Memperingati Hari Koperasi tanggal 12 Juli ini ada baiknya kita kembali mengenang seorang tokoh yang berjasa bagi perkembangan Kokperasi di Indonesia.
Seorang tokoh dan juga negarawan yang gigih menentang sistem ekonomi kaum kolonial yang kapitalistik serta eksploitatif. Dia adalah Mohammad Hatta atau yang lebih dikenal dengan panggilan Bung Hatta.
Dalam catatan sejarah, perlawanan Bung Hatta terhadap sistem ekonomi yang dibawa oleh kaum kolonial disebabkan oleh dampak yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi tersebut yaitu kesengsaraan dan penuh ketidakadilan.
Selain itu, perlawanan Bung Hatta adalah bentuk keberpihakannya terhadap ekonomi kerakyatan yang lebih mengedepankan kepentingan bersama.
Oleh karena itu Bung Hatta mengembangkan sebuah pemikiran ekonomi koperasi. Bung Hatta menilai, koperasi adalah lembaga tradisional yang berasaskan kebersamaan (gotong-royong) dan sesuai dengan ruh Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”
Koperasi dinilai mampu menjadi sebuah lembaga yang bisa mentransformasikan sistem ekonomi kapitalis yang tidak ramah terhadap pelaku ekonomi kecil melalui persaingan bebas, menjadi sistem yang lebih bersandar pada kerja sama atau koperasi.
Cita-cita Bung Hatta ingin menjadikan koperasi sebagai soko guru bagi perekonomian Indonesia. Hatta juga menilai bahwa koperasi mampu dalam mewujudkan demokrasi ekonomi.
Sebuah cita-cita luhur, dan wajarlah jika kemudian Bung Hatta disematkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
Melihat perkembangan koperasi hari ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari data yang dodapat, di tahun 2009 jumlah Koperasi sebanyak 170.411 unit.
Tahun 2010 sebanyak 177.482 unit dan tahun 2011 188.181. Hingga tahun 2012 mencapai 192.443 unit dengan jumlah anggota sebanyak 33.687.417 orang. (Data Kementrian Koperasi dan UKM RI).
Namun dengan perkembangan jumlah koperasi tersebut ternyata masih belum berpengaruh secara maksimal terhadap perekonomian Indonesia.
Bertambahnya jumlah koperasi masih belum bisa mewujudkan tatanan demokrasi ekonomi sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh Bung Hatta. Demokrasi ekonomi yang digadang-gadang bisa menyelesaikan permasalahan kemiskinan di tengah masyarakat.
Menuju Demokrasi Ekonomi Melalui Koperasi
Demokrasi ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil, dan merata. (Demokrasi Ekonomi, IPKI-Lemhanas 1999).
Amartyasen (2000), seorang ekonom penerima Nobel, berpandangan bahwa ketika meniadakan demokrasi dalam ekonomi maka berdampak pada munculnya ketidakadilan sebagai kelanjutan dari ketidak terbangunnya demokrasi.
Lebih lanjut dikatakan bahwa kemiskinan secara ekonomi sangat sulit dibantah, masyarakat miskin sangat sulit menyampaikan aspirasinya lantaran terlalu berbelit dan proses birokrasinya sangat pelik.
Demokrasi ekonomi mengisyaratkan bahwa setiap orang berhak memperoleh kebutuhan dasar secara layak.
Dengan masih banyaknya jumlah masyarakat miskin, tidak mungkin sepenuhnya kita menyerahkan pemenuhan kebutuhan dasar ini kepada pemerintah. Agenda besar yang secara bersama-sama kita bangun adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan yang merupakan unsur utama demokrasi ekonomi menjadi fokus utama dari pengembangan berbagai macam program yang harus membantu rakyat miskin.
Begitu pula dalam kebijakan penyusunan anggaran belanja pemerintah harus dilandasi oleh pemberian prioritas yang tinggi pada masalah kesejahteraan masyarakat.
Hal ini dikarenakan melihat kondisi objektif yang kita saksikan saat ini masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tingkat kemiskinan masih di angka yang memprihatinkan, yakni 29,89 juta orang.
Oleh karena itu, tentu kita mengharapkan kebijakan pemerintah harus lebih pro kepada masyarakat miskin. Jika demikian, maka sudah tentu kita selangkah lebih maju dalam menuju demokrasi ekonomi.
Selanjutnya, momentum peringatan Hari Koperasi ini, kita bisa lebih fokus pada aspek peran koperasi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana yang telah di cita-citakan oleh Bung Hatta.
Dalam sudut pandang Bung Hatta, koperasi sebagai lembaga penggerak ekonomi rakyat memiliki potensi untuk memacu terwujudnya demokrasi ekonomi.
Demokrasi ekonomi memiliki unsur pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Unsur tersebut sejalan dengan nilai-nilai sosial pada kelembagaan koperasi.
Koperasi mengedepankan watak sosial, yaitu watak yang mengutamakan kepentingan bersama, meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan ketika perkembangan koperasi tersebar luas, tentunya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas pula.
Gerakan revitalisasi koperasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari paket pembangunan demokrasi ekonomi dalam upaya bangsa kita mengentaskan kemiskinan.
Sebagai lembaga ekonomi masyarakat, koperasi mampu mengembangkan potensi masyarakat merupakan bentuk nyata dari sistem ekonomi kerakyatan.
Upaya untuk menumbuhkan peran koperasi adalah bentuk konkret dalam mewujudkan cita-cita demokrasi ekonomi.
Dengan meneruskan perjuangan Bung Hatta melawan sistem kapitalistik dan eksploitatif serta penguasaan asing terhadap sumber-sumber vital ekonomi bangsa ini, sehingga pembangunan ekonomi kerakyatan yang kuat, pemberdayaan ekonomi lemah khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui koperasi.
Dengan kemampuan koperasi mengampu gerak pertumbuhan UMKM maka kehidupan koperasi akan semakin berkualitas dan tumbuh berkembang secara luas, serta menjadi wahana efektif untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
Dan tentu saja pada akhirnya terwujudnya demokrasi ekonomi untuk selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.***
Yuli Afriandi, Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam UII Jogjakarta asal Tembilahan. Editor : Rindra Yasin