Kicauan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Denny Indrayana di Twitter tentang advokat koruptor menimbulkan polemik.
Guru besar hukum dari Universitas Gadjah Mada itu dilaporkan ke polisi oleh pengacara gaek OC Kaligis. Para advokat yang menjadi pembela tersangka maupun terdakwa kasus korupsi pun menyerang Denny.
Mereka menganggap Denny melakukan pelecehan terhadap profesi advokat.
Apa yang disampaikan Denny Indrayana di Twitter sebenarnya juga menjadi buah bibir publik selama ini. Dalam kicauannya, Denny sebenarnya hanya mengingatkan bahwa advokat yang membela kasus korupsi bisa terjebak menjadi koruptor itu sendiri.
Tidak bisa dibantah bahwa sebagian advokat melakukan praktik kotor saat membela kliennya.
Ada dua jenis advokat yang menjadi sasaran Denny, yakni advokat yang membela secara membabi-buta dan advokat yang tanpa malu menerima saja bayaran dari uang hasil korupsi.
Membela secara membabi-buta yang dimaksud adalah menutupi kesalahan klien dengan berbagai dalih, dengan berbagai cara. Tentu, selain itu, masih banyak advokat yang bersih di negara ini.
Dari sisi isi, Twitter Denny sebenarnya sah-sah saja dan tidak perlu ada yang tersinggung. Justru para advokat seharusnya melakukan introspeksi atas perilakunya selama ini.
Salah satu penyebab hancurnya supremasi hukum di Indonesia adalah banyaknya advokat hitam di negeri ini.
Yang menjadi masalah, yang menyatakan itu adalah seorang pejabat negara dengan posisi wakil menteri. Akan berbeda apabila pernyataan tersebut disampaikan pengamat hukum atau lembaga swadaya masyarakat semacam Indonesian Corruption Watch (ICW).
Seorang pejabat negara tentu tidak memiliki kebebasan dalam memberikan pernyataan seperti yang dimiliki oleh akademisi atau aktivis. Denny Indrayana harus ingat bahwa dirinya bukan lagi aktivis seperti saat memimpin Pusat Antikorupsi (Pukat) UGM.
Saat masih memimpin Pukat, Denny membuat pernyataan bahwa episentrum korupsi berada di istana. Pernyataan Denny saat itu mendapat dukungan dari banyak kalangan.
Sekarang sebagai wakil menteri pernyataan Denny akan dianggap sebagai sikap pemerintah. Apalagi belakangan banyak kebijakan pemerintah yang mentah karena kalah di pengadilan.
Salah satu contohnya adalah gagalnya pemerintah melantik pelaksana tugas (Plt) Gubernur Bengkulu gara-gara kalah di PTUN oleh mantan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamuddin.
Pernyataan Denny bisa diartikan sebagai dendam pemerintah terhadap para advokat yang telah mengalahkan pemerintah di pengadilan.
Karena itu, mulai saat ini Denny Indrayana harus belajar menata sikapnya. Sebab, polemik yang ditimbulkan oleh pernyataan-pernyataan yang kontroversial tersebut akan memengaruhi stabilitas pemerintahan juga.
Hiruk-pikuk yang tidak perlu itu juga bisa kontraproduktif terhadap penegakan supremasi hukum.*** Editor : Rindra Yasin