Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris dalam diskusi Sindoradio mengusulkan ide sertifikasi ulama dan ustadz (detiknews.com, 8/9).
Reaksi keras pun datang dari seluruh elemen umat Islam. MUI melalui Ketua Komisi Fatwa, KH Ma’ruf Amin, menolak usulan tersebut. Dia menegaskan predikat ulama didapat dari pengakuan masyarakat, bukan dari pemerintah.
Sementara itu Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI), KH Athian Ali M Da’i, menilai ide tersebut merupakan fitnah dari pemerintah melalui BNPT terhadap para ulama.
Menurutnya usulan itu bisa semakin memperkeruh hubungan antara kelompok ulama dengan pemerintah (Republika.co.id, 10/9). Ketua Umum PBNU, Said Aqil Sirodj, juga memprotes usulan itu.
Menurut PBNU, gelar kyai atau ustadz bukan pemberian pemerintah, sehingga tidak dibutuhkan langkah sertifikasi untuk melihat nasionalisme penyandangnya (detiknews.com, 9/9).
Akhirnya Ketua BNPT, Ansyad Mbai, mengelak jika institusinya dikatakan mengusulkan sertifikasi ulama. Apa ya’ di Singapura dan Turki itu hanyalah contoh, bukan dimaksud sebagai program BNPT. Namun, kontroversi terlanjur bergulir.
Ketika Singapura dan Turki Menjadi Contoh
Singapura memang negara kecil, dan tidak sulit bagi pemerintah Singapura untuk mengontrol mobilitas rakyatnya. Meski begitu, Singapura telah menerapkan kebijakan yang sangat represif, khususnya terhadap umat Islam.
Di Singapura, gerak-gerik umat Islam selalu diawasi. Bukan hanya ulamanya, tetapi juga umatnya. Untuk mengontrol dan mengawasi para ulama, Singapura menerapkan kebijakan sertifikasi ini.
Bagi siapapun yang tidak mempunyai sertifikat (tauliah), meski secara keilmuan dan kualifikasi keulamaannya diakui, tetap tidak bisa memberikan ceramah di muka umum. Mereka tidak bisa memberikan khutbah, ceramah maupun kajian, baik di masjid maupun di tempat terbuka.
Tidak hanya itu, naskah khutbahnya pun mereka dikte, di mana setiap Jumat, mereka hanya diperbolehkan membaca naskah khutbah yang disediakan oleh Majelis Ugama Islam (MUIS) Singapura.
Jika mereka melanggar, mereka akan dicabut tauliah-nya, dan bisa dijerat dengan UU ISA. Di setiap masjid, dan tempat-tempat umat Islam berkumpul, special branch (SB) atau intel ditempatkan.
Tidak hanya itu, CCTV pun di pasang di mana-mana, termasuk di dalam masjid, untuk mengintai gerak-gerik umat Islam di sana, dan memonitor isi khutbah atau kajian yang disampaikan.
Malaysia juga menerapkan kebijakan yang hampir sama, meski tidak serepresif Singapura. Dua-duanya merupakan negara Komenwealth, dan sama-sama loyal kepada Inggris.
Dengan kata lain, inilah kebijakan yang diterapkan Inggris di kedua negara tersebut melalui agen-agennya di pemerintahan. Nyatanya, Inggris pun berhasil mempertahankan cengkramannya terhadap kedua negara tersebut, sehingga tidak bisa diambil oleh negara penjajah yang lain. Turki sebenarnya juga sama.
Sebelum Partai Keadilan dan Pembangunan berkuasa, sejak Mustafa Kamal, Turki merupakan negara yang tunduk kepada Inggris. Inggris pun berhasil mengontrol negara itu melalui militer yang berkuasa penuh di negera tersebut.
Kebijakan sertifikasi ulama di Turki juga merupakan warisan dari kebijakan Inggris di sana. Hingga kini, kebijakan serupa tetap dipertahankan karena dianggap menguntungkan kepentingan penguasa. Inilah model yang sebenarnya diinginkan oleh Ansyad Mbai.
Kedudukan dan Sertifikasi Ulama
Tidak bisa disangkal, bahwa ulama mempunyai kedudukan yang istimewa, bukan hanya bagi umat Islam tetapi juga non-muslim.
Tanpa ulama, kehidupan umat manusia akan senantiasa dalam kebodohan, sehingga mereka dengan mudah diperdaya oleh setan, baik dari kalangan manusia maupun jin.
Sebaliknya, dengan adanya ulama di tengah-tengah mereka, kehidupan mereka pun diterangi ilmu dan hidayah Allah SWT.
Melalui jasa para ulama, pemikiran yang sesat bisa dibongkar, dikalahkan dan pada akhirnya ditinggalkan umat. Kabut keraguan hati dan jiwa pun berhasil disingkap, karena jasa-jasa mereka.
Tepat sekali apa yang disabdakan Nabi, “Perumpamaan ulama di muka Bumi ini ibarat bintang di langit, yang digunakan untuk mendapatkan petunjuk di tengah kegelapan darat dan lautan.” (HR Ahmad).
Pendek kata, keberadaan ulama ini merupakan nikmat Allah bagi penghuni Bumi. Karena mereka adalah pewaris Nabi, penyambung lidah Nabi, pengemban kebenaran dan hujah Allah di muka Bumi.
Tentu itu semua berlaku bagi para ulama pejuang yang berpegang teguh pada kebenaran, hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada siapapun dalam menyampaikan kebenaran.
Mencintai kebaikan, menegakkan kemarufan, mencegah kemungkaran, mengoreksi penguasa, memberi nasihat kepada mereka, matanya selalu tergaja terhadap kepentingan kaum muslim.
Mereka juga siap menanggung risiko dan kesulitan apapun dalam memperjuangkan agamanya. Di situlah kemuliaan ulama, yang dipuji oleh Allah: “Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya adalah para ulama.” (QS Fathir [35]: 27).
Perlu dicatat, bahwa predikat ulama dan kemuliaan yang melekat kepadanya diperoleh, selain karena faktor keilmuannya, juga karena sikap mereka dalam mengemban dan menerapkan ilmunya.
Mereka menjadi penjaga Islam, amanah terhadap agama Allah. Mereka menyerukan para penguasa untuk menerapkannya dengan tulus, jujur dan jauh dari kepentingan pribadi, harta atau jabatan. Mereka berani mengatakan kepada orang yang zalim, “Anda zalim.”
Berani mengatakan kepada ahli maksiat, “Kalian maksiat kepada Allah.” Mereka seperti Sufyan at-Tsauri, Imam Ahmad bin Hambal, Ibn Taimiyyah, Izzuddin ibn Salam dan yang lain.
Mereka dikenang oleh umat, bukan semata karena keilmuannya, tetapi karena sikapnya. Jadi, predikat dan kemuliaan mereka sebagai ulama diperoleh bukan dari sertifikasi penguasa, tetapi karena ilmu dan sikap mereka di tengah-tengah umat.
Membungkam Ulama
Wajar saja, jika ide gila sertifikasi ini ditolak banyak kalangan. Sebab, upaya ini justru bertolak belakang dengan karakter ulama itu sendiri.
Al-Mawardi, dalam kitabnya, Adab ad-Dunya wa ad-Din, menyatakan bahwa akhlak ulama adalah tawadhu’: “Akhlak yang wajib dimiliki oleh ulama adalah tawadhu’, dan menjauhi ujub (membanggakan diri).
Karena tawadhu’ membuat orang tertarik, sedangkan ujub membuat orang lari. Ujub bagi siapapun jelas buruk, terlebih jika ujub tersebut ada pada ulama’.” (Lihat, Al-Mawardi, Adab ad-Dunya wa ad-Din, hal. 51).
Bayangkan, jika para ulama harus disertifikasi, kemudian sertifikasi ini menjadi legalitas mereka untuk menyampaikan ilmu, maka ini sama dengan membunuh karakter mereka sebagai ulama yang seharusnya tawadhu’, tidak boleh ujub, karena keulamakannya.
Tidak mustahil, dengan sertifiasi ini, akan muncul kumpulan orang yang menyandang sertifikat ulama, tetapi jauh dari pantas disebut ulama.
Belum lagi, siapa yang layak memberikan sertifikasi ini? Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan: “Tidak akan ada yang tahu kemuliaan ahli ilmu (ulama), kecuali orang yang mempunyai kemuliaan.” (Lihat, Al-Mawardi, Adab ad-Dunya wa ad-Din, hal. 48).
Siapakah “orang yang mempunyai kemuliaan” yang pantas memberikan predikat keulamaan kepada para ulama itu? Apakah BNPT? Pasti tidak.
Mungkin memberi predikat ulama bagi orang yang berilmu mudah, tetapi predikat ulama bagi orang yang paling takut kepada Allah, siapa yang bisa?
Wacana sertifikasi ulama itu juga berpotensi memecah-belah dan mengadu domba umat dan ulamanya. Sebagian dilabeli radikal, ekstrem, fundamentalis dan menyemai kekerasan.
Sebagian lain disebut moderat, mainstream, sembari diarahkan menghadang mereka yang dicap radikal.
Cara itu sesungguhnya adalah bagian dari strategi war on terror yang dicanangkan oleh Barat yang memang diarahkan memusuhi Islam dan para pengemban dan pejuangnya. Sayangnya cara itu agaknya diikuti BNPT.
Wacana itu merupakan cara agar di masyarakat yang berkembang hanya pemahaman keislaman sesuai pemahaman BNPT yang selama ini terlihat hanya mengikuti model pemahaman Islam yang dikembangkan oleh Barat yang anti Islam.
Kita khawatir, ide sertifikasi ulama itu hanyalah bagian dari upaya untuk membungkam para ulama yang mukhlis agar tidak menyerukan ajaran Islam yang bertentangan dengan kepentingan Barat dan sekutunya.
Juga cara untuk menghalangi pengajaran dinul Islam yang sempurna. Maka wajar banyak kalangan menolak ide BNPT ini. Wallohu a’lam.***
Muhammadun Pengurus MUI Riau. Editor : Rindra Yasin