Pelayanan kesehatan tak dapat disamakan dengan program kesehatan, karena pada pela yanan yang lebih diutamakan adalah bersifat “pengobatan” yang dikenal dengan upaya kuratif.
Sedangkan pada pelaksanaan program kesehatan, selain bersifat kuratif, juga ada upaya preventif berupa pemberian immunisasi, promotif dengan anjuran Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan rehabilitatif yang juga kadang disebut pemulihan.
Kegiatan kuratif umumnya pasien berkunjung ke rumah sakit maupun Puskesmas, yang dikenal dengan angka kunjungan untuk mendapatkan pelayanan. Beda dengan yang rehabilitatif, yang umumnya petugas yang datang mengunjungi pasien di rumah, sehingga kita mengenal kegiatan di luar gedung (baca: Puskesmas).
Untuk upaya promotif dan preventif umumnya juga kegiatan di luar gedung, walau juga ada penyuluhan di Puskesmas dan kadang di rumah sakit.
Berangkat dari permasalahan di atas, apakah penambahan jumlah Puskesmas merupakan satu-satunya jalan keluar dalam peningkatan program kesehatan?
Tiga Terlambat, Empat Terlalu
Lima tahun menjelang tenggat waktu pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs), Indonesia masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) yang menjadi indikator kesuksesan pencapaian MDGs, yaitu meningkatkan kesehatan ibu. Saat ini AKI Indonesia masih dalam posisi angka 228 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.
Malah menurut Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik (UNESCAP), Program Pembangunan PBB (UNDP), UNFPA, dan WHO, AKI Indonesia naik dari 307 menjadi 420 per 100.000 kelahiran hidup pada 2009 lalu (Tempo, 2010).
Padahal, target Indonesia dalam MDGs adalah menurunkan AKI dari 390/100.000 kelahiran pada tahun 1990 menjadi 110/100.000 kelahiran hidup di tahun 2015 nanti.
Salah satu penyebab lambatnya penurunan AKI Indonesia yaitu karena sebagian besar persalinan (52,7%) masih dilakukan di rumah (SDKI 2007). Data Riskesdas 2010 memperlihatkan bahwa persalinan di fasilitas kesehatan 55,4% dan masih ada persalinan yang dilakukan di rumah (43,2%).
Pada kelompok ibu yang melahirkan di rumah ternyata baru 51,9% persalinan ditolong oleh bidan, sedangkan yang ditolong oleh dukun kampung masih 40,2%. Kematian ibu di rumah sakit disebabkan karena banyaknya kasus kegawat-daruratan pada kehamilan, persalinan dan nifas.
Dan penyebab langsung kematian ibu yang terbanyak adalah: perdarahan, hipertensi pada kehamilan, partus macet, infeksi dan komplikasi aborsi.
Kondisi tersebut masih diperberat dengan adanya faktor risiko “3-Terlambat”, yaitu terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga, terlambat merujuk/transportasi dan terlambat menangani.
Kemudian juga “4-Terlalu”, yaitu melahirkan terlalu muda (di bawah 20 tahun), terlalu tua (di atas 35 tahun), terlalu dekat (jarak melahirkan kurang dari 2 tahun) dan terlalu banyak melahirkan (lebih dari 4 kali).
Program Persalinan di Rumah dan Bidan Desa
Program persalinan gratis tampaknya lebih memprioritaskan persalinan di sarana pelayanan kesehatan.
Padahal, di beberapa daerah di Indonesia, masih banyak warga yang memiliki kesulitan dalam menjangkau instansi pelayananan kesehatan, karena jarak yang jauh, rintangan geografis, tidak meratanya sebaran sarana pelayanan kesehatan, dan sebagainya.
Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah juga mendukung program persalinan di rumah yang ditolong oleh bidan desa.
Apalagi, bidan desa telah mencakup hampir seluruh desa di Indonesia. Selain itu, sistem komunikasi dan transportasi di daerah-daerah terpencil di Indonesia juga perlu diperbaiki untuk mempermudah komunikasi bila diperlukan pertolongan oleh tenaga kesehatan dan mempelancar akses ke sarana pelayanan kesehatan terdekat jika diperlukan pelayanan rujukan dengan segera, sehingga sang ibu tak akan mengalami keterlambatan dalam mencapai dan memperoleh pelayanan di instansi pelayanan kesehatan.
Pemerintah mungkin dapat menyontoh pelayanan kesehatan dari National Health Service di Inggris terkait dengan program persalinan di rumah. Studi yang dilakukan di Belanda dan Inggris menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan risiko kematian ibu yang melahirkan di rumah dengan yang melahirkan di instansi pelayanan kesehatan, dengan catatan ibu tersebut memiliki risiko persalinan yang rendah.
Meskipun belum lama direalisasikan, program Jaminan Persalinan Gratis yang konon akan menghabiskan dana Rp2,3 triliun tersebut, sudah mengundang banyak kontroversi di masyarakat, di antaranya kekhawatiran bahwa program ini akan memicu terjadinya babyboom.
Kontroversi pernyataan Menkes tentang pembatasan pembiayaan persalinan yang dianggap bertentangan dengan HAM, serta potensi terciptanya lahan korupsi baru dari dana persalinan gratis yang didistribusikan ke Puskesmas. Prosedur pengurusan persalinan juga berbelit-belit.
Kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat mulai tahun 2012, persalinan gratis hanya akan diberlakukan bagi kelahiran anak pertama dan kedua saja, sehingga setidaknya mungkin diperlukan keterangan berupa kartu keluarga untuk mendapatkan pelayanan di Instansi pelayanan kesehatan.
Apakah negara hanya menjamin untuk persalinan normal saja, juga perlu untuk mendapat tanggapan.
Perlukah Puskesma Diperbanyak?
Seorang Kepala Puskesmas yang umumnya adalah dokter atau dokter gigi, adalah seorang manajer kesehatan dan bertanggung jawab terhadap kesehatan warga di wilayahnya yang lebih bersifat community-based dengan 4 pilar, yaitu promosi, prevensi, kurasi dan rehabilitasi. Artinya hampir 75 persen kegiatannya berada di luar gedung, sementara yang sifatnya kurasi atau lebih dikenal dengan pelayanan kesehatan hanyalah 25% saja.
Dapat dipastikan, seandainya upaya promosi yang mengajak masyarakat untuk hidup dengan seimbang gizi, enyah kan rokok, hindari stres, awasi tekanan darah, dan teratur berolah raga yang disingkat SEHAT, atau dengan pola yang dikenal sebagai PHBS, didukung dengan lingkungan yang sehat, pasti akan membuat kita terhindar dari berbagai penyakit. Baik yang ditular melalui udara (air borne diseases) misalnya ISPA dan sejenisnya, maupun dari makanan yang umumnya bersifat cairan yang disebut water borne disease, misalnya typhus, desentri dan gangguan pencernaan (dyspepsi) lainnya.
Begitu juga, kalau upaya preventif dalam bentuk prog ram imunisasi berjalan dengan baik, dipastikan kita terhindar dari penyakit TBC, diptheri, pertusis, tetanus dll. Seandainya kedua upaya promotif dan preventif ini betul dijalankan dengan profesional oleh manajer Puskesmas yang handal,vtentulah semakin sedikit orang yang jatuh sakit (morbidity rate), sehingga kunjungan ke Puskesmas atau rumah sakit akan me nurun.
Penurunan angka morbidity rate inilah indikator berhasilnya program kesehatan. Sebaliknya, semakin tinggi angka kunjungan ke Puskesmas dan rumah sakit, adalah indikator gagalnya program kesehatan di wilayah tersebut.
Dengan demikian, penambahan Puskesmas untuk mencapai ratio 1:30.000 penduduk hanyalah untuk yang sifatnya pelayanan, padahal kita tahu betul bahwa Puskesmas bukan rumah sakit mini, tapi Pusat Pembangunan Kesehatan dengan empat program primadona tersebut di atas tadi yang bersifat community-based.
Makanya, para pengambil kebijakan mohon betul memahami konsep ini dengan jelas, sebagaimana dapat disimak dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Nasional, sehingga anggaran yang dikeluarkan betul-betul bermanfaat dan akuntabel.***
Ekmal Rusdy, Mantan Kadiskes Riau. Editor : Rindra Yasin