Mixed Used: Alternatif Solusi Kemacetan Perkotaan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 30 Agustus 2012 | 10:07 WIB
Sejatinya, konsep mixed used sudah diperkenalkan di negara-negara maju sejak tahun 1920, dalam upaya untuk  mengatasi masalah kemacetan di perkotaan.

Konsep ini terbukti dapat untuk membantu mengatasi masalah kemacetan yang  sudah bersifat kompleks di perkotaan.  Kini, konsep mixed use telah banyak diadopsi dan diterapkan di berbagai kota yang ada di dunia, dengan beberapa   modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi dan tahap pembangunan suatu kota.

Filosofi dari konsep ini adalah mengintegrasikan  penggunaan suatu lahan,  bangunan, kompleks perumahan, kawasan atau lingkungan sekitar  yang multifungsi.

Intinya adalah mengonsentrasikan seluruh aktivitas dalam suatu unit kecil, di mana  tempat tinggal didesain terletak dalam unit atau kawasan yang sama atau berhampiran dengan  tempat kerja, sekolah, rekreasi dan aktivitas penting lainnya.

Konsep ini berupaya untuk meminimalkan  individu keluar  dari lingkungan internal, yang berarti mengurangi  perjalanan ke luar lingkungan sekitar.

Untuk Pekanbaru misalnya, jika  bekerja di Panam maka harus mengusahakan dan mendesain tempat tinggal di Panam, menyekolahkan anak-anak di Panam, termasuk  berbelanja, berekreasi dan aktivitas penting lainnya juga di Panam.

Dalam konteks ini, warga Panam diusahakan untuk  menghabiskaan mayoritas kegiatan di Panam, begitu juga  dengan warga lainya didesain untuk  semaksimal mungkin  tidak keluar dari unit lingkungan  tempat tinggal mereka, kecuali untuk urusan-urusan yang sangat penting dan bersifat darurat.

Rasanya, kemacetan di Kota Pekanbaru akan sukar diatasi jika, misalnya, tinggal di Panam tetapi bekerja di Sukajadi, atau tinggal di Tangkerang tapi bekerja di Rumbai  dan seterusnya.

Begitu juga dengan sekolah anak-anak yang  sebagiannya tidak bersekolah pada unit atau kawasan yang sama atau berhampiran.

Sebab, puncak kemacetan lalu lintas  umumnya terjadi ketika  jam masuk kantor dan  sekolah dan sore hari  ketika  pulang dari kantor dan sekolah, terutama di pusat kota.

Coba perhatikan, berapa persen para pekerja di PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) dan  perusahaan-perusahaan kontraktornya yang tinggal di Rumbai? Begitu juga berapa ramai warga Tangkerang  yang bekerja di luar kawasan

Tangkerang? Saling-silang tempat tinggal dan tempat bekerja ini yang ikut memicu bertambah kompleksnya permasalahan kemacetan di perkotaan.

Memang untuk sementara pembangunan jalan layang (fly over) yang baru saja dioperasikan di Pekanbaru dapat untuk mengurangi kemacetan jalan raya, tapi untuk 5 hingga 10 tahu ke depan justru kemungkinan kemacetan akan mengular  di pintu masuk dan keluar jalan layang seperti yang  telah banyak terjadi di negara-negara lain.

Oleh karena  itu, usaha untuk mengatasi permasalahan kemacetan jalan raya harus bersifat komprehensif dan terpadu, dan tidak bisa secara parsial yang bersifat tambal sulam.

Harus diatasi dari seluruh aspek dan sudut yang menjadi penyebab utama kemacetan jalan raya. Di antaranya adalah penerapan konsep mixed-use.

Dalam konsep mixed-used pemusatan kepadatan lalu lintas dipecah dan didistribusikan pada seluruh kawasan kota secara merata. Disadari bahwa untuk merealisasikan konsep ini bukanlah satu hal yang mudah,  apalagi bagi kota-kota lama yang tidak dirancang  untuk jangka panjang.

Permasalahannya tidak hanya bersifat teknis namun juga melibatkan faktor  non-teknis. Perlu komitmen tinggi dari seluruh komponen masyrakat.

Faktor Teknis dan Non-Teknis
Dari faktor teknis,  tentu pemerintah harus membangun infrastruktur yang memadai dan berkualitas untuk seluruh kawasan secara merata.

Tidak boleh ada suatu kawasan yang pembangunaannya jauh tertinggal dengan kawasan  lainnya,  yang kemudian memicu dan menarik orang untuk terkonsentrasi pada kawasan yang lebih maju.

Infrastruktur adalah wilayah domain wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebagai agen utama pembangunan.  Suka ataupun tidak,  pemerintah harus menunaikan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah juga bisa menggandeng pihak swasta, LSM, dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur.

Di Pekanbaru contohnya,  hingga kini disparitas (kesenjangan)  antara   bagian utara dan selatan masih terasa mencolok, dimana konsentrasi pembangunan masih terfokus di bagian selatan yang notabene sebagai pusat pemerintahan dan komersial, sementara di bagian utara (Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir)  dengan kawasan yang cukup luas pembangunannya masih jauh tertinggal.

Keberadaan PT CPI, juga ternyata tidak mampu  mendongkrak pembangunan di bagian utara Kota Pekanbaru.

Sementara faktor non-teknis   adalah berkaitan dengan perubahan kultur budaya masyarakat untuk  berusaha dan berupaya mencari tempat tinggal  pada lokasi yang sama atau berhampiran dengan tempat kerja. Ini juga bukan suatu hal yang  mudah dilaksanakan, karena menyangkut budaya dan perilaku  warga masyarakat.

Sementara budaya dan perilaku masyarakat  sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi, yang berdinamika dan kompleks.

Pemilihan tempat tinggal misalnya,  lebih dikalkulasikan dari aspek ekonomi, yakni lebih  hemat dan irit.

Begitu juga  pengaruh faktor sosial  yang meliputi kebiasaan, adat-istiadat dan keyakinan suatu masyarakat  dalam memilih tempat tinggal, selain alasan ekonomi.

Dalam hal ini, peran aktif pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan juga insentif kepada warga yang tinggal dalam unit kawasan yang sama  akan dapat mempercepat usaha pengwujudan mixed-use dan sekaligus mengurai benang kusut kemacetan lalu lintas di perkotaan.

Bagaimana strategi dan program untuk merealisasikannya? Ini adalah pekerjaan rumah (PR)  bagi pemerintah kota  untuk memikirkan dan menuangkannya  dalam bentuk kebijakan yang dapat untuk dioperasionalkan secara konkret  di lapangan.  

Lain kota, tentu lain pula cara penanganan dan strategi yang diterapkan. Pemerintah kota  dapat memberdayakan secara efektif tenaga ahli dan konsultan kota yang telah digaji dan dibayar, di samping staf  resmi yang ada. Bisa juga menjalin bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi. Wallahu a’lam.***


Apriyan D Rakhmat Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UIR. Editor : Rindra Yasin