Tiba-tiba nama Riau, riuh dalam kancah nasional. Bukan tersebab hasrat separatisme pekik merdeka ala Tabrani Rab yang pernah membahana seketika dulu, tidak juga oleh kemilau-pukau nostalgik intelektual Riau-Lingga awal abad ke 19 sehingga menyumbang bahasa persatuan (bahasa Indonesia).
Tetapi kali ini oleh sesuatu yang agak berbeda, mungkin istimewa, sebab ada arus jeram dari bawah yang ingin merumus ulang –meminjam istilah Marhalim Zaini-- identitas kultural puak Melayu.
Ya, memang ada anomali di sini, di provinsi punyumbang devisa negara terbesar tetapi kemiskinan menyeruak. Penderitaan itu serasa belum terlupakan, kini hendak ditambah lagi dengan konflik hutan tanah yang dipicu SK Menteri Kehutanan No 327/2009.
Wajar, masyarakat Pulau Padang rela berjahit mulut memprotes, mengancaman aksi bakar diri di depan istana negara. Resistensi datang dari arus bawah masyarakat Riau yang bermastautin di Pulau Rupat, Teluk Meranti di Semenanjung Kampar Pelalawan, Rokan Hulu dan masyarakat adat Inderagiri Hulu.
Mereka tidak terima dengan kehadiran perusahaan-perusahaan besar yang mau mengambil-alih hutan-tanah, yang terikrarkan sebagai harta simpanan cucu-cicit jauh sebelum Indonesia merdeka.
Oleh itu, sosiologis budak-budak Melayu yang cenderung perajuk dan pengalah itu, kini tampil dalam “wajah” pemberani.
Gerakan kultural semacam itu jarang ada dalam psiko-historis puak Melayu, apalagi dalam eskalasi yang terorganisir secara massif.
Agaknya Marhalim Zaini mulai mencium gejala peralihan budaya itu ketika melakukan orasi budaya saat menerima anugerah sebagai Seniman Pilihan Sagang 2011 lalu dengan mengatakan, “seolah ada kesadaran baru yang bangkit dari ‘katil tua’.”
Cara ketidakmenerimaan puak melayu inilah yang selanjutnya diulas Marhalim dalam teks orasi secara cukup mendalam: “…konsep negara-bangsa (nation-state), memberi wacana interaksi sosial yang cenderung dikotomis, yang kemudian kerap mengantarkan pada berbagai kondisi chaos, prilaku kekerasan, rasisme, dan sebagainya.
Benarkah, akan ke sana perahu kita hendak menghala? Andai jawabannya, “ya”, maka otomatis pilihan sikap budaya pun harus ekstrim dan radikal. Misalnya, menolak total sistem kapitalisme global, keluar dari pola-pola kehidupan global culture (yang ujung-ujungnya tampak demikian berhasrat menciptakan homogenisasi budaya).
Dan pertanyaan substansial yang paling penting kemudian adalah, mampukah merubah paradigma masyarakat tentang nilai dan makna yang selama ini menuntun cara dan tujuan hidup mereka yang kapitalistik itu untuk masuk (kembali) ke dalam rumah kultural dengan identitas lokal...”?
Kegelisahan Marhalim cukup beralasan. Sebab orang melayu di Riau sudah nyaman dalam rumah kultural yang egaliter dan sederhana.
Di sana tidak ada hirarki yang memaksa, spirit penguasaan aset ekonomi yang ganas, kehendak komersialisasi, persaingan (perebutan) yang tajam, dan serabut kebudayaan luar yang eksploitatif. Dunia melayu adalah dunia yang serba cool, equal, arif memuja akal budi, berkehendak damai dan terbuka : “kecik tapak tangan nyiru kami tadahkan.”
Dengan hadirnya budaya hegemonik kapitalisme yang dijejali oleh korporasi, alam Melayu mengalami kecelaruan ruang berpikir, karena hutan dan tanah telah tertata dalam alam pikiran Melayu sebagai medium pengalur kebudayaan yang inspirasional.
“Ingin tahu sifat manusia, lihat-lihatlah hewan di rimba,” demikian tetua Melayu menafsirkan hewan dirimba sebagai penuntun norma bermasyarakat. Bandingkan dengan “pepatah” kapitalis, “seekor harimau di rimba, harga kulitnya bisa mencapai 50 juta…”.
Nampaklah betapa senjang cara berpikir antara “ajaran” perusahaan kayu dengan “ajaran” Melayu. Oleh itu, hutan tanah yang imanjinatif menonggaki tamadun dijiwai orang Melayu dengan etos menyayangi alam sama seperti diri sendiri.
Di kutub lain, etos kapitalis yang mengedepankan rasionalitas, antroposentris, penuh perhitungan, berpusat pada diri sendiri (selfish), dan individualistis memandang hutan tanah sebagai instrumen kejayaan (nafsu) bendawi.
Maka, Bung Marhalim menggunakan istilah “katil tua” terhadap keyakinan kosmologis orang Melayu itu. Katil tua karena oleh penguasa Jakarta hak ulayat dan kearifan kosmologis puak Melayu itu dianggap “tua”, kolot, miopic, terbelakang, tak ada bukti formal, dan karena itu pula wajar hak-hak tradisional mereka diberikan kepada perusahaan yang lebih well documented, visioner, well administrative, punya dinamika kejuangan, dan terutama mendatangkan devisa kepada negara.
Oleh karena katil telah tua dan ditelantarkan, maka sang katil tua bergerak bangkit dengan kesadaran baru atau performance kultural baru.
Sesungguhnya kebangkitan kesadaran kultural dari komponen masyarakat Riau bukan barang baru. Pernah ada pekik Riau merdeka pasca-reformasi, dan gerakan lainnya yang agak perlahan.
Tetapi yang menarik adalah inkubasi ideologi kiri yang dimotori anak-anak muda di serata kampung di Riau vis a vis perusahaan kayu, terkhusus Pulau Padang.
Anak-anak muda yang menamakan diri Serikat Tani Riau (STR) itu, pada hemat saya telah menandai berakhirnya Melayu, setidaknya dalam dua aspek.
Pertama, sebagai warga dunia, dunia Melayu juga dapat dipengaruhi (dan mempengaruhi) ide-ide global, terutama ideologi besar kapitalis ataupun antitesanya: ideologi sosialis-marxis.
Ketika struktur berpikir alam Melayu “diganggu” kapitalis, tawaran sunnatullah sosialis-marxis yang ditawarkan anak-anak muda itu di kampung halamannya diterima ke wilayah kebudayaan Melayu.
Kenyataan ini membantah tulisan Marhalim yang berjudul: “Identitas Kultural itu Tidak Pernah Berakhir” di Riau Pos.
Ketika identitas kultural Melayu, kebudayaan Melayu telah didekonstruksi habis-habisan oleh kapitalis (perusahaan kayu) yang diamini penguasa Melayu yang tak memahami kebudayaannya.
Kemapanan kapitalis sejak Orde Baru itu, kemudian di antithesis dan rekonstruksionis oleh ideologi sosialis-marxis dengan membentuk persyarikatan buruh dan tani alias STR di Riau.
Jelas, identitas Melayu yang lembut-santun penuh eufimisme telah berubah menjadi garang, masif, dan revolusioner.
Kedua, Melayu telah berakhir ketika konsepsi kebudayaannya --yang diambil dari hutan-tanah, sungai dan recupan fauna-flora-- telah rusak binasa.
Ceruk dan relung sungai, bukit bukau, rimba raya, menurut perspektif tetua Melayu adalah sarang adat, bingkai resam yang dari sekat geobiofisis itulah dirumuskan pranata sosio-budaya Melayu di Riau.
Ketika sekat “sakral” itu telah diluluhlantakkan teknologi kapitalis, maka dengan sendirinya tiang-tiang kebudayaan Melayu tumbang bergelimpangan.
Adat pun berkecai-kecai, alam Melayu kehilangan ruang kontemplatif dan aktualisasi jati diri kemanusiaannya.
Akibatnya, mengelaborasi teks orasi Marhalim, konsep negara-bangsa (nation-state) yang dalam hal ini hubungan pemerintah pusat-Riau yang sentralistis, memberi wacana interaksi sosial yang cenderung dikotomis.
Kesenjangan internalisasi warisan adat yang belum tercerna generasi Melayu kontemporer, tiba-tiba harus lumpuh dan terpaksa mengunyah rekayasa birokratisasi negara.
Kemandegan transformasi budaya serupa itulah, yang kemudian kerap mengantarkan pada berbagai kondisi chaos, prilaku kekerasan, rasisme, dan benturan identitas kultural yang pada gilirannya bisa mengakhiri “dunia” Melayu.
Soal yang muncul adalah: inikah salah satu alasan mengapa prinsip-prinsip rasionalitas modernisasi menjadi gagal kala dihayati oleh kesederajatan universal alam Melayu?
Saya lebih sepakat bila soal ini ditempatkan sebagai “masalah hormat pada kemartabatan manusia”, cita rasa pribumi yang telah establish merentasi ujian zaman.
Nilai manusia itu ada dalam kebermartabatan. Karena martabat dicirikhasi oleh kemerdekaan, maka kemerdekaan (budaya, politik, hak penguasaan sumberdaya alam, aset sejarah, dst) inilah yang harus diperjuangkan lantaran tak boleh dijajah oleh siapa pun.
Kita tidak ingin Riau, tanah Jawa, atau di manapun di bumi Nusantara ini ada hak-hak warga negara yang sah tetapi didaulatkan kepada pemilik lain dengan dalih gemuruh modernisasi dan pembangunan.
Karena kadang sebuah gagasan secantik apapun yang dipaksakan, mampu memusnahkan identitas kultural sebuah bangsa. Dan kami putra-putri Riau belum sanggup melihat Melayu hilang di Bumi di tangan kami. Akankah kau dengar?***
Elviriadi Dosen Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau dan Pengurus LAMR
Editor : Rindra Yasin