Di tengah kontroversi, DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) Jumat, 13 Juli 2012 lalu. Tidak seperti polemik yang muncul di luar parlemen, pengesahan UU dalam rapat paripurna DPR itu berjalan sangat mulus. Nyaris tanpa interupsi.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh meminta UU tersebut tidak langsung digugat karena sudah menampung aspirasi berbagai elemen masyarakat.
Salah satu keunggulan UU itu, menurut Nuh, ada keterjaminan akses anak-anak Indonesia untuk mengenyam bangku kuliah. Di dalam UU itu, juga dicantumkan setiap kampus negeri wajib menjaring sedikitnya 20 persen di antara kuota mahasiswa baru untuk pelajar dari kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Kuotanya juga harus tersebar di seluruh program studi. Untuk memuluskan program itu, Kemendikbud bakal mengucurkan anggaran khusus melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BO PTN).
Berbagai kalangan kecewa dengan pengesahan UU tersebut. Terutama kalangan perguruan tinggi swasta (PTS). Ketua Umum Asosiasi Per guruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Edy Suandi Hamid menyatakan bahwa perhatian pemerintah kepada PTS sangatlah kecil.
Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta itu merasa bahwa pemerintah terlalu memanjakan PTN dengan menyuntikkan dana besar dengan mudahnya.
Beberapa kalangan yang menolak UU Dikti masih bersikukuh bahwa UU tersebut merupakan reinkarnasi dari UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena hanya ”ganti baju”, para penolak UU Dikti sangat yakin bahwa MK akan membatalkan lagi UU tersebut.
Pengamat pendidikan, Darmaningtyas, menilai, ada pemikiran keliru bahwa saat UU BHP dihapus, ada kekosongan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan. Padahal, dalam ayat 3 pasal 31 UUD 1945, disebutkan ”pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional… yang diatur dalam satu undang-undang”. Undang-undang yang dimaksud adalah UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalamnya juga mengatur pendidikan tinggi. Karena itu, UU Dikti dianggap tidak memiliki rujukan jelas. Karena itu pula, banyak yang me ramalkan bahwa kehadiran UU tersebut tidak akan mengubah wajah pendidikan tinggi kita.
Masyarakat sebenarnya tidak ambil pusing dengan perdebatan UU tersebut. Yang dirasakan masyarakat saat ini adalah biaya pendidikan tinggi semakin mahal. PTN yang dulu murah kini sudah sangat komersial.
Memang ada program Beasiswa Bidik Misi yang diberikan untuk mahasiswa tidak mampu. Namun, jumlahnya sangat terbatas. Kelas menengah yang masih dekat dengan garis kemiskinan menjadi terjepit.
Mengajukan Beasiswa Bidik Misi pasti ditolak karena bukan lagi golongan tidak mampu. Tapi, untuk menyekolahkan anak ke jurusan favorit di PTN, mereka tidak mampu karena uang masuknya begitu mahal.
Kemendikbud yang sejak awal getol mengusung UU Dikti itu harus bisa menjawab keluhan publik, terutama tentang biaya kuliah yang selangit. Bila tidak bisa, jangan salahkan siapa-siapa apabila UU tersebut digugat dan kemudian dibatalkan MK.*** Editor : Rindra Yasin