Kembalikan Kedaulatan Pangan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 24 Juli 2012 | 09:31 WIB
Kenaikan harga bahan pokok menjelang Le­baran seakan menjadi tradisi. Rakyat pun dipaksa me­ngurut dada ke­tika barang-barang kebutuhan pokok ru­mah tangga dan alat produksi industri kecil berganti har­ga.

Bukan lagi se­kadar naik harga. Rakyat pun di­paksa kenyang dengan sidak menteri ke pasar-pasar, yang selalu diikuti penjelasan bahwa persediaan cukup dan kenaikan harga disebabkan ulah spekulan. Pen­jelasan itu menyesatkan dan justru me­nunjukkan bah­wa pemerintah tidak mampu mengen­dalikan harga.

Faktanya, pemerintah memang tidak memiliki kekua­tan untuk mengendalikan harga bahan pokok selain pe­ngua­saan keran impor beras.

Pemerintah sepuluh tahun ke­­hilangan kendali intervensi pasar terhadap komoditas pen­ting lain, bersamaan dengan dicabutnya rezim stok yang dulu dimiliki bulog, ketika Presiden Soeharto menan­da­tangani letter of intent dengan IMF.

Kendali terhadap har­ga gula, jagung, minyak goreng, kedelai, daging sapi, dan se­bagainya kini sepenuhnya berada di tangan swasta, impor­ter-importer besar yang menguasai distribusi bahan po­kok. Kendali terhadap mulut rakyat Indonesia kini se­benarnya berada di tangan mereka.

 Sebenarnya tidak ada masalah andai importer tersebut memiliki kewajiban dan tanggung jawab pada pengen­da­lian harga.

Faktanya, tidak mungkin swasta mau me­nang­gung rugi dengan menambah stok ketika terjadi kenaikan har­ga komoditas atau tiba-tiba terjadi lonjakan permintaan di dalam negeri, seperti ketika menjelang Lebaran. Pada masa itulah dibutuhkan intervensi pemerintah melalui re­zim pengendalian persediaan.

 Untuk itu, pemerintah seharusnya tidak hanya me­ngandalkan dibukanya keran impor. Pemerintah harus kem­bali memberdayakan bulog yang kini menjadi semakin ker­dil akibat keterbatasan anggaran dan pembatasan ca­dangan persediaan.

Meski negara kita ti­dak menganut pa­ham sosialisme, pemerintah seha­rusnya berdaulat penuh ter­hadap hajat hidup masya­rakat. Termasuk dalam pe­ngendalian harga melalui re­zim pasokan dan persediaan.

 Operasi pasar dan sidak menteri tak akan mampu mengendalikan harga dalam jangka panjang. Pengu­a­saan pe­me­rintah terhadap rezim pasokan dan perse­diaan adalah kun­­ci masalahnya.

Bulog harus segera kembali diber­da­ya­kan seperti fungsi pem­bentukannya. Inflasi di satu sisi me­­nan­dakan ekonomi berjalan, namun di sisi lain me­nun­jukkan bahwa pemerintah ti­dak berpihak pada mas­yarakat di bawah garis ke­miskinan.*** Editor : Rindra Yasin