Kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran seakan menjadi tradisi. Rakyat pun dipaksa mengurut dada ketika barang-barang kebutuhan pokok rumah tangga dan alat produksi industri kecil berganti harga.
Bukan lagi sekadar naik harga. Rakyat pun dipaksa kenyang dengan sidak menteri ke pasar-pasar, yang selalu diikuti penjelasan bahwa persediaan cukup dan kenaikan harga disebabkan ulah spekulan. Penjelasan itu menyesatkan dan justru menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu mengendalikan harga.
Faktanya, pemerintah memang tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan harga bahan pokok selain penguasaan keran impor beras.
Pemerintah sepuluh tahun kehilangan kendali intervensi pasar terhadap komoditas penting lain, bersamaan dengan dicabutnya rezim stok yang dulu dimiliki bulog, ketika Presiden Soeharto menandatangani letter of intent dengan IMF.
Kendali terhadap harga gula, jagung, minyak goreng, kedelai, daging sapi, dan sebagainya kini sepenuhnya berada di tangan swasta, importer-importer besar yang menguasai distribusi bahan pokok. Kendali terhadap mulut rakyat Indonesia kini sebenarnya berada di tangan mereka.
Sebenarnya tidak ada masalah andai importer tersebut memiliki kewajiban dan tanggung jawab pada pengendalian harga.
Faktanya, tidak mungkin swasta mau menanggung rugi dengan menambah stok ketika terjadi kenaikan harga komoditas atau tiba-tiba terjadi lonjakan permintaan di dalam negeri, seperti ketika menjelang Lebaran. Pada masa itulah dibutuhkan intervensi pemerintah melalui rezim pengendalian persediaan.
Untuk itu, pemerintah seharusnya tidak hanya mengandalkan dibukanya keran impor. Pemerintah harus kembali memberdayakan bulog yang kini menjadi semakin kerdil akibat keterbatasan anggaran dan pembatasan cadangan persediaan.
Meski negara kita tidak menganut paham sosialisme, pemerintah seharusnya berdaulat penuh terhadap hajat hidup masyarakat. Termasuk dalam pengendalian harga melalui rezim pasokan dan persediaan.
Operasi pasar dan sidak menteri tak akan mampu mengendalikan harga dalam jangka panjang. Penguasaan pemerintah terhadap rezim pasokan dan persediaan adalah kunci masalahnya.
Bulog harus segera kembali diberdayakan seperti fungsi pembentukannya. Inflasi di satu sisi menandakan ekonomi berjalan, namun di sisi lain menunjukkan bahwa pemerintah tidak berpihak pada masyarakat di bawah garis kemiskinan.*** Editor : Rindra Yasin