Artikel ini ditulis sempena memperingati Hari Koperasi ke-65 yang diperingati setiap tanggal 12 Juli.
Dalam usianya yang sudah relatif tua peran koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional dan menjadi bagian integral dari tata perekonomian nasional masih dipertanyakan banyak pihak.
Kiprah koperasi seakan masih berjalan tertatih-tatih dan jauh tertinggal dibandingkan dengan pelaku usaha dari kalangan BUMN dan korporasi besar swasta.
Koperasi memang ada, tapi tak berdaya. apalagi proses pendiriannya bisa direkayasa dan dipaksa seolah-olah ada. Banyak masyarakat yang kurang memahami makna pendirian sebuah koperasi.
Hanya karena mendengar isu akan ada perkuatan atau hibah dari pemerintah melalui koperasi, maka beramai-ramailah masyarakat membentuk koperasi.
Hasilnya, secara kuantitas jumlah koperasi terus bertambah dan mengalami perkembangan cukup signifikan, namun di balik pertumbuhan yang pesat, ternyata banyak koperasi yang tidak memiliki aktivitas.
Hidupnya bagai benalu yang terus menghisap batang pohon induknya yang bernama pemerintah. Mengapa hal tersebut terjadi? Padahal, keberadaannya jelas-jelas diakui negara sebagai soko guru ekonomi nasional.
Visi Besar Koperasi
Ada beberapa pertanyaan yang mesti harus dijawab dalam upaya mendukung visi besar koperasi yakni kemakmuran, kesejahteraan, kebersamaan, dan kekeluargaan.
Pertama, apakah koperasi telah mampu memajukan ekonomi anggota? Idealnya kehadiran koperasi benar-benar bermanfaat bagi anggota dalam menghadapi dinamika persaingan bisnis yang semakin kompetitif.
Seharusnya koperasi berperan penting dalam menumbuhkembangkan semangat berwirausaha yang produktif dan inovatif.
Kedua, apakah koperasi telah mampu menciptakan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan sosial para anggota dan masyarakat pada umumnya?
Secara jujur kita katakan belum, padahal koperasi merupakan bentuk organisasi ekonomi yang paling sesuai bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun kenyataan di lapangan koperasi belum mampu menjamin kepentingan masyarakat secara umum. Rentenir yang berkedok koperasi malahan justru lebih dekat dengan rakyat dibanding dengan koperasi bentukan masyarakat.
Akhirnya terjadi pemahaman yang keliru tentang koperasi. Koperasi diidentikkan dengan tempat meminjam uang dengan tingkat suku bunga tinggi.
Ketiga, apakah koperasi telah mampu membangkitkan minat para anggota untuk berpartisipasi aktif? Idealnya, koperasi harus mampu melibatkan semua pihak untuk berpartisipasi aktif sebagai anggota, yang akan dijadikan sebagai akar kehidupan koperasi.
Fakta yang kita amati, banyak pejabat dinegeri ini yang bisanya hanya pidato. Kira-kira bunyi pidatonya seperti ini: “Pada masa krisis yang luar biasa dahsyatnya pada tahun 1998, banyak perusahaan besar tumbang dan berjatuhan, mengapa ekonomi kita bisa pulih dari krisis? Jawabannya karena ada sabuk pengaman yaitu koperasi dan usaha kecil”.
Kemudian bunyi pidato berikutnya: “Cara yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran adalah dengan mengembangkan koperasi dan usaha kecil menengah”.
Angka kemiskinan dan pengangguran akan cepat teratasi jika ekonomi rakyat khusususnya koperasi dan usaha kecil menengah terus bergerak.
Kita tidak menyalahkan statemen yang diucapkan para petinggi negeri ini ketika berpidato, namun yang kita ingin pertanyakan; sudahkan para petinggi yang ahli berpidato itu telah sejalan antara apa yang diucapkan dengan tindakannya?
Mari kita lacak kebenarannya, apakah para pejabat yang berpidato, termasuk anggota dewan telah menjadi anggota koperasi. Sudahkah mereka memerankan dirinya sebagai tokoh yang berani di depan sebagai pelopor pergerakan ekonomi masyarakat.
Sejatinya bangsa ini memerlukan tokoh ekonomi kerakyatan yang betul-betul memahami rakyat, bukan memperdayai rakyat dengan mengatasnamakan koperasi.
Gagal sebagai Aktor Sentral
Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang, pemerintah telah menerbitkan empat undang-undang di bidang perkoperasian yaitu: UU No 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, UU No 14 Tahun 1965, UU No 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, dan UU Nn 25 Tahun 1992.
Namun hingga kini tampaknya cita-cita luhur koperasi yang merupakan badan usaha berbasis pada kepentingan ekonomi anggotanya, yang berwatak sosial, mengutamakan kebersamaan dan kekeluargaan, belum terwujudkan, bahkan terkesan masih jauh panggang dari api.
Yang terjadi kemudian, koperasi dicitrakan telah gagal memenuhi harapan masyarakat luas, yaitu memberikan hak sosial ekonomi rakyat berupa kemakmuran.
Kenyataan yang kita hadapi menunjukkan bahwa secara umum koperasi belum memiliki kemampuan untuk menjalankan perannya secara efektif. Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal.
Pertama, koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan. Hal inilah yang menjadi lingkaran setan yang membelit dan semakin memperlemah koperasi.
Untuk itu sudah waktunya para entrepreneur koperasi mengambil keputusan apakah perlu dilakukan restrukturisasi melalui pemberian akses yang lebih besar kepada koperasi untuk memperoleh permodalan.
Kedua, selain aspek permodalan, lambannya perkembangan koperasi disebabkan oleh sumberdaya manusia pengelolanya. Paradigma berpikir masyarakat belum berubah, dimana profesi sebagai pengelola koperasi dinilai tidak menjanjikan masa depan sehingga hampir tidak ada lulusan perguruan tinggi yang mengincar jabatan sebagai pengelola koperasi.
Akibatnya koperasi terkesan hanya sebagai pekerjaan sambilan.
Ketiga, sebagai akibat dari kurangnya tenaga profesional, koperasi terkesan berjalan lamban dan tidak memiliki keunggulan kompetitif baik di pasar lokal, regional dan nasional, apalagi internasional.
Hal tersebut disebabkan karena para pengurus dan pengelola koperasi tidak memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola koperasi dan kurang memiliki wawasan bisnis yang profesional.
Keempat, sistem manajemen pengelolaan koperasi masih berada di persimpangan jalan. Pengurus dan pengelola sering tidak singkron dalam menerjemahkan visi besar koperasi, atau sebaliknya antara pengurus dan pengelola melakukan persekongkolan secara bersama-sama demi untuk kepentingan mereka.
Situasi ini diperparah oleh lemahnya profesionalisme sumber daya manusia koperasi.
Kelima, sebagai anak kandung pemerintah, koperasi terlalu dimanja sehingga tidak memiliki kemandirian. Koperasi baru bisa bergerak apabila pemerintah memberikan fasilitas dan bantuan perkuatan, jika tidak terpenuhi maka dengan tenang pengurus dan pengelola menyatakan selamat tinggal koperasi.
Kini bola sudah bergulir ke koperasi melalui peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada pelaku ekonomi lemah, menengah, dan koperasi.
Hanya dengan menerapkan manajemen modern dan memakai tenaga-tenaga profesional sebagai solusi dan jawaban terhadap lambannya pergerakan koperasi.
Mari kita coba memanfaatkan manajemen modern dan memakai tenaga profesional, dengan terus menumbuhkembangkan semangat kewirakoperasian di kalangan pengurus dan pengelola koperasi secara total.
Di samping itu dukungan dan partisipasi aktif semua pihak akan mempercepat akselerasi pertumbuhan koperasi yang berkualitas. Sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat mental. Semoga...***
Machasin, Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unri Editor : Rindra Yasin