Sulit untuk membayangkan bagaimana perasaan yang bergelayut di batin setiap orang yang hadir menyaksikan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/8) lalu untuk pembacaan vonis terhadap Afriyani Susanti, pengemudi mobil Xenia maut yang menabrak sejumlah pejalan kaki dan menewaskan sembilan nyawa sekaligus dalam seketika di Jl Ridwan Rais, Jakarta Pusat, tanggal 22 Januari lalu.
Bagi Afriyani, Antonius Widyatono si Ketua Majelis Hakim, para jaksa, pengacara, keluarga korban, para pengunjung bahkan segenap manusia bernyawa di seantero Nusantara ini yang mendengar vonis itu pasti ada rasa lega, haru, kecewa, benci, putus asa, marah dan berbagai rasa lainnya di benak mereka.
Betapa tidak, karena vonis 15 tahun penjara yang dijatuhkan tersebut mengundang kontroversi di kalangan masyarakat dengan topik perdebatan apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum dan memenuhi rasa keadilan atau malah melukai rasa keadilan.
Sesungguhnya hukum dan keadilan laksana dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan, karena sejatinya di mana ada hukum di situlah diharapkan muncul keadilan.
Sebaliknya pula jika keadilan sudah dirasakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat maka sama maknanya hukum sudah ditegakkan.
Akan tetapi kenyataan di lapangan kadangkala berbicara lain, sebab acapkali hukum tidak berpihak kepada keadilan bahkan menyalahi keadilan dan tak jarang sesuatu yang dinyatakan telah sesuai dengan hukum (baca: peraturan perundang-undangan) ternyata masih dirasakan melukai rasa keadilan masyarakat tempat di mana hukum tersebut di berlakukan.
Lalu, apa yang sesungguhnya sedang terjadi?
Secara bahasa (menurut KBBI), hukum mengandung makna yang beragam, di antaranya; (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan); vonis.
Lalu dari istilah hukum itu sendiri, secara sederhana di kalangan umum hukum dimaknai sebagai seperangkat aturan atau norma yang berlaku pada suatu masyarakat yang bersifat mengatur, mengikat dan memaksa yang dibuat oleh otoritas yang berkuasa sesuai sistem yang berlaku dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan orang banyak dengan hak dan kedudukan yang setara tanpa ada perbedaan status.
Singkatnya, hukum adalah alat yang digunakan untuk mencapai keadilan.
Sedangkan keadilan berasal dari kata adil yang menurut KKBI bermakna sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.
Jadi keadilan dipahami sebagai perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain.
Jadi, dalam pengertian adil termasuk di dalamnya tidak terdapat kesewenang-wenangan, lalu orang yang bertindak sewenang-wenang berarti bertindak tidak adil. Frans Magnis Suseno dalam bukunya Etika Politik menyatakan bahwa keadilan sebagai suatu keadaan di mana orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama.
Sementara menurut Quraish Shihab dalam buku Wawasan al-Qur’an, keadilan adalah kata jadian dari kata "adil" yang terambil dari bahasa Arab "'adl" yang dalam kamus-kamus bahasa Arab kata ini pada mulanya berarti "sama".
"Persamaan" yang merupakan makna asal kata "adil" itulah yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak", dan pada dasarnya pula seorang yang adil "berpihak kepada yang benar" karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya.
Jika menilik kepada aspek hukum, boleh jadi vonis 15 tahun penjara bagi Apriyani sudah sesuai dengan hukum, yaitu dalam hal ini hukum pidana tentang pembunuhan, narkoba dan pelanggaran aturan lalu lintas.
Belum lagi jika ikut mempertimbangkan keadaan Apriyani yang ketika kecelakaan terjadi dalam keadaan tak sadarkan diri dan memperhatikan pula pledoinya yang dramatis yang salah satunya menyatakan bahwa ”Saya bukan monster berdarah dingin. Saya juga manusia seperti manusia lainnya di ruangan ini. Saya menyesal dan diliputi ketakutan...”
Atau dengan ungkapan lain ia menyatakan: "Saya tak berniat (membunuh) dalam sebuah kenyataan, bermimpi pun saya tidak punya untuk menghilangkan nyawa orang."
Maka akan sangat boleh jadi vonis itu sudah sesuai dengan hukum dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia tercinta ini. Karenanya wajar saja jika ada sebagian pihak yang mengamini vonis tersebut, bahkan kalau dapat hukuman tersebut bisa dikurangi lagi.
Tapi apakah hukum yang seperti ini sudah dapat dikatakan adil? Tentu bagi sebagian orang hal ini tidak adil. Karena jika keadilan dimaknai sebagai sesuatu yang seimbang maka hukuman tersebut tidak seimbang dengan perbuatan menghilangkan 9 nyawa tanpa sebab yang dilakukannya, atau jika dikatakan adil itu adalah perlakuan yang sama tentu 15 tahun penjara tidak sebanding dengan hilangnya 9 nyawa yang tidak akan kembali hidup yang hingga kini menyisakan kepedihan mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan, atau jika adil dimaknai dengan kebaikan tentu mengurung Apriyani selama 15 tahun di penjara tidak membawa kebaikan apa-apa baginya, terlebih apa pula manfaatnya bagi keluarga korban.
Rasanya mungkin akan lebih seimbang, sama rata dan pada tempatnya jika Apriyani diletakkan pada posisi para korban dan ia ditabrak dengan sopir yang mabuk.
Hemat penulis, kiranya hukuman yang setimpal baginya adalah hukuman mati (saat ini masih berlaku di Indonesia) yang secara kasat mata dipandang adil sekaligus dapat membebaskan pelaku dari rasa bersalah dengan segera menyusul para korbannya untuk memintakan maaf kepada mereka dengan harapan ia akan mendapatkan ampunan atas perbuatannya, sekaligus pula akan menjadi pelajaran bagi orang lain tentang akibat melakukan kesalahan yang menghilangkan nyawa orang.
Karena dalam ajaran agama manapun, baik yang berlaku bagi bani Israil maupun yang setelah mereka hukuman bagi orang yang membunuh tanpa alasan yang sah adalah ”nyawa dibayar nyawa”.
Bukankah adanya pemidanaan idealnya untuk memenuhi unsur penghukuman (detterence), tebusan (retribution) dan kemaslahatan (education).
Sementara hukuman penjara, sesingkat dan selama apapun itu hanya akan menghabiskan anggaran negara semata yang kadangkala tidak membekaskan ketiga unsur tersebut. Lalu patut dipertanyakan pula “apa sih hubungan antara membunuh dengan penjara?” Sepertinya jauh panggang dari api.
Lalu untuk Indonesia yang sudah terlanjur memberlakukan hukum dan sistem hukum yang tidak adil seperti ini, maka diperlukan adanya para penegak hukum (baca: polisi, jaksa, pengacara dan hakim) yang bukan hanya menjadi corong undang-undang semata, melainkan juga punya keberanian untuk dapat menerobos belenggu undang-undang tersebut sepanjang sesuai dengan nurani dan nilai keadilan yang diyakininya serta citarasa keadilan dalam masyarakat.
Dengan cara seperti ini paling tidak dapat menutupi kelemahan sistem hukum yang telah ada manakala terpaksa berbenturan kasus yang katakanlah “luar biasa” dan menarik perhatian masyarakat.
Selain itu, kiranya sudah saatnya sistem dan materi hukum pidana yang ada saat ini ditinjau ulang mengingat sepertinya sistem ini nyaris tidak mempunyai perbedaan yang menyolok jika dibandingkan dengan apa yang berlaku di zaman Kolonial Belanda dahulu, padahal Indonesia sudah 67 merdeka.
Untuk melakukan upaya tersebut perlu langkah berani dan cerdas dengan memperhatikan aspirasi dari setiap komponen masyarakat yang ada dan bukan hanya menyesuaikan dengan selera segolongan orang yang berkuasa semata. Dengan demikian barulah Indonesia dapat dikatakan merdeka.***
M Arqom Pamulutan Hakim di Pengadilan Negeri Pelalawan. Editor : Rindra Yasin