Seorang jamaah dalam pengajian rutin malam Jumat di Masjid Agung Annur bertanya, apakah fatwa ulama itu mengikat? Maksudnya, apakah umat berkewajiban mengamalkan fatwa ulama?
Pertanyaan ini sering diajukan oleh jamaah, karena mereka selalu mendengar pernyataan sebagian orang bahwa fatwa ulama itu tidak mengikat. Akibatnya, sebagian umat pun merasa tidak punya keterkaitan dengan fatwa ulama.
Bahkan fatwa yang dikeluarkan para ulama itu hanya menjadi santapan berita media massa belaka, tanpa ada pengaruhnya di tengah umat.
Fatwa dan Mufti
Fatwa merupakan penjelasan hukum Islam terhadap suatu masalah sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan. Dan Mufti itu sebagai pemberi khabar hukum Islam, karena pengetahuannya yang sesuai dengan dalilnya (Sya’ban Ismail: Ushul al-Fiqh al-Muyassar:2/323).
Fatwa itu hanya menyelesaikan masalah yang sudah terjadi, dan seorang ulama fiqh berusaha mencari dalil dalam penyelesaian masalah itu. Makanya, seorang mufti itu mesti mempunyai kelayakan yang disepakati ulama.
Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan, seorang mufti itu mesti mempunyai niat yang baik, punya ilmu yang luas dan berwibawa, hidup berkecukupan, dan mengetahui pengaruh fatwanya di tengah masyarakat.
Seorang mufti itu juga orang yang menguasai fiqh, dan Imam Ahmad bin Hanbal baru menganggap seseorang itu faqih (menguasai fiqh) apabila dia sudah hapal 500 ribu Hadist.
Bahkan pendapat mayoritas ulama Mazhab Syafi’i tidak membolehkan seorang muqallid (pengikut mazhab fiqh) itu menjadi mufti. Karena, seorang muqallid tidak bisa disebut orang berilmu.
Namun pendapat mayoritas ulama membolehkannya, karena tiada lagi ulama mujtahid pada saat ini (Imam Ibnu Qayyim: I’lam al-Muwaqqi’in:2/87).
Imam Syafi’i mengatakan, seorang mufti itu mesti menguasai Alquran dari aspek nasikh dan mansukh, muhkam dan mutasyabih, takwil dan tanzil, makkiyah dan madaniyah.
Seorang mufti juga mesti mengerti maksud ayat dan asbab al-nuzul. Seorang mufti juga mesti menguasai Hadist Nabi, menguasai bahasa Arab, menguasai syair Arab, juga menguasai perbedaan pendapat fiqh (Imam al-Khathib al-Bagdadi: Kitab al-Faqih wa al-Mutafaqqih:2/332).
Kenyataan di dunia Islam, mufti itu ada seorang imam mujtahid mutlak, ada juga mujtahid mazhab yang tidak terikat dengan pendapat mazhabnya, ada juga mujtahid mazhab yang tidak keluar dari pendapat mazhabnya.
Dan sebagian mufti itu ada juga yang hanya menguasai pendapat mazhab ikutannya tanpa menguasai dalilnya. Seorang mufti yang tidak sampai kepada derajat mujtahid, boleh saja dia memilih pendapat yang terdapat di berbagai mazhab fiqh.
Tapi, dia tidak boleh memilih pendapat yang lemah. Dia juga mesti melihat kepada kemaslahatan manusia dengan tidak mengeluarkan fatwa yang menyusahkan (ketat) atau terlalu memudahkan (longgar).
Dan seorang mufti juga mesti memakai pendapat mayoritas ulama, seperti mengambil pendapat mayoritas ulama yang tidak membolehkan wanita melakukan akad nikah tanpa ada wali, dan meninggalkan pendapat mazhab Hanafi yang membolehkannya (Syaikh Muhammad Abu Zahrah: Ushul al-Fiqh).
Fatwa Itu Mengikat
Pada dasarnya, fatwa ulama itu tidak wajib dilaksanakan oleh penanya (tidak mengikat). Tapi, pada kondisi tertentu fatwa itu mengikat, artinya umat berkewajiban mengamalkannya.
Pertama, apabila fatwa itu hanya keluar dari satu orang ulama, dan tiada lagi ulama yang lain, maka umat berkewajiban mengamalkan fatwa tersebut.
Kedua, apabila fatwa itu hasil kesepakatan ulama. Maka fatwa itu dianggap ijmak yang merupakan sumber hukum yang mengikat. Umpamanya, lembaga fatwa di dunia Islam sepakat mengatakan kebolehan seorang muslim memakai darah non-muslim, begitu juga sebaliknya.
Ini merupakan keputusan Lembaga Fatwa Arab Saudi tahun 1399H, Lembaga Fatwa Universitas Al-Azhar Mesir, Lembaga Fatwa di al-Jazair tahun 1972, Lembaga Fatwa di Pakistan, Lembaga Fiqh Liga Dunia Islam tahun 1409 H.
Begitu juga kebolehan memindahkan organ tubuh non- muslim kepada muslim, begitu juga sebaliknya (Ismail Marhaba: al-Bunuk al-Thibbiyah al-Basyariyah). Begitu juga, sudah hampir menjadi kesepakatan ulama menganggap bunga bank itu riba yang diharamkan (Yusuf al-Qaradhawi: Fawa’id al-Bunuk).
Bahkan, sebuah fatwa ulama bisa saja jadi mengikat, apabila fatwa itu dipakai oleh pihak penguasa. Umpamanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal.
Maka, keputusan penguasa (pemerintah) dengan mengambil satu pendapat itu merupakan keputusan (fatwa) yang mengikat, dan umat dianjurkan mengikut keputusan pemerintah.
Dan keputusan pemerintah itu juga bisa dianggap menghilangkan perbedaan pendapat di antara umat Islam (Arab Saudi: Fatawa al-Lajnah al-Da’imah:10/100).
Lagi pula, taat kepada pemimpin itu merupakan satu kewajiban, selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seorang ulama juga mengikut keputusan pemimpin, sekalipun berbeda dengan pendapatnya.
Seperti Imam Abu Yusuf pengikut mazhab Hanafi itu mengikut perintah Khalifah Harun al-Rasyid dengan melaksanakan salat hari raya mengikut pendapat kakeknya, Saidina Ibnu Abbas, dengan tujuh takbir pada rakaat pertama, dan enam takbir pada rakaat kedua.
Padahal Mazhab Hanafi itu mengikut pendapat Saidina Ibnu Mas’ud dengan enam takbir pada rakaat pertama dan kedua (Muhammad Taqi al-Utsmani: Ushul al-Ifta’).
Kedua, seseorang meminta fatwa kepada seorang ulama, lalu dia mengamalkan fatwa ulama tersebut. Kemudian, dia meminta fatwa lagi kepada ulama kedua, dan fatwanya berbeda dengan fatwa ulama pertama, maka seseorang itu terikat dengan fatwa ulama pertama yang sudah dia laksanakan, dan dia tidak boleh mengamalkan fatwa ulama yang kedua. Pendapat ini sudah merupakan kesepakatan para ulama (al-Mausu’ah al-Fiqhiyah:32/50). Wallahu a’lam.***
Syamsuddin Muir, Wakil Ketua Tanfiziyah PWNU Riau Anggota Komisi Fatwa MUI Riau. Editor : Rindra Yasin