Komisi Pemberantasan Koprupsi (KPK) kembali unjuk keseriusan dalam menangani kasus korugian negara.
Kali ini bentuk keseriusan itu lebih mengatur teknis lapangan tersangka yang diyakini korup dengan cara mempersiapkan pakaian ’’dinas’’, bagi setiap tahanan KPK.
Pakaian itu bakal digunakan pada saat tahanan akan show ke pengadilan atau setidak-tidaknya saat meninggalkan ruang tahanan.
Penerapan penggunaan pakaian tahanan KPK yang sudah diwacanakan beberapa tahun silam ini, diyakini segera terwujud.
Sikap dan tindakan KPK yang lebih mengarah kepada sikap jera bagi koruptor, otomatis menjadi perhatian publik.
Hasilnya, dukungan moral pada lembaga superbody itu kian menggurita, karena rasa keadilan memang sudah menjadi penantian segenap masyarakat Indonesia.
Lantas, apakah langkah kerja KPK ini akan berjalan terus menerus ke arah yang lebih baik? Jawabnya tentu saja terpulang kepada nurani setiap petugas hukum yang telah diamanatkan bekerja di lembaga tersebut.
Apabila petugas hukum itu benar-benar serius bertugas, dapat dipastikan, ruang tahanan di KPK tidak akan cukup dan bahkan jika tahanan yang ada di institusi penegak hukum lainnya digunakan, dikhawatirkan ruang itu juga tidak cukup.
Apakah sebegitu banyaknya para koruptor yang ada di negeri ini, masih harus dibuktikan oleh penegak hukum yang akan bekerja secara benar.
Persoalannya sekarang adalah, apakah KPK benar-benar dapat bekerja secara lebih benar dalam memberangus setiap tindakan hukum yang nyata-nyata membuktikan adanya kerugian keuangan negara.
Untuk sampai ke arah itu, dukungan moral dan dukungan kebijakan seolah masih memberikan rongga kurang serius untuk menjadikan hukum sebagai perisai di tanah air.
Beberapa catatan yang kerap digulirkan ke publik, selalu saja ada sandungan yang dianggap kurang mendukung kebijakan lembaga superbody dalam menjalankan tugasnya.
Selain gedung baru yang diusulkan KPK belum mendapat persetujuan di parlemen dalam hal ini DPR RI, masih saja terjadi penurunan jumlah anggaran yang harusnya dilebihkan atau setidak-tidaknya dipenuhi kebutuhannya.
Dua sisi ini bisa jadi menarik untuk dicermati, meski sebenarnya konflik seperti itu tidak harus menyurutkan kinerja KPK.
Sisi lainnya yang seolah belum diwujudkan KPK, bahwa mayoritas perkara korupsi yang ditangani cenderung menjerat para pihak yang sudah tidak lagi menjabat sebagai pejabat aktif negara. Kalaupun ada, bilangannya masih relatif terbatas.
Dengan begitu, kerja keras KPK masih menjadi penantian dan harapan mayoritas rakyat Indonesia, agar lembaga superbody itu, dapat bertindak benar dan tidak bekerja pada penguasa melainkan bekerja pada institusi yang benar dan mengacu pada kebenaran yang benar sebagaimana benarnya sebuah kejujuran yang dapat dibuktikan dalam bentuk nyata.
Apabila sistem kerja benar itu terwujud, tentu saja kesenjangan ekonomi di negeri ini akan semakin merata dan status sosial masyarakatnya pun akan tertata seracara lebih baik dan terhormat.*** Editor : Rindra Yasin