Peran ASEAN dalam Sengketa di Laut Cina Selatan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 2 Agustus 2012 | 09:38 WIB
Sengketa kawasan di Laut Cina Selatan semakin menunjukkan intensitasnya. Ketegangan militer antara Filipina dan Cina di Gugusan Laut Cina Selatan telah menjadi keprihatinan negara-negara ASEAN khususnya Indonesia.

Indonesia telah mengambil peran dalam menyatukan ASEAN dalam masalah sengketa di kawasan Laut Cina Selatan tersebut. ASEAN sebagai organisasi regional sangat berkepentingan dalam masalah tersebut.

Negara-negara anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Brunai Darussalam dan Malaysia memiliki masalah dengan Cina terutama dalam gugusan kawasan di Laut Cina Selatan. Bagi ASEAN, konflik di Laut Cina Selatan secara langsung berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi, politik dan keamanan di wilayah tersebut.

Keterlibatan negara-negara anggota ASEAN dalam konflik di Laut Cina Selatan seperti Filipina, Brunai Darussalam, Vietnam, Malaysia serta Taiwan di lain pihak yang berkonflik dengan Cina telah mengkhawatirkan akan timbulnya konflik secara terbuka dan luas yang akan berujung kepada perang terbuka.

Peran ASEAN yang mengupayakan dengan Deklarasi Kode Etik Konflik di Laut Cina Selatan (Code of Conduct on South China Sea) merupakan salah satu solusi dalam mencegah konflik terbuka.

Kode etik konflik di Laut Cina Selatan berupaya membuat aturan larangan berkonflik khususnya bagi negara-negara yang memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan.

Cina mengklaim seluruh wilayah di sepanjang Gugusan Laut Cina Selatan sebagai miliknya dan tidak dapat diganggu gugat. Sebaliknya, Filipina, Malaysia, Brunai Darussalam dan Vietnam (anggota ASEAN) mengklaim sebagian wilayah di Laut Cina Selatan tersebut miliknya.

Belakangan ini, muncul ketegangan antara Cina dan Filipina atas wilayah yang dinamakan ”Scarborough Shoal” yang terletak sekitar 230 km dari Luzon, salah satu pulau utama di Filipina, manakala 1.200 km dari ujung pantai barat laut daratan Cina yaitu di Provinsi Hainan.

Cina menamai pulau tersebut dengan sebutan Pulau Huangyan. Ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan tidak saja antara Cina dan Filipina, juga terjadi antara Cina dan Vietnam yang melibatkan tentara di kedua negara tersebut.

Perang terbuka pernah terjadi antara Cina dan Vietnam. Hegemoni Cina atas wilayah di Laut Cina Selatan bukanlah hal yang baru. Kepentingan ekonomi, politik dan pertahanan-keamanan di wilayah tersebut menjadikan agresifnya militer Cina yang mengklaim wilayah di sepanjang Laut Cina Selatan tersebut.

Oleh beberapa negara yang mengklaim wilayah tersebut, menyebut Laut Cina Selatan dengan arti dan sebutan yang berbeda-beda. Bagi Taiwan menyebutnya dengan sebutan Shinnengunto.

Vietnam menyebutnya dengan sebutan Truong Sa (Bating Panjang), Filipina  menyebutnya dengan sebutan Kalayaan (Kemerdekaan), Malaysia menyebutnya dengan sebutan Terumbu Layang-layang sedangkan Cina yang mengklaim keseluruhan di Gugusan Laut Cina Selatan tersebut dengan sebutan Nansha Quadao (Kelompok Pulau Selatan). Oleh masyarakat internasional lebih mengenalnya dengan sebutan Gugusan Laut Cina Selatan.

Bagi Cina yang mengklaim gugusan Laut Cina Selatan sebagai miliknya, secara terus menerus memperkuat armada militernya untuk dapat menguasai wilayah di Laut Cina Selatan yang masih dipersengketakan.

Kekhawatiran tersebut didukung oleh meningkatnya anggaran militer Cina selama tahun 2011 yaitu sebesar 12,7 persen atau 601,1 miliar yuan (91,7 miliar dolar).

Pada tahun 2012, anggaran militer Cina meningkat lagi dibanding pada tahun 2011 lalu. Tahun 2012, anggaran militer Cina meningkat sebesar 11,2 persen atau sekitar (110 miliar dolar AS) setara dengan Rp1.012 triliun.

Indikasi penguasaan (hegemoni) oleh militer Cina di kawasan Laut Cina Selatan tersebut diperlihatkan dengan peningkatan anggaran militer negara tersebut. Kecenderungan tren peningkatan anggaran militer tersebut membuktikan bahwa Cina serius untuk tetap menguasai di perairan Laut Cina Selatan yang masih dipersengketakan.

Juru bicara parlemen Cina, Li Zhaoxing, mengatakan dengan penduduk 1,3 miliar, wilayah yang membentang luas dan garis pantai yang panjang, anggaran tersebut terbilang kecil, dibanding dengan negara-negara besar lainnya, seperti Amerika Serikat.

Sebagian besar dana militer Cina tersebut digunakan untuk memodernkan militernya. Militer Cina telah menunjukkan kemajuan kekuatan tempurnya kepada dunia dengan memamerkan persenjataan baru dan uji terbang jet tempur siluman yang diluncurkan dari kapal induk pada bulan Agustus 2011 lalu.

Namun bagi negara-negara tetangga Cina seperti halnya Jepang dan Korea Selatan maupun negara-negara yang masih memiliki konflik perbatasan di Laut Cina Selatan, peningkatan anggaran militer Cina tersebut mengkhawatirkan dan sekaligus merupakan ancaman jangka panjang, jika persoalan konflik di sepanjang Laut Cina Selatan tidak diselesaikan melalui meja perundingan.

Kekhawatiran tersebut diperlihatkan oleh militer Cina dengan unjuk kekuatan militer di sepanjang Gugusan Laut Cina Selatan dan Kepulauan Spartly.

Selain diyakini memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, juga di Laut Cina Selatan tersebut merupakan jalur yang sangat strategis menuju negara-negara Eropa dan dilayari oleh beberapa negara dalam mendukung perekonomiannya.

Bagi Amerika Serikat sebagai sekutu Jepang dan Korea Selatan, jalur pelayaran di Laut Cina Selatan merupakan jalur yang utama dan strategis dalam menjaga stabilitas baik politik, ekonomi serta keamanan regional di kawasan Asia Pasifik.

Oleh karenanya, Amerika Serikat memandang jalur di Laut Cina Selatan tersebut merupakan jalur yang sangat vital dan strategis dalam mendukung sistem pertahanan keamanannya serta sebagai melindungi sekutu-sekutunya dari ”ancaman” Cina.

Semenjak ditutupnya pangkalan militer AS di Subic dan Clark (Filipina) tahun 1992, kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik hanya terletak di Guam dan Jepang.

Namun seiring perkembangan yang terjadi di Laut Cina Selatan, AS baru-baru ini telah berupaya membuka pangkalan militernya di Darwin, Australia dengan menempatkan sejumlah personil militernya. Indikasi tersebut memperlihatkan bahwa, AS secara secara tidak langsung tidak menginginkan kekuatan militer jatuh ke tangan Cina khususnya dalam penguasaan di kawasan Asia Pasifik.

Sebaliknya Cina menganggap kehadiran militer AS di Australia memiliki kepentingan untuk menguasai jalur di Laut Cina Selatan dan mengamankan pengaruhnya di Jepang dan Australia.

Secara geo-politik, kehadiran militer AS yang secara tak langsung menginginkan kestabilan kawasan di Laut Cina Selatan dengan menempatkan beberapa personil militernya di Australia dilihat sebagai penyeimbang kekuatan dengan Cina dalam merebut pengaruh.

Praktis tidak ada kekuatan yang dapat menyaingi Cina selain AS di Kawasan Asia Pasifik khususnya di kawasan Laut Cina Selatan.

Secara geo-strategis pula, kehadiran AS di kawasan Asia Pasifik khususnya di Laut Cina Selatan dilihat sebagai upaya AS untuk mempengaruhi negara-negara yang bersengketa dengan Cina seperti Vietnam dan Filipina bahwa  AS dapat membantu mereka jika sewaktu-waktu akan diserang oleh militer Cina dalam hal konflik di Laut Cina Selatan.

Oleh karenanya, kehadiran militer AS di Kawasan Asia Pasifik khususnya di Laut Cina Selatan amat diperlukan dalam menyeimbangi kekuatan militer Cina yang akhir-akhir ini menunjukkan kekuatannya di kawasan Asia Pasifik.

Oleh sebab itu, kehadiran militer AS di Laut Cina Selatan merupakan sesuatu yang amat mendesak dan diperlukan khususnya bagi negara-negara yang sedang berkonflik dengan Cina dalam masalah di Laut Cina Selatan.

Oleh karena itu, AS sangat berkepentingan dalam hal menjaga stabilitas dan perimbangan kekuatan dengan Cina dalam hal mengamankan di jalur pelayaran Laut Cina Selatan.

Walaupun AS tidak mengklaim atas kepemilikan di Laut Cina Selatan, kepentingan dan pengaruhnya di san  sangatlah besar dan tentu sebagai perimbangan kekuatan terhadap Cina yang memiliki kekuatan militer terkuat di Asia saat ini.

Oleh karena itu, secara geo-politik dan geo-strategis, hegemoni Cina terhadap Laut Cina Selatan telah ditunjukkan dengan unjuk kekuatan militer negara tersebut dan peningkatan anggaran militer dalam mendukung klaim Cina terhadap kepemilikan di sepanjang perairan Laut Cina Selatan.***

Hasrul Sani S, Alumni IKMAS, UKM Bangi, Malaysia, tinggal di Pekanbaru. Editor : Rindra Yasin