Refreshing Berkedok Studi Banding

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 25 September 2012 | 07:07 WIB
Sorotan publik atas langkah studi banding yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya akhir-akhir ini kian tak terbendung.

Berbagai bentuk protes terus mengalir.  

Kendatipun berbagai penjelasan telah dikemukakan sejumlah anggota parlemen atas persoalan ini, namun sikap publik untuk terus mengkritisi persoalan ini nampaknya kian sulit untuk dilunakkan.  

Masyarakat luas seakan kehilangan kesabaran atas sikap dan ulah serta kinerja buruk yang ditorehkan para wakil rakyat yang terhormat itu.

Karena sampai detik ini, teramat sulit mencari torehan kinerja yang mampu disuguhkan para wakil rakyat kepada para konstituennya.

Sementara untuk menelusuri berbagai jejak buruknya justru teramat mudah. Sederet catatan buruk justru begitu kerap menempel di wajah parlemen negeri ini.

Lalu apakah dengan demikian, parlemen layak disebut “haus” hujatan? Tentu tidak, sebab terlalu berlebihan bila kemudian bila persoalan seekstrim ini dialamatkan kepada wakil rakyat di Senayan.

Yang barangkali masih sulit untuk diubah dari lakon DPR, adalah kurangnya kepekaan ketika merespon kepentingan masyarakat luas, namun menjadi sangat sesnsitif ketika berurusan dengan kepentingan masing-masing anggota dewan.

Oleh karena itu, maka tidak mengherankan bila kemudian sejumlah anggota DPR masih saja meneruskan misinya melakukan studi banding ke luar negeri kendati mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan.

Sekadar mengingatkan bahwa saat ini, sejumlah anggota dewan berangkat ke Turki dan Denmark dengan dalih studi banding masalah logo Palang Merah Indonesia (PMI).

Namun belum tuntas rutinitas studi banding dijalankan, muncul informasi terbaru bahwa sejumlah anggota DPR justru tertangkap basah bersantai ria menyusuri sebuah sungai di Kopenhagen, Denmark.

Peristiwa-peristiwa semacam inilah yang begitu kerap membayangi perjalanan studi banding yang dilakoni DPR selama ini.

Lakon buruk para legislator seperti yang terjadi saat ini sebenarnya bukanlah kisah awal yang pernah terjadi. Sejarah bangsa ini telah mencatat bahwa sejumlah perilaku wakil rakyat kerap mengundang kekesalan publik.

Namun untuk periode kali ini, rakyat benar-benar disuguhi dengan potret kinerja yang memuakkan.

Hampir sejak keberhasilannya menyandang profesi sebagai wakil rakyat 2009 silam, tidak secuilpun kinerja anggota dewan yang mampu mengundang simpati publik.

Berdasarkan catatan, sejumlah gagasan yang sasaran tembaknya diarahkan guna perbaikan nasib para wakil rakyat sudah berulang kali terjadi.

Diawali dari wacana dana aspirasi beberapa waktu lalu yang sempat memicu perdebatan dahsyat di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak mampu mematikan akal DPR untuk terus menggali pundi-pundi pemasukan dari uang negara.

Mengendus Ruang Pendapatan
Selama ini, kejelian wakil rakyat dalam mengendus ruang-ruang pendapatan atau materi cukup sering mengemuka melalui berbagai dalih.

Lihat saja misalnya gagasan pembangunan rumah aspirasi yang pernah mengemuka beberapa tahun lalu. Tidak tanggung-tanggung, wacana yang menghentakkan naluri publik kala itu diperkirakan akan menyedot uang negara hingga 112 miliar rupiah.

Dengan jumlah legislator 560 orang, maka diperkirakan akan mendapat jatah 200 juta rupiah per tahun per anggota dewan.

Sejumlah landasan yuridis pun digulirkan guna melegalkan usulan itu. DPR memperalat Undang-Undang pasal 71 huruf s dan pasal 79 huruf I Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Di samping itu, pasal 203 ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPR juga turut dijadikan dalil guna memperkuat landasan yuridis gagasan ini.

Namun pergolakan yang teramat dahsyat dari publik, akhirnya memutus mata rantai berbagai usulan yang tidak merakyat itu.

Dan kini, melalui rencana studi banding ke luar negeri, DPR pun kembali mengumandangkan hasratnya untuk menggerogoti pundi-pundi keuangan negara. Hal yang sama juga pernah terjadi melalui Panitia Kerja (Panja) RUU Kepramukaan yang bergejolak dengan menetapkan kunjungan ke Jepang dan Korea Selatan serta Afrika Selatan sebagai sasaran studi banding.

 Panja yang secara resmi bernaung di bawah kendali Komisi X DPR itu menetapkan wilayah studi banding tanpa dibarengi dengan kemampuan menggulirkan sejumlah logika kepatutan terkait dengan pengambilan langkah itu.

Tidak tanggung-tanggung, anggaran yang dibutuhkan guna merealisasikan tradisi tour anggota dewan, khususnya selama tahun 2010 mencapai angka Rp162,94 miliar, termasuk studi banding terkait RUU Kepramukaan. Angka itu sendiri merupakan angka terbesar sepanjang sejarah.

Sekadar perbandingan, pada periode 2004-2009, DPR hanya mengalokasikan Rp23,55 miliar guna menjalankan tugas-tugasnya ke luar negeri.

Itu artinya bahwa terjadi pembengkakan biaya studi banding yang mencapai angka hingga 7 kali lipat untuk periode ini dari periode sebelumnya.

Diperalat
Sebenarnya akan jauh lebih elok bila DPR memanfaatkan berbagai dana seperti itu guna kepentingan rakyat banyak. Apalagi di tengah himpitan ekonomi rakyat yang semakin mencekik leher.

Sudah terlalu lama bangsa ini dikibuli dan diperalat dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat.

Hampir semua program di parlemen selalu didalihkan untuk kepentingan publik dan dalam rangka memperjuangkan nasib ratusan juta penduduk negeri ini.

Namun faktanya menunjukkan bahwa sampai saat ini, program wakil rakyat yang berorientasi untuk kepentingan rakyat justru nihil.

Segala aktivitasnya selalu dibungkus dengan label kepentingan rakyat, tapi yang terjadi justru pelanggengan kekuasaan.

Para legislator dengan segala kewenangannya saat ini justru berupaya melakukan pembodohan terhadap publik.

Kultur pembodohan yang selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat seolah sudah beranak pinak dan menjadi senjata pamungkas dalam meraup harta karun rakyat guna kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Studi banding ke luar negeri tidak jarang hanya dijadikan kedok dalam melegalkan langkah-langkah terselubung.

Studi banding justru dimanfaatkan sebagai ajang studi tour dan refreshing bagi sejumlah anggota dewan.

Atas dasar itu pula, maka wacana untuk memberlakukan moratorium atas studi banding DPR kian bergema dan mendapat sambutan positif dari berbagai pihak.***

Janpatar Simamora, Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Hukum Unpad, Bandung. Editor : Rindra Yasin