Pers Pembangunan, Tak Idealiskah?

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 30 Juli 2012 | 08:21 WIB
Saat pers bebas di Amerika Serikat (AS) dan Eropa mengalami puncaknya pada Abad 19 (1800-an), dengan lahirnya Libertan Theory (Teori Pers Bebas) yang merupakan antitesis dari teori yang berkembang sebelumnya, Authoritarian Theory (Teori Pers Otoriter), ada semacam keambiguan yang muncul dalam masyarakat terhadap kekuasaan pers yang tanpa batas tersebut (Kusumaningrat, 2006).

Pers yang berhasil melepaskan diri dari pengaruh siapapun, termasuk kontrol pemerintah,  bekerja tanpa batas dengan prinsip utama: mencari keuntungan.

Dalam upaya mencari kebenaran, semua gagasan harus memiliki kesempatan yang sama untuk dikembangkan, sehingga yang benar dan dapat dipercaya akan bertahan, sedangkan yang sebaliknya akan lenyap. Proses seleksi alam terjadi.

Kondisi ini persis sesaat setelah jatuhnya Soeharto pada Mei 1998, ketika kran kebebasan pers di Indonesia dibuka lebar.

Siapapun boleh mendirikan media apa saja dengan sekmen apa saja tanpa harus mengurus izin dari pemerintah dan dijamin tak akan dibreidel. Akibatnya, dunia pers kita seperti air bah, mengalir ke mana saja dan menabrak apa saja.

Dalam kondisi tersebut, baik di AS maupun di Indonesia, pers menyebut dirinya sebagai The Fourth Estate atau “Pilar Kekuasaan Keempat” setelah kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Namun lebih dari itu, pers sesungguhnya berada di atas dari ketiga kekuasaan tersebut karena menempati posisi “tak tersentuh”.

Pers menjadi alat kontrol bagi penyelenggara kekuasaan dengan dalih mewakili masyarakat (rakyat), sedangkan pers itu sendiri tak ada yang mengontrol karena undang-undang menyetujui hal itu.

Salah seorang penganjur teori ini adalah John Milton dengan gagasannya tentang self-righting process (proses menemukan sendiri kebebasan) dan free market of ideas (kebebasan menjual gagasan).

Gagasan Milton ini menjelaskan,  pers bebas tanpa batas ini hanya bisa dikontrol oleh masyarakat dan pengadilan. Kebebasan menemukan diri sendiri dan kebebasan menjual gagasan, terlihat jelas pada konten dalam media.

Hukum masyarakat akan berlaku: pers yang bisa “memenuhi” selera pembacanya akan dibeli orang, kemudian mendapatkan keutungan secara ekonomi dan bertahan hidup, sementara yang tidak akan mati secara sendirinya.

Sedang pengadilan akan memutuskan sengketa-sengketa pers dan juga bisa menentukan nasib pers tersebut. Kondisi ini persis pada awal Reformasi 1998.

Teori pers bebas tanpa batas memang paling banyak memberikan landasan kebebasan  yang tak terbatas kepada pers. Segala macam informasi, baik itu hiburan, politik, pariwisata, pertanian, perkebunan, pertambangan, seksual dan sebagainya, yang bisa dijual dan “memenuhi” selera masyarakat, laris dijual.

Namun, auto kritik muncul, bahwa pers bebas tanpa batas kurang berbuat kebajikan bagi masyarakat. Mereka hanya mengeksploitasi masyarakat dengan berita yang layak jual, tanpa memberi banyak hal yang berguna bagi masyarakat.

Misalnya, berita-berita tentang pendidikan, ilmu pengetahuan, lingkungan, sastra, budaya dan sebagainya, yang memang tak layak jual, jarang dimuat. Mereka juga jarang melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah karena sangat market orented.

Pers yang bebas tanpa aturan ini hanya memberi keuntungan kepada pemiliknya, dan kurang tertarik kepada kepentingan masyarakat secara luas.

Pendek kata, pers yang bebas tanpa batas sudah kehilangan idealisme pers, yang sebenarnya menjadi ide dasar dari pers itu sendiri.

Pers Bertanggung Jawab Sosial
Kegelisahan-kegelisahan yang muncul dari itu, kemudian membuat pemikiran untuk melakukan perbaikan-perbaikan tanpa mengurangi arti penting dari kebebasan, adalah dengan menambah peran pers itu sendiri, dengan tidak hanya mencari keuntungan semata dari masyarakat, tetapi juga memberikan hal-hal yang berlebih untuk pembacanya.

Maka, muncullah kemudian apa yang dinamakan dengan Social Responsibility Theory (Terori Pers Bertanggung Jawab Sosial).  Ide dasar munculnya teori ini diformulasikan pada tahun 1949 oleh sebuah komisi bernama Commission on the Freedom of the Press dengan tokoh dan pemimpinnya adalah Robert Hutchins (John C Merril, 1997).

Komisi ini kemudian dikenal dengan Hutchins Commission, yang menyimpulkan lima prasyarat sebagai syarat bagi pers yang bertanggung jawab kepada masyarakat.

Pertama, pers harus menyajikan berita-berita peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya, lengkap, dan cerdas dalam konteks yang memberikan makna.

Kedua, pers harus berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik. Ketiga, pers harus meproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat.

Keempat, pers harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan nilai-nilai masyarakat. Kelima, pers harus menyediakan akses penuh terhadap informasi-informasi yang tersembunyi pada suatu saat.

Pada tahun 1956,  Frederich Siebert dkk dengan bukunya Four Theories of the Press, memberikan pencerahan kepada dunia pers AS untuk meninggalkan pers bebas tanpa batas menuju kepada pers bebas bertanggung jawab dengan menekankan pada “kebebasan yang selalu dengan syarat terhadap kewajiban-kewajiban pers kepada masyarakat”.

Ada enam fungsi pers yang ditetapkan, yakni, pertama, melayanai sistem politik yang memungkinkan informasi, diskusi dan konsiderasi tentang masalah-masalah publik dapat diakses oleh masyarakat.

Kedua, memberikan informasi kepada publik untuk memungkinkan publik bertindak bagi kepentingan sendiri. Ketiga, melindungi hak-hak individu dengan bertindak sebagai watchdog (anjing penjaga/kontrol sosial) terharap pemerintah.

Keempat, melayani sistem ekonomi. Kelima, memberikan hiburan yang baik dan mencerdaskan. Keenam, memelihari otonomi di bidang finansial agar tidak terjadi ketergantungan kepada kepentingan-kepentingan dan pengaruh-pengaruh tertentu (idependensi keuangan).

Teori pers bebas bertanggung jawab sosial ini adalah teori relatif baru dalam kehidupan pers di dunia, yang menuntut setiap lembaga pers memiliki tanggung jawab.

Dengan teori ini (dan sebenarnya sudah diaplikasikan oleh sebagian industri media di dunia secara luas maupun Indonesia)  pers diharapkan juga memberi banyak informasi dan menghimpun segala gagasan atau wacana dari segala tingkatan kecerdasan.

Teori ini tidak disukai oleh penganut teori pers bebas tanpa batas, karena di belakangnya ada etika yang harus diindahkan, yang bukan hanya tentang prinsip-prinsip yang mewakili mayoritas masyarakat, tetapi juga melindungi hak-hak golongan minoritas maupun golongan oposisi untuk ikut bersuara lewat media.

Di sini, prinsi-prinsip edalisme pers ditumbuhkan tanpa harus mengekang kebebasan untuk mencari keuntungan.

Pers Pembangunan
Selain teori pers bebas bertanggungjawab tersebut, satu teori lagi yang pantas untuk dikedepankan dan kemudian  identik dengan pers negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah Teori Pers Pembangunan.  

Menurut Denis McQuail dalam tulisannya berjudul “Uncertainty about the Audience and the Organization of Mass Communications”, selain teori-teori yang berkembang sebelumnya, Teori Pers Pembangunan dan Teori Pers Partisipan Demokratik sangat penting, terutama bagi negara-negara berkembang yang secara luas belum bisa mengadopsi teori Pers Bebas maupun Pers Bebas Bertanggung Jawab.

Menurutnya, dua teori itu hanya cocok di negara maju dan telah memiliki sistem pemerintahan demokrasi yang baik (Michael Kunczik, 1988).

McQuail menjelaskan, di negara-negara berkembang (atau Dunia Ketiga), belum memiliki infrastruktur komunikasi seperti negara maju, belum memiliki tenaga pers yang terampil dan profesional, sumber daya produksinya masih belum tergarap, masih berpegang teguh pada kultur lokal (tradisional), dan masyarakatnya belum terbuka.

Di samping itu, negara berkembang masih tergantung dengan teknologi negara modern. Namun ada progres di mana negara-negara ini memiliki kecenderungan bergerak ke arah pembangunan, untuk itu pers harus menjadi alat untuk ikut membangun masyarakat baik secara fisik, mengembangkan otonomi, dan identitas kebudayaan nasional.

Paling tidak, menurut McQuail, ada enam prinsip yang ditetapkan sebagai dalilnya. Pertama, pers harus menerima dan melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang positif sesuai kebijakan yang ditetapkan secara nasional.

Kedua, kebebasan pers harus terbuka bagi pembatasan sesuai dengan (1) prioritas-prioritas ekonomi dan (2) kebutuhan-kebutuhan pembangunan untuk masyarakat. Ketiga, pers harus memberikan prioritas dalam isinya kepada budaya dan bahasa nasional.

Keempat, pers harus memberikan prioritas dalam berita dan informasi untuk menghubungkannya dengan negara-negara berkembang lain yang berdekatan secara geografis, budaya, atau politis.

Kelima, para wartawan dan pekerja pers lainnya mempunya tanggung jawab maupun kebebasan dalam menghimpun tugas dan menyebarkan informasi mereka.

Dan keenam, demi kepentingan tujuan pembangunan, negara mempunyai hak untuk ikut campur –atau membatasi— dalam operasi-operasi media, serta penyelenggaraan sensor, memberi subsidi dan kontrol langsung dapat dibenarkan.

Konsep teori ini sebenarnya  pada awalnya digagas tahun 1960 oleh  tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Afrika yang juga   jurnalis seperti Kwame Nkrumah dari Ghana yang juga pemimpin umum Accra Evening News, Jomo Kenyatta (Kenya), dan Julius Nyerere dari Tanzania.  

Konsep ini kemudian berkembang dalam diskusi di Philipine University of Los Banos, Filipina.  Setelah terbentuknya Press Fundations of Asia (1967) konsep ini mendapat perhatian besar dari negara-negara berkembang.

Tentang prinsip keenam soal keterlibatan negara termasuk boleh adanya sensor dan subsidi, NK Anggarwala memberi batasan yang jelas. Menurutnya, harus dibatasi antara Jurnalisme Membangun (Developmental Journalism [versi pemerintah] atau goverment-say-so-journalisme [jurnalisme terompet pemerintah]) dengan Development Journalism (Jurnalisme Pembangunan).

Menurutnya, Jurnalisme Pembangunan adalah bentuk reportasi investigasi baru. Dalam hal ini, pekerjaan wartawan tentang pembangunan adalah secara kritis memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan tentang relevansi suatu proyek pembangunan dengan kebutuhan nasional atau kebutuhan setempat, perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaannya, serta perbedaan antara dampaknya terhadap rakyat seperti diklaim oleh pejabat pemerintah dan sperti yang sebenarnya terjadi (Kunczik, 1998).

Perbedaan dan persamaan antara Teori Pers Bebas, Pers Bebas Bertanggung Jawab, dan Pers Pembangunan, masih sangat mungkin untuk diperdebatkan.

Namun, pada dasarnya, ketiganya punya landasan masing-masing tentang hubungan pers dengan persoalan-persoalan ekonomi secara makro maupun mikro, termasuk di dalamnya tentang bagaimana sektor pertanian dan perkebunan menjadi bagian penting dari konsep jurnalistik tersebut sebagai bentuk tanggung jawab sosial, moral, dan bagian dari idealismenya.

Banyak kalangan mengkritik, pers yang mendorong pemerintah dan masyarakat untuk membangun secara ekonomi, dan kemudian mengawasinya, dianggap bukan pers yang idealis.

Sebab, pemahaman tentang idealisme seolah-olah hanya berita tentang demonstrasi, pengungkapan korupsi, penyelewengan penyelenggara negara, dan sebagainya.  

Jadi, tak idealiskan pers yang mendorong masyarakatnya untuk membangun ekonomi dan keluar dari kemiskinan?***

Hary B Kori’un, Wartawan Riau Pos, Mengajar Jurnalistik di FIB Unilak. Editor : Rindra Yasin