Bahasa Ibu dan Karakter Bangsa (2 /Habis)

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 24 Juli 2012 | 09:33 WIB
Dapat dibayangkan, apa yang terjadi jika pelajaran tertentu disampaikan dalam bahasa kedua yang belum dikuasai peserta didik.

Meraka, selain harus berjuang untuk memahami materi pelajaran, dalam waktu yang bersamaan, juga harus mengerahkan segala potensinya untuk memahami bahasa yang digunakan dalam penyampaian materi pelajaran tersebut.

Rasa putus asa dapat saja membayangi peserta didik, yang karena itu pula dapat memunculkan rasa kurang percaya diri.

Mungkin itu salah satu sebab mengapa nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam pelajaran agama (juga PPKn) di sekolah-sekolah dengan menggunakan bahasa pengantar bukan bahasa ibu (daerah dan Indonesia) belum sepenuhnya dapat diaplikasikan peserta didik dalam kehidupan nyata.

Mereka hanya memahami konsep-konsep agama secara verbalisme, bukan secara substansial.

Dalam hubungan ini, Soedarmo (2003) menyatakan bahwa longgarnya nilai-nilai moral dan etika pada kalangan muda Jawa erat kaitannya dengan mulai longgarnya penguasaan generasi muda Jawa akan sistem tingkat tutur dalam bahasa tersebut.

Hal itu tentu dapat dipahami karena belajar bahasa tidak hanya sekadar belajar menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi, tetapi juga belajar tentang nilai yang tertuang dalam bahasa itu.

Seorang anak etnis Melayu (Riau), misalnya, ketika mulai diperkenalkan kata tabik ‘permisi’, ia tidak hanya sekadar berusaha mengucapkan bunyi (t, a, b, i, dan k) dan menghafal makna denotatifnya, tetapi ia sekaligus belajar tentang etika: bahwa kata tabik itu digunakan jika ia (berjalan) melewati orang lain yang lebih tua, dengan disertai posisi badan membungkuk dan tangan kanan diletakkan menjulur ke bawah sejajar dengan posisi kaki kanan.

Dengan demikian, ia belajar bahasa daerah (Melayu) sekaligus belajar nilai-nilai lokal (Riau), yang pada dasarnya belajar tentang nilai-nilai budaya bangsa.

Alasan lain sehubungan dengan pentingnya penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah adalah berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah itu sendiri. Mu’adz (1998) menyebutkan bahwa dengan digunakannya bahasa daerah sebagai bahasa pengantar, dimungkinkan bahasa daerah itu terhindar dari kepunahan.

Berbagai kosakata yang berhubungan dengan konsep-konsep dan terminologi dalam bahasa asing akan teradopsi ke dalam bahasa daerah dan sekaligus akan memperkaya kosakata dalam bahasa daerah itu sendiri.

Dicontohkannya, kata-kata dalam bahasa Sasak: haram, halal, subhat, nikmat, nyalat jenasah, talak sekeq, dll merupakan terminologi yang diadopsi dari bahasa Arab bersamaan dengan upaya penutur mempelajari agam Islam.

Di samping sebagai bahasa pengatar di sekolah tingkat permulaan (TK dan SD), sebenarnya bahasa daerah haruslah mejadi salah satu materi pengajaran dalam muatan lokal dari tingkat permulaan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

Urgensi dari gagasan itu adalah, pertama, bahwa pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah (termasuk perguruan tinggi), akan semakin memberi legitimasi bagi upaya pemeliharaan bahasa daerah yang secara yuridis formal memang dijamin oleh UDD 1945.

Langkah ini akan menjadi salah satu tindakan (preventif) dalam upaya mencegah bahasa daerah dari ancaman kepunahan. Kedua, bahwa dengan dijadikannya bahasa daerah sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah, akan semakin menggairahkan peserta didik dalam belajar sejarah dan budaya lokal.

Ketiga, bahwa dengan belajar bahasa daerah (tentunya dengan model pengembangan materi muatan lokal bahasa daerah yang berdimensi kebhinnekaan) akan dapat memberi pemahaman secara empirik (tidak verbalistik, semu, dan dikondisikan secara indoktrinatif) atas makna keanekaragaman dalam ketunggalikaan berbagai suku bangsa di Indonesia.

Keempat, karena dalam bahasa daerah terekam berbagai nilai/kearifan lokal, pengajaran bahasa daerah dapat diarahkan sebagai medium penanaman nilai-nilai budaya lokal (yang merupakan nilai-nilai budaya bangsa) untuk membangun karakter bangsa.

Pertanyaannya sekarang adalah sudah siapkah bangsa Indonesia menjadikan bahasa daerah untuk tujuan di atas, dilihat dari jumlah bahasa daerah yang hidup dan berkembang di wilayah ini cukup besar?

Anton Moeliono (1985) mencatat hanya enam bahasa besar, yaitu Jawa, Sunda, Madura, Batak, Bali, dan Aceh, yang selama ini menjadi bahasa pengantar di tingkat awal sekolah dasar.

Bagaimana Riau? Berbagai upaya ke arah itu sudah dilakukan. Dalam upayanya mewujudkan masyarakat Riau yang memiliki ketangguhan dalam menghadapi era globalisasi dan modernisasi, Pemprov Riau telah menetapkan pandangan ke depannya dalam sebuah rumusan (visi): Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan sejahtera lahir-batin di Asia Tenggara tahun 2020.

Salah satu program yang sudah dilakukan adalah melalui jalur pendidikan, yakni bahasa Melayu Riau(?) diajarkan sebagai salah satu mata ajar muatan lokal di sekolah tingkat dasar dan menengah.

Sayang, upaya itu tidak (belum) memperlihatkan hasil yang memuaskan. Penyebab utamanya (di samping penyebab lain yang sudah sering dilontarkan banyak orang, seperti keterbatasan guru, buku, dan kurikulum yang memadai) adalah belum adanya bahasa standar yang harus diajarkan.

Selama ini perbedaan dialek bahasa Melayu Riau: Kampar, Rokan, Kuantan, dll masih dijadikan perbalahan yang nyaris tak berkesudahan.

Setiap penutur dialek-dialek itu bersikukuh, saling mengaku (mengklaim) dialeknyalah yang paling baik dan pantas diajarkan di sekolah. Akibatnya, materi pelajaran bahasa Melayu Riau pun (mungkin) berbeda-beda.

Bulan lalu, Pemprov Riau bersama Lembaga Adat Melayu Riau pun telah mencanangkan penggunaan bahasa Melayu Riau sebagai bahasa resmi dan sehari-hari di Bumi Lancang Kuning. Pencanangan yang ditandai dengan penandatanganan prasasti penggunaan bahasa Melayu Riau oleh Datuk Setia Amanah (HM Rusli Zainal) dan Datuk Setia Adat (H Tenas Effendy) itu rupanya mendapat tanggapan positif.

Konon, Pemkab Rohul (melalui Peraturan Bupati) telah menetapkan hari Rabu sebagai hari penggunaan bahasa Melayu. Tanggapan positif dari masyarakat atas penggunaan bahasa Melayu seperti itu selayaknya mendapat respon positif pula dari pemerintah.

Pemerintah (dalam hal ini Pemprov) dituntut membuat perencanaan penanganan bahasa Melayu Riau yang benar-benar matang.

Pengembangan bahasa daerah sering dikhawatirkan oleh perencana bahasa akan menghambat pengembangan bahasa Indonesia, bahkan bisa “menuangkan minyak ke api” sparatisme.

Jika alasan kecurigaan itu benar, terlalu banyak masyarakat dwibahasawan di dunia ini yang potensial bermasalah. Namun, jika orang dapat melihat kedwibahasaan sebagai hal yang positif, potensi itu tentu juga dapat dicarikan upaya peredamannya. Minyak tidak akan membakar jika tidak ada api.

Sebaliknya, api dapat membesar tidak hanya karena minyak. Jika bahasa Indonesia dan bahasa daerah dapat dikembangkan secara serasi, hubungan antarbahasa di Indonesia dapat digambarkan sebagai konstruksi cakar ayam: bahasa daerah adalah kolom-kolom vertikal yang mencengkeram Bumi, sedangkan bahasa Indonesia adalah kolom-kolom horizontal yang menautkan (penutur) bahasa daerah yang satu dengan yang lain.

Kepunahan bahasa daerah harus dianggap kehilangan kolom penopang yang merugikan bahasa Indonesia. Pengembangan bahasa Indonesia tidak perlu menjadi hambatan bagi pengembangan bahasa daerah dan sebaliknya. Dalam Politik Bahasa 1975, kontribusi dalam pengembangan bahasa hanya dinyatakan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia.

Sementara itu, pada pernyataan Politik Bahasa 2000, bahasa Indonesia diakui juga sebagai sumber pemerkaya bahasa daerah. Kedwibahasaan, dengan demikian, justru membuka peluang untuk pemerkayaan timbal balik (mutual).

Atas dasar itu, perencanaan penanganan bahasa Melayu Riau yang benar-benar matang sangat diperlukan. Penanganan bahasa Melayu Riau ini penting, bukan hanya karena bahasa Melayu Riau merupakan cikal-bakal bahasa Indonesia, melainkan karena bahasa Melayu Riau merupakan pendukung kebudayaan Melayu dan juga masih digunakan oleh sebagian besar masyarakat Riau.

Di samping itu, dari segi kebijakan, Pemprov Riau pun perlu membuat peraturan (Perda/Pergub) tentang bahasa Melayu (Riau). Peraturan itu penting karena setidaknya dapat mengatur (jika tidak boleh dikatakan: memaksa) pendatang untuk turut serta menggunakan bahasa Melayu Riau dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Adalah sebuah kenyataan bahwa umumnya pendatang masih menggunakan bahasa daerah asalnya. Di Pekanbaru, misalnya, karena pusat-pusat perdagangan pada umumnya dikuasai orang Sumatera Barat, bahkan sebagian besar masyarakatnya justru berusaha belajar berbahasa Minangkabau (dan bukan bahasa Melayu).

Dengan demikian, jika semua itu terwujud, harapan agar bahasa Melayu Riau dapat eksis di daerahnya sendiri (karena rasa memiliki masyarakat, baik yang asli Riau maupun pendatang, terhadap bahasa Melayu Riau terbangkitkan) akan segera menjadi kenyataan.***


Agus Sri Danardana Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau. Editor : Rindra Yasin