Di negara kita, akuntabilitas di sekolah masih bermasalah. Permasalahan yang muncul mewarnai wajah pendidikan kita dalam hal pertanggungjawa-ban.
Banyak kalangan menilai bahwa akuntabilitas sekolah saat ini jauh dari harapan. Kesuraman akuntabilitas sekolah masih saja tersandung di tataran manajemen dan birokrasi.
Seiring dengan reformasi dalam sistem pendidikan, isu akuntabilitas dihembuskan dengan nafas baru.
Sekolah di era terkini dituntut mampu mewujudkan akuntabilitasnya kepada publik sehingga pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan menurut konsep jaminan mutu yang berkelanjutan dan terpadu.
Sekolah yang menerapkan akuntabilitas secara benar berarti mengimplementasikan dan menawarkan konsep mutu ke publik sebagai pelanggan.
Akuntabilitas sekolah (school’s accountability) merupakan upaya mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas sekolah, baik secara legalitas maupun moral kepada pihak-pihak terkait, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan program kegiatan yang telah dicanangkan.
Akuntabilitas menjadi sedikit asing apabila dikaitkan dengan sekolah. Hal ini dikarenakan sekolah di sebagian besar negara kita belum menerapkan secara benar prinsip akuntabilitas.
Sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi publik, seharusnya akuntabilitas merupakan persyaratan mutlak, terutama jika dikaitkan dengan manajemen mutu terpadu (total quality management) pendidikan.
Keterasingan akuntabilitas sekolah disebabkan keunikan sistem yang melingkupi sekolah tersebut. Keterasingan ini juga sebagai akibat dari “mandulnya” otonomi sekolah yang dicanangkan melalui program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
Sementara ini, MBS baru sebatas “lipstik” saja di dunia pendidikan kita. Cengkeraman intervensi stakeholder eksternal —pada saat tertentu— justru memasung kreativitas dan inovasi pihak sekolah.
Akibatnya, sekolah masih saja terpenjara dalam independensinya untuk mencapai mutu.
Kondisi ini bertentangan dengan resa konstitusi. UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, pemerintah, dan masyarakat.
Simpulan dari amanat ini bahwa lembaga pendidikan seperti sekolah sudah saatnya melaksanakan akuntabilitas secara benar. Ini bukan hanya tanggung jawab konstitusional, tetapi juga merupakan tanggung jawab etika dalam berorganisasi.
Sekolah sudah saatnya bertanggung jawab sepenuhnya, baik kepada pelanggan internal (guru, siswa, karyawan) maupan eksternal (kepada pemerintah dan masyarakat).
Pertanggungjawaban ini sangat perlu kalau dikaitkan dengan upaya peningkatan mutu sekolah dan kepercayaan pelanggan terhadap sekolah.
Bukankah saat ini juga terjadi krisis kepercayaan terhadap sekolah? Untuk mencerahkan kepercayaan tersebut, seharusnya sekolah mengimplementasikan akuntabilitas dengan benar.
Tujuannya agar memberikan dampak positif bagi perkembangan mutu sekolah sebagai organisasi.
Ada beberapa dampak positif jika akuntabilitas sekolah dilaksanakan dengan benar. Pertama, bisa mengembalikan kepercayaan pelanggan (masyarakat).
Kedua, membentuk dan memunculkan kepuasan pelanggan sekolah yang bersangkutan. Ketiga, membangun komunikasi yang saling menguntungkan, baik internal maupun eksternal.
Keempat, bisa mengangkat martabat, imej, dan profil sekolah. Kelima, yang paling penting, mutu sekolah akan semakin meningkat.
Namun, untuk memperoleh dampak positif tersebut, akuntabilitas sekolah harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar, yaitu komitmen dari segala unsur, jaminan penggunaan sumber daya, adanya tingkat pencapaian tujuan dan sasaran, berorientasi pada visi-misi, dan yang terpenting jujur, objektif, tranparan, serta inovatif.
Akuntabilitas yang tinggi hanya dapat dicapai dengan pengelolaan sumber daya sekolah secara efektif dan efisien. Akuntabilitas tidak datang dengan sendiri setelah sekolah melaksanakan usaha-usahanya.
Salah satu ciri sekolah yang bermutu, yaitu melaksanakan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (2001:88), bahwa ada tiga aspek yang dapat memberi jaminan mutu suatu lembaga pendidikan, yaitu kompetensi, akreditasi, dan akuntabilitas.
Akuntabilitas sangat penting bagi reputasi sekolah. Sekali lagi, sangat penting. Karena itu, perlu melibatkan stakeholders sekolah secara maksimal.
Kecilnya peran stakeholders sekolah dalam akuntabilitas mengakibatkan melemahnya pertanggungjawaban dan reputasi sekolah di mata publik.
Keterlibatan stakeholders sangat menentukan keberhasilan sekolah dalam meningkatkan jaminan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
Selama ini, ada kesan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah semakin berkurang. Kesan ini muncul karena sekolah tertentu tidak mampu melaksanakan prinsip akuntabilitas.
Untuk menciptakan kepercayaan publik, kuncinya adalah akuntabilitas yang benar. Hanya akuntabilitas yang tinggi tingkat kebenarannya akan mengembalikan kepercayaan yang tinggi pula dari publik.
Jika kepercayaan sudah diperoleh, maka manajemen berbasis sekolah akan mendapat dukungan penuh dari publik. Dengan demikian, barulah sekolah disebut sebagai agen perubahan bagi masyarakatnya.
Pembicaraan akuntabilitas sekolah patut dibahas terus-menerus secara ilmiah. Perlu dicari jalan keluar terbaik menurut konsep ilmiah untuk meningkatkan prestise sekolah, baik internal maupun eksternal, di mata publik atau pun pemerintah.
Membiarkan kondisi negatif akuntabilitas sekolah selama ini berarti kita mengentaskan berbagai kebohongan/kecurangan. Bayangkan kebohongan yang kita bangun justru bermuara dari satuan pendidikan.
Apakah layak disebut satuan pendidikan? Apa hasil yang akan kita peroleh jika akuntabilitas sekolah selalu dalam posisi negatif?
Melalui MBS, sekolah memiliki kewenangan yang besar. Kewenangan tersebut bisa berupa mengatur, memprogram, dan mengambil keputusan tentang berbagai kegiatan sekolah.
Memanajemen sekolah dari berbagai segi ini menuntut pertanggungjawaban yang tinggi. Namun demikian, akuntabilitas bukan merupakan tujuan akhir sekolah.
Akuntabilitas merupakan motivasi, membangun wibawa sekolah, dan menciptakan kepercayaan dari masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, maka perlu budaya yang sehat.
Selama ini, faktor penghambat akuntabilitas yang benar adalah birokrasi yang buruk, apatis, egoistis manajemen, dan kekurangpercayaan kepala sekolah kepada bawahan.
Karena itu, pihak manajemen sekolah sudah selayaknya mengembalikan prinsip pelaksanaan akuntabilitas sekolah pada posisi awal, yaitu transparansi.***
Musa Ismail, Sastrawan, Guru SMA 3 Bengkalis.
Editor : Rindra Yasin