Kekuasaan Ala Machiavellian

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 16 Juli 2012 | 08:26 WIB
Pemimpin, baik pada aras publik maupun privat,  sering menjadi obyek  sinisme karena kualitasnya tak memenuhi harapan banyak orang.

Namun, kekecewaan (baca: penolakan) bisa saja berubah menjadi dukungan. Untuk ini, komunikasi verbal harus dikurangi, diganti dengan komunikasi substansial melalui ketekunan melaksanakan keutamaan-keutamaan, berupa tindakan konkret yang menyapa kepentingan banyak orang.

Retorika keadilan, keberpihakan pada rakyat kecil, akuntabilitas, dan bahasa moral sejenis lainnya menjadi kerdil, dan bahkan balik menjadi ejekan ketika tetap berjarak terhadap kenyataan.

Inkonsistensi yang terefleksi melalui jurang antara kata dan tindakan menjadi alasan bagi publik untuk meragukan integritas seorang pemimpin, baik ketika berusaha merebut kekuasaan maupun pada saat menjalankan dan mempertahankan kekuasaan.

Kewaspadaan ke arah ini penting karena kekuasaan dalam dirinya berpotensi menjadi tujuan yang dikejar dan bukan alat yang tunduk di bawah kendali subyek.

Kekuasaan umum dimengerti sebagai seni membuat orang lain tunduk pada keinginan pemilik kekuasaan. Dalam arti ini, kekuasaan dipercayai dapat menawarkan rasa puas, kebanggaan, dan bahkan kehormatan diri subyek.

Dengan kekuasaan di tangannya subyek tidak lagi menjadi manusia umum. Oleh kekuasaan subyek terdorong keluar dari ruang massa egalitarian dan masuk ke dalam lingkaran privilege penuh pengecualian.

Itu sebabnya kekuasaan bisa saja membuat subyek terlena dan terseret ke dalam nafsu dominasi. Kekuasaan lalu menjadi tujuan dan bukan sekadar alat demi kebaikan umum. Motif-motif moral mulia yang semula dijadikan pesona menarik suara publik tak jarang kandas di jalan, tergilas oleh nafsu berkuasa.

Kolonisasi kekuasaan membuat para pemburu kekuasaan semakin percaya dan bahkan terjebak dalam logika Machiavellian bahwa martabat dan harga diri hanya bisa dibangun di atas pondasi kekuasaan.

Karena itu, yang utama bagi pemburu kekuasaan adalah teknik merebut dan melanggengkan kekuasaan. Penampilan publik lalu ditata, janji-janji ditebar dengan penuh rasa percaya diri, kemampuan dan keunggulan pribadi diekspos tanpa rasa sungkan, bahkan sering dengan gaya hiperbolis seakan percaya bahwa audiensi sudah kehilangan daya kritis dalam menyerapnya.

Tak cukup dengan keunggulan pribadi, perselingkuhan politik pun tak ragu dihalalkan. Musuh digandeng. Kekikukan, apalagi hambatan moral tak punya tempat. Garis demarkasi yang sebelumnya tegas mempertajam jurang pemisah antarkubu dapat dengan mudah pupus oleh pesona kekuasaan.

Tak heran kalau legitimasi moral, sosiologis, dan yuridis hanya dianggap penting dalam wacana akademis. Moralitas lalu hanya penting sejauh efektif untuk kekuasaan.

Kursi Kekuasaan
Para pemburu kekuasaan Machiavellian sebetulnya sadar bahwa etos perjuangan seperti itu akan menempatkan penguasa dan kekuasaan pada posisi yang tidak menguntungkan. Ada dua alasan.

Pertama, kursi kekuasaan yang diperoleh lewat perjuangan Machiavellian bukan saja tidak nyaman, tetapi bahkan tidak stabil. Kekuasaan yang didasarkan hanya pada kekuatan pribadi pemimpin serta didukung perselingkuhan politik mudah terjerembab oleh kekuatan lawan.

Itu sebabnya Thomas Aquinas, misalnya, sangat menekankan pentingnya membangun kekuasaan di atas landasan kesadaran moral publik agar mendapatkan pengakuan dan sekaligus mendorong kepatuhan publik.

Di sini hukum dan konstitusi yang adil dipandang sebagai refleksi paling baik dari moralitas publik dan karenanya dukungan yuridis menjadi sentral dalam perebutan dan pelaksanaan kekuasaan.

Kedua, penguasa Machiavellian sebetulnya tahu bahwa kekuasaan yang dibangun dengan pelbagai intrik akan terus berada dalam rongrongan lawan. Karena itu, demi meredam kekuatan lawan ia akan cenderung menciptakan kepuasan pu-blik dengan memenuhi keinginan dan harapan publik.

Tetapi, jalan keluar seperti ini tetap akan menempatkan lembaga atau organisasi dalam posisi rentan karena sang pemimpin bisa saja terjebak dalam kesibukan-kesibukan serba pragmatis, yang pada gilirannya menggerogoti idealisme yang menjadi elan vital organisasi atau lembaga.

Pragmatisme memang perlu, tetapi tidak mencukupi untuk sebuah organisasi yang sehat, apalagi berorientasi keunggulan (exellence).

Cara-cara Machiavellian dalam meraih kekuasaan sudah menjadi pengetahuan umum. Publik yang memberikan suaranya dalam proses pemilihan pemimpin lembaga atau organisasi pun tidaklah buta terhadap praktik jalan pintas seperti di atas.

Sayang, publik sendiri cenderung permisif karena alasan-alasan yang seringkali sangat pragmatis. Kepentingan instan pribadi atau kelompok tak jarang menjadi motif di balik sikap permisif.

Lilitan pragmatisme membuat nilai-nilai yang oleh publik dipandang unggul, seperti kejujuran, fairness, kepentingan bersama (bomun commune), kehormatan diri (self-dignity) dan sejenisnya, tak lagi cukup punya tempat dalam medan perebutan kekuasaan.

Di sini patut dipersoalkan bukan saja integritas (calon) pemimpin, tetapi juga mutu tanggung jawab moral para pendukung. Cenderung diabaikan bahwa mutu seorang pemimpin adalah refleksi dari mutu (tanggung jawab) pemilih. Itu berarti, keberhasilan dan kegagalan pemimpin juga menjadi milik para pendukung. Karenanya, hujan sinisme dan sarkasme akibat kegagalan pemimpin juga pantas dialamatkan kepada para pendukung.

Dengan demikian, yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi yang sehat dan unggul adalah pemimpin yang memiliki integritas untuk tidak menjadikan kekuasaan sebagai alat kepentingan pribadi.

Di sini, penggunaan suara oleh pemilih secara bertanggung jawab menjadi urgen. Untuk itu, penting bahwa baik (calon) pemimpin maupun para pendukung tidak tergoda oleh tujuan-tujuan jangka pendek dengan mengorbankan moralitas politik serta idealisme organisasi.

Kecenderungan pragmatis yang berujung pada sikap Machiavellian sebetulnya dapat ditekan. Di sini nilai-nilai utama, khususnya kesejahteraan umum (sebagai tujuan utama kekuasaan), dan kehormatan diri (sebagai nilai pokok bagi siapa saja, termasuk pemimpin) patut mendapat perhatian.

Ketika diinternalisasi dengan baik, kedua nilai ini dapat berfungsi efektif sebagai internal self-control yang mencegah subyek dari budaya rimba “tujuan menghalalkan cara”.

Dalam kaitan itu, keberanian melepaskan diri dari kolonisasi kekuasaan menjadi urgen. Untuk itu, kemampuan merelativasi dan menangkap hakekat kesementaraan nilai kekuasaan sebetulnya sangat membantu untuk keluar dari cengkeraman nafsu kekuasaan.

Sayang, kekuasaan bagi sebagian manusia homo sapiens ini sering kali terlalu mempesona untuk tidak menggenggamnya, meskipun harus dengan mempertaruhkan harga diri dan kepentingan banyak orang.***

Elfa Yenti, Pengurus lembaga Indonesia Sejahtera, Aman dan Damai (IS’AD), Pekanbaru, Riau Editor : Rindra Yasin