Bersihkan DPR dari Mafia Anggaran

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 10 September 2012 | 07:55 WIB
Sidang perdana kasus wisma atlet SEA Games dengan terdakwa anggota DPR nonaktif Angelina Sondakh kembali menguatkan adanya praktik hitam penyusunan anggaran proyek di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Dari surat dakwaan terungkap bahwa Angie –sapaan Angelina Sondakh–menerima Rp12,58 miliar dan 2,35 juta dolar AS dari Mindo Rosalina Manulang, anak buah bos Grup Permai M Nazaruddin.

Uang tersebut merupakan fee atas upaya Angelina menggiring sejumlah anggaran di Kemendiknas dan Kemenpora agar dikerjakan Grup Permai.

Dalam sidang juga terungkap bahwa Angie minta imbalan tujuh persen dari nilai proyek pada pertengahan Maret 2010 tersebut.

Separo dari fee itu dibayarkan pada saat pembahasan. Sisanya dicairkan setelah DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) disetujui. Selain itu, jaksa menyebut adanya aliran senilai 2.050 dolar AS yang diduga untuk membantu Angelina dalam memuluskan pembahasan anggaran proyek di Kemendiknas pada 2010.

Praktik suap di Banggar tidak hanya terjadi dalam kasus Angie. Dalam sidang dengan terdakwa anggota DPR nonaktif Wa Ode Nurhayati juga terungkap adanya praktik mafia anggaran.

Nurhayati didakwa menerima Rp6,25 miliar dari pengusaha terkait pengalokasian dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID). Kasus tersebut terjadi semasa Nurhayati duduk sebagai anggota Banggar.

Dua kasus tersebut menunjukkan betapa buruknya kinerja Banggar. Proses penyusunan anggaran selalu diikuti moral hazard anggota DPR. Tentu saja kasus tersebut makin mencoreng citra lembaga DPR.

Itu belum termasuk berbagai praktik pemborosan anggaran kunjungan kerja (kunker) DPR yang membahas permasalahan yang sebenarnya tidak substansial, seperti kunker logo palang merah di Swiss dan Turki.

Bisa jadi kasus Angie dan Nurhayati adalah fenomena gunung es. Artinya, masih banyak kasus serupa yang belum terungkap. Sebab, proses penyusunan anggaran selama ini berlangsung tertutup. Tidak ada akses publik untuk mengikuti proses yang terjadi di Panggar.

Kita tahunya terjadi patgulipat setelah kasusnya ditangani aparat. Bila ditelusuri, motif mafia anggaran sebenarnya sederhana. Selain memperkaya diri, kepentingan pendanaan Parpol ikut berpengaruh.

Parpol bukannya ikut mengawasi, tetapi justru menyuburkan penyimpangan anggaran. Parpol memang tidak bisa disalahkan. Maklum, bagaimana Parpol mencari sumber keuangan selama ini tidak diatur dalam perundang-undangan. Karena itu, mereka boleh melakukan segala cara, termasuk cara-cara haram sekalipun.

Satu-satunya harapan kini ada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antikorupsi ini harus mampu mengusut secara tuntas berbagai praktik mafia anggaran di DPR.

Sidang Angie harus menjadi momentum untuk membongkar praktik korupsi anggaran yang lebih besar. Termasuk, mengungkap siapa ”bos besar” di balik kasus tersebut. Angie tentu tidak bekerja sendirian.

KPK idealnya juga tidak hanya menjerat Angie ataupun ”bos besar”, tetapi  harus menelusuri lebih jauh mengapa mafia anggaran masih terjadi. Di sini fungsi KPK dalam pencegahan korupsi perlu dioptimalkan. Semoga.*** Editor : Rindra Yasin