan dan di sisi lain ada kelompok masyarakat yang memaksakan kehendaknya agar dipenuhi dengan cara melanggar hukum dan di situlah saatnya aparat penegak hukum diuji kemampuan dan kematangan dirinya berbuat dengan bersikap hati–hati, tabah dan mencegah jatuhnya korban.
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, aparat penegak hukum akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan karena luasnya cakupan tugas yang harus dikerjakan yang meliputi bidang hukum pidana dan bidang hukum perdata dengan berbagai aneka ragam corak dan kepentingan serta permasalahannya.
Praduga Tak Bersalah
Setiap terjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana dalam kehidupan bermasyarakat, maka aparat penegak hukum, yakni Kepolisian, selaku penyidik harus cepat tanggap dan tidak melakukan pembiaran serta segera melakukan penyelidikkan dan penyidikkan untuk mencari dan mengumpulkan bukti.
Dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya yang selanjutnya dicantumkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang isinya memuat keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan tersangka sehingga dengan demikian menjadi suatu berkas perkara pidana.
Berkas perkara dari penyidik diteruskan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) yang berwenang untuk ditindaklanjuti dengan membuat surat dakwaan.
Surat dakwaan dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan memenuhi persyaratan formil dan materiil, yaitu yang di dalamnya menyebutkan serta berisi identitas diri terdakwa disertai dengan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempus delicti (waktu terjadi) dan locus dilictia (tempat terjadi) tindak pidana itu dilakukan sebagaimana yang diharuskan oleh pasal 143 ayat 2 KUHAP.
Surat dakwaan menjadi dasar bagi hakim untuk dapat melakukan pemeriksaan dan mengadili terdakwa di depan persidangan Pengadilan Negeri (PN), peradilan di tingkat banding (Pengadilan Tinggi), serta pemeriksaan di tingkat kasasi dan pemeriksaan perkara di tingkat peninjauan kembali pada Mahkamah Agung RI.
Setelah berkas perkara dari penyidik dilengkapi dengan surat dakwaan, JPU melimpahkannya kepada PN yang berwenang untuk diproses lebih lanjut dengan memeriksa dan mengadili terdakwa di persidangan PN, sampai akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan yang menentukan bersalah tidaknya terdakwa menurut hukum serta peraturan dan perundang–undangan yang berlaku.
Yang hadir dalam pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan PN adalah majelis hakim dan ketua majelis memimpin jalannya persidangan, JPU, dan terdakwa yang didampingi advokat sebagai penasehat hukum.
Setelah majelis hakim selesai mendengarkan keterangan para saksi a charge yang diajukan oleh JPU dan saksi ade charge yang diajukan terdakwa dengan penasehat humum serta saksi ahli apabila ada; meneliti barang bukti dan mendengarkan keterangan terdakwa di depan persidangan selanjutnya ketua majelis memberikan kesempatan kepada JPU untuk menyampaikan requisitoir-nya (permintaan hukuman) dan memberikan pula hak kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk mengajukan pledoinya (pembelaannya) kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebelum majelis hakim menjatuhkan putusannya.
Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya sama sekali tidak terikat kepada requisitoir JPU, akan tetapi perlu mempertimbangkannya dengan cermat mengingat bahwa surat dakwaan jaksa menjadi dasar pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan dan selanjutnya mempertimbangkan pula dengan seksama segala sesuatu yang dikemukakan oleh terdakwa dan advokat sebagai penasehat hukum terdaksa dalam pledoinya karena putusan hakim menjadi penentu masa depan dan nasib terdakwa beserta keluarganya.
Setiap kali Majelis Hakim menjatuhkan putusannya kepada terdakwa harus dibacakan dan diumumkan di muka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dengan memenuhi ketentuan–ketentuan sebagaimana yang diperintahkan oleh pasal 197 ayat 1 KUHAP yang dia ntaranya dimulai dengan membacakan kepala putusan yang berbunyi sebagai berikut : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepala putusan majelis hakim sebagaimana yang dibunyikan di atas menurut hemat saya merupakan sebagai bukti pertanggungan jawab dan sumpah majelis hakim bahwa putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah adil, tepat dan benar menurut hukum.(bersambung)
Arzam Yahya SH, Praktisi Hukum, mantan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru. Editor : Rindra Yasin