SEBUAH terobosan dilakukan dalam dunia peradilan di tanah air. Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang kewajiban merekam secara audio visual jalannya sidang kasus korupsi.
Tentu, edaran itu diterbitkan karena adanya keprihatinan terhadap Pengadilan Tipikor, khususnya di daerah, yang dianggap tidak serius menghukum para koruptor. Selain Pengadilan Tipikor sering memutus bebas, sidang kasus korupsi menjadi ajang korupsi baru dengan adanya hakim yang melakukan praktik suap.
Yang terakhir adalah kasus penangkapan dua hakim tipikor di Semarang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, kasus terdakwa korupsi yang bebas adalah kasus korupsi APBD oleh Bupati Bekasi (nonaktif) Mochtar Mohammad yang dibebaskan majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung. Selain itu, puluhan koruptor di Pengadilan Tipikor Surabaya divonis bebas.
Ada baiknya bukan hanya sidang yang harus direkam secara audio visual, tapi juga seluruh proses hukum kasus korupsi, mulai tahap penyidikan awal, pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan tersangka, konfrontasi tersangka-saksi, hingga pelimpahan berkas (tahap penuntutan). Khususnya yang terjadi di kejaksaan.
Sebab, jika semangatnya adalah untuk transparansi proses hukum, tentu lebih baik perekaman itu dimulai sejak awal penyidikan. Apalagi, peluang praktik gelap proses hukum tidak hanya terjadi pada jalannya sidang, tapi hampir di seluruh tahap. Bahkan, dalam beberapa kasus yang ditangani KPK, peluang sogok-menyogok aparat kadang terjadi saat pelaku korupsi tertangkap tangan. Untungnya, kasus tersebut hanya upaya percobaan dan aparat tidak mempan disogok.
Belajar lagi pada proses hukum di KPK. Seperti yang kita ketahui, transparansi proses di sana lebih terjamin. Sebab, hampir seluruh tahap penyidikan dipantau langsung oleh pimpinan KPK. Ada sebuah kamera di ruang pemeriksaan yang terkoneksi ke monitor di ruang pimpinan KPK.
Dengan terpantau secara langsung, penyidikan pun bisa berjalan sesuai standard operating procedure (SOP) yang telah ditentukan KPK. Tidak berhenti sampai di situ. Pimpinan KPK juga memerintah anggota untuk memantau sidang kasus korupsi hasil penyidikan maupun yang disupervisi KPK. Caranya, merekam jalannya sidang secara detail. Majelis hakim pun tidak bisa berbuat yang aneh-aneh.
Gilirannya, putusan yang dikeluarkan bisa terjamin, meski sering diwarnai hukuman berbobot ringan. Dengan instruksi tersebut, kini tak bisa lagi mengandalkan laporan tertulis untuk mengecek apakah sebuah sidang sudah berjalan prosedural atau tidak. Seandainya ada sebuah kejanggalan, tentu saja akan terekam secara audio visual. Sekali lagi, teknologi kembali membuktikan bisa mencegah praktik gelap proses hukum sekaligus mempermudah pengawasan.
Meski demikian, perekaman audio visual tak lebih dari sebuah alat. Faktor manusia tetap menjadi penentu. Sebaik-baik perekaman sebuah sidang, jika manusianya berniat berbuat tercela, tetap saja peluang penyimpangan itu terbuka.
Akan lebih baik jika MA juga memperbaiki kualitas sumber daya manusianya untuk menjaga transparansi sidang. Dengan demikian, teknologi hanya menjadi salah satu penunjang untuk perbaikan sistem peradilan secara menyeluruh. Semoga.*** Editor : Rindra Yasin