Teladan dari Hongkong

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 17 Juli 2012 | 09:05 WIB
Contoh ini datang dari Hongkong, negeri yang tak pernah sepi dari tindak korupsi, tapi beruntung sekali memiliki lembaga antikorupsi yang mumpuni, ICAC alias Komisi Independen Antikorupsi.

Kamis (12/7) pekan lalu, komisi yang berdiri sejak 1974 dan kini dipimpin Simon Peh itu menangkap seorang menteri yang baru sepekan menjabat, Mak Chai-kwong.

Bersama seorang pejabat lain yang juga ditangkap adalah Wakil Direktur Urusan Jalan Raya, Tsang Kingman, Mak dituding menyalahgunakan dana publik, dalam hal ini tunjangan perumahan, sejak 1986 sampai 1988. Besarnya 250 ribu dolar Hongkong (sekitar Rp304,4 juta).

Namun, nominal itu bukanlah yang terpenting. Melainkan keberanian yang ditunjukkan ICAC untuk memberlakukan prinsip dasar penegakan hukum: equality before the law.

Tak peduli Mak seorang menteri di pemerintahan Chief Executive Hongkong, Leung Chunying, yang baru dua pekan lalu dilantik, kalau bukti memang mencukupi, dia harus diringkus.

 Contoh ketegasan ICAC itu bukan dalam rangka dibandingkan secara apple-to-apple dengan komisi antikorupsi kita, KPK. Kita tahu memang, sejak berdiri pada 2003, KPK belum pernah menjadikan seorang menteri yang sedang menjabat sebagai tersangka.

Meskipun dalam sejumlah kasus sebenarnya ada indikasi kuat penyalahgunaan wewenang oleh beberapa anggota kabinet.

Tetapi, dari contoh kasus di negeri bekas koloni Inggris yang kini berada di bawah kekuasaan Cina tersebut, kita bisa belajar betapa berharganya lembaga antikorupsi yang kemandiriannya terjaga.

Lembaga seperti itu akan menjadi pengingat yang kuat bagi siapa saja bahwa meski kesempatan begitu terbuka untuk melakukan penyelewengan ada ribuan pasang mata yang terus mengawasi di luar sana.

 Tentu tak akan mudah bagi KPK untuk bisa sampai ke level yang dicapai ICAC sekarang. Perlu waktu, komitmen, serta dukungan dana dan publik secara terus-menerus. Sebab, di negeri di mana praktik korupsi sudah mendapat pemakluman yang meluas, resistansi akan selalu datang.

 Pada awal-awal masa berdirinya, markas ICAC bahkan pernah diserbu para polisi korup. KPK, kita tahu, juga tiada henti menghadapi tantangan, terutama dari DPR yang tak sedikit anggotanya tercokok. Heboh rencana pembangunan gedung baru yang dananya tak kunjung disetujui para legislator adalah contoh terbaru.

Apa boleh buat, memberantas pencolengan uang negara atau penyalahgunaan wewenang memang pekerjaan yang amat membutuhkan daya tahan.

Dalam wawancaranya dengan Majalah Tempo, mantan Ketua ICAC Bertrand de Speville menyebutnya sebagai pekerjaan yang ”menyakitkan dan bisa membuat orang sangat kesepian”.

Karena itu, godaan akan selalu datang dalam beragam bentuk kepada sekitar 700 pegawai di gedung KPK yang melampaui jumlah maksimal kapasitas penghuni itu.

Jadi, tugas kitalah untuk terus mendukung dan mengingatkan orang-orang KPK bahwa mereka tak pernah sendirian memberantas apa yang oleh mantan Presiden Nigeria Olesogun Obasanjo disebut ”kutukan terbesar bagi peradaban modern” itu.*** Editor : Rindra Yasin