Memahami Plus-minus PON Riau

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 10 September 2012 | 07:55 WIB
Dalam sebuah acara dialog interaktif di salah satu stasiun televisi swasta nasional, sepekan menjelang pembukaan PON XVI II, Adyhaksa Dault, mantan Menpora,  menyatakan apresiasi pada Pemprov Riau.

Bahkan Adhyaksa memuji kerja keras Pemprov Riau mempersiapkan prasarana dan sarana iven akbar olahraga ini di tengah persoalan hukum dan finansial yang menghadangnya.

Adhyaksa justru melemparkan tanggung jawab keterlambatan dan kekurangan persiapan prasarana dan sarana yang ada pada Pemerintah Pusat khususnya Kemenpora. Pasalnya, Kemenpora dinilai lalai dalam memproses anggaran PON.

Apalagi dana operasional dari Kemenpora yang hanya Rp100 milyar itu baru cair sepekan menjelang kegiatan PON dimulai.

Bahkan, Adhyaksa merasa keberatan bila PON di Riau ini dihembus-hembuskan sebagai “PON Minimalis”  atau “Mendadak PON”.

Soalnya, secara keseluruhan, persiapan penyelenggaraan PON di Tanah Melayu ini tidak ada masalah. Apalagi, penunjukan Riau sebagai tuan rumah PON sudah dideklarasikan sejak tahun 2006 silam.

Senada dengan Adhyaksa, Gubernur Riau  Rusli Zainal yang juga menjadi Ketua Umum PB PON Riau menolak sebutan PON Minimalis karena realitasnya penyelenggaraan pertandingan berbagai cabang olahraga tidak mengalami kendala.

Selain Adhyaksa, narasumber lain pada acara dialog televisi itu tampil Syamsurizal  (Ketua Harian PON XVIII Riau) dan Dedy “Miing” Gumelar, anggota Komisi IX DPR RI. Syamsurizal di awal dialog  mengakui adanya  keterlambatan penyelesaian sebagian  infrastruktur venue sejak munculnya kasus hukum yang ditangani KPK.

Memang, sejak munculnya kasus suap atas perubahan Perda untuk menambah anggaran pembangunan venue menembak, sebagian panitia dari kalangan birokrat terkesan takut dan ragu-ragu bertindak.

Deddy Gumelar tampaknya memahami kendala yang dihadapi panitia daerah PON Riau. Pasalnya, Deddy mengungkan enam bulan sebelum penyelenggaraan SEA Games di Palembang, justru persiapan prasarana dan sarana PON Riau sudah mencapai 60-70 persen.

Bahkan, Deddy sempat mengusulkan agar SEA Games dipindahkan saja ke Riau karena persiapan prasarana dan sarana olahraga di Palembang masih terlalu minim. Jadi melambatnya penyelesaian sebagian prasarana dan sarana olahraga di Riau memang akibat pengaruh kasus hukum dan finansial.

Deddy juga mengakui tersebarnya venue PON di Riau di sebagian kabupaten/kota yang ada mengakibatkan kesulitan perhubungan dan lamanya waktu dalam perjalanan. Sebutlah Pekanbaru-Bagansiapi-api (Rokan Hilir) memerlukan waktu tempuh lewat darat selama 5-6 jam. Begitu pula, Pekanbaru-Tembilahan (Indragiri Hilir)  menghabiskan waktu 7 jam.

Kegiatan pertandingan untuk sebagian cabang olahraga kini justru sudah dimulai sesuai jadwal. Meskipun acara pembukaan PON yang dipusatkan di Stadion Utama Riau yang megah dan dibuka secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus dipersiapkan dengan sentuhan warna budaya lokal Melayu.

Terpilihnya Riau sebagai tuan rumah PON XVIII tentu saja dapat dipandang memberikan multipiler effect terhadap aspek ekonomi, sosial dan budaya seluruh komponen masyarakat Riau. Pembangunan venue untuk semua cabang olahraga yang dipertandingkan tentu memberikan manfaat bagi tersedianya fasilitas olahraga dalam meningkatkan prestasi anak-anak jati Melayu Riau.

Apalagi, sebagian besar venue olahraga tersebut sengaja ditempatkan di lingkungan kampus besar di ibukota Provinsi Riau seperti Unri, UIR dan beberapa lagi.

Selama PON berlangsung, tentulah dampak ekonomi terhadap masyarakat  dapat dirasakan langsung. Ribuan orang dari 33 provinsi di Indonesia selama PON berlangsung dipastikan akan membelanjakan uang untuk keperluan makan dan minum, akomodasi dan belanja keperluan lain-lain.

PON XVIII di Riau seakan-akan mengawali sebuah kebangkitan baru melalui cabang olahraga guna menampilkan nama Riau di kancah nasional. Selama ini, Provinsi Riau boleh dipuja dan dipuji sebagai “provinsi kaya-raya” karena kekayaan sumber energi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit (crude palm oil)  namun Riau belum dilirik untuk menjadi tuan rumah iven-iven besar baik di bidang olahraga, seni-budaya atau  bidang lainnya.

Setelah PON ini, Gubernur Riau sudah mendeklarasikan bahwa Riau akan menjadi tuan rumah kegiatan Peparnas (Paralimpic) dan Islamic Solidarity Games (ISG), sebuah iven olahraga internasional yang akan diikuti 55 negara Islam dunia.

Tentu saja, penyelenggaraan PON dengan segala plus-minus merupakan pelajaran berharga bagi kesiapan Riau sebagai penyelenggara iven olahraga akbar lainnya.

PON XVIII Riau harus berlangsung sesuai jadwal dan sukses dalam penyelenggaraan dan prestasi. Apabila ditemukan kekurangan-kekurangan tentulah semua itu bisa dipahami karena faktor-faktor yang tak mungkin dihindari.

Bak pepatah Melayu : malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Orang Melayu sudah terbiasa terbuka dan membuka diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Terkait soal kekurangan ini, ungkapan bijak Melayu mengatakan : tak ada sungai tak bersampah, tak ada tebu tak beruas, tak ada kayu tak berbonggol, tak ada manusia yang tak bersalah. Tahniah PON XVIII Riau. Tahniah buat Pemprov dan Masyarakat Riau.***

Fakhrunnas MA Jabbar, Sastrawan Riau, Penggemar Olahraga.

Editor : Rindra Yasin