Harian Riau Pos tanggal 16 Juli 2012 memberitakan kesuksesan sebuah kabupaten dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
LKM yang sukses dibentuk itu adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan pengembangan dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam yang telah mandiri.
Pembentukan BUMDes ini sangat strategis karena fakta menunjukkan bahwa rentenir masih merajalela di Indonesia dan baru 19 persen masyarakat terlayani perbankan dan non-bank.
Pembentukan BUMDes ini merupakan salah satu upaya dalam pengembangan masyarakat. Kita mengenal enam macam aset yang sangat penting peranannya dalam pemberdayaan komunitas.
Aset tersebut adalah modal fisik, modal financial, modal lingkungan, modal teknologi, modal manusia dan modal sosial.
Keenam modal ini merupakan aset yang melekat di masyarakat yang dapat menjadi faktor kekuatan dan kelemahan yang harus diperbaiki maupun dikembangkan lebih lanjut.
Dalam kaitan kesejahteraan dan isu menanggulangi kemiskinan, pemberdayaan modal finansial memiliki peranan yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan modal financial masyarakat adalah seberapa besar jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan.
Dalam fungsinya untuk menjawab tantangan mengentaskan kemiskinan inilah di Indonesia telah banyak dikembangkan berbagai modal finansial yang ditujukan untuk meningkatkan modal finansial masyarakat.
Seorang pakar pemberdayaan masyarakat, Isbandi (2007), menyatakan, dalam beberapa tahun terakhir program-program pemberantasan kemiskinan seperti P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), PPMK (Program Pemberdayaan masyarakat Kelurahan), program pinjaman modal usaha dari berbagai departemen dan juga lembaga swadaya masyarakat telah diluncurkan.
Tetapi hasilnya angka penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tetap masih lebih besar.
Pengembangan LKM di Riau
Pengembangan program peminjaman dana untuk modal usaha sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan sumber dana finansial juga telah dikembangkan dengan sangat baik di Provinsi Riau melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) diantaranya dengan pembentukan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP).
Pembentukan LKM ini dahulunya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam.
Latar belakang PPD ini adalah untuk pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
Adapun misi mulia UED SP ini agar bantuan pembangunan desa yang diberikan dapat lebih diarahkan penggunaannya sehingga mampu menunjang kegiatan usaha dan perkembangan ekonomi desa.
Untuk itulah dibentuk UED SP dengan lima fungsi utama. Pertama, mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa; kedua, meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah; ketiga, mendorong usaha sektor informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat; keempat, menghindarkan anggota masyarakat dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat; dan kelima, meningkatkan peranan masyarakat dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerintahan dan atau sumber lain yang sah, serta memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong-royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat, dan berkelanjutan.
Dalam menggapai misi di atas sasaran utama kegiatan UED SP ini adalah masyarakat di desa/kelurahan baik perorangan maupun kelompok yang akan memulai berusaha atau mengembangkan usahanya.
Dari pengamatan penulis saat ini terhadap aktivitas yang telah dilaksanakan secara sukses oleh UED SP adalah memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat yang dinilai produktif.
Dalam praktiknya setelah kredit diberikan dengan bantuan dari pendamping desa UED SP juga telah diberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED SP dalam kegiatan usahanya.
Bila usaha UED SP ini berlaba maka pembagian labanya dapat dikembalikan salah satunya dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang amat dibutuhkan oleh desa baik itu membangun jembatan, semenisasi, dan lain-lain.
Pembentukan BUMDes
Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan inilah dapat juga dikembangkan BUMDes yang diatur dalam Permendagri No 39 tahun 2010.
BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
Melihat pola pengembangan BUMDes yang terjadi di Riau, kita melihat bahwa BUMDes ini merupakan pengembangan dari UED SP yang dirasa telah matang dan mandiri untuk dikembangkan.
Hal ini terlihat dari pengembangan BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Kampar, bahkan Kepulauan Meranti.
Banyak variasi usaha yang telah dikelola oleh BUMDes di Riau ini di antaranya pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.
Dari banyak potensi ini, tentu pengelolaan BUMDes ini tidaklah dapat dijadikan pekerjaan sambilan.
Butuh keseriusan. Karena itu tidak salah BUMDes ini memiliki kualifikasi pengurus professional, mendapat pembinaan manajemen, mendapat pengawasan, menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional serta melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil. Sangat disadari bahwa untuk memenuhi kualifikasi ini tentu saja tidak akan semudah membentuk BUMDes.
Dalam pengembangan BUMDes akhirnya akan terbentur pada besaran modal yang ada. Dan untuk penambahan modal BUMDes ini sudah saatnya BUMDes tidak lagi mengandalkan modal dari bantuan pemerintah.
Yang paling penting agar BUMDes professional dan mandiri serta tidak lagi membebani APBD adalah dengan aliansi strategis melalui kerja sama usaha dengan pihak lain dan meminjam dana dari perbankan.
Nah ini yang perlu segera digesa agar BUMDes dapat efektif mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Semoga.***
Bambang Rianto Rustam, Praktisi Perbankan, Tinggal di Pekanbaru. Editor : Rindra Yasin