Pemberhentian Kepala Daerah

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 29 September 2012 | 08:40 WIB
Demo Bengkalis, Pagar Dirubuhkan Pimpinan DPRD Dilempari” (Riau Pos, 27 September 2012). Itulah judul berita  yang dimuat dalam harian ini terkait situasi politik yang memanas di daerah penghasil lempuk tersebut. Dalam berita yang dimuat harian ini, aksi demonstrasi terjadi sebagai akibat kekecewaan masyarakat terhadap Bupati  Herlyan  Saleh dan Suayatno, yang dinilai gagal  mewujudkan janji-janji kampanyenya. Konon kabarnya dengan alasan yang sama aksi serupa terjadi juga  di Kabupaten Kampar yang menginginkan agar Bupati Jefry Noer dan Ibrahim Ali mundur dari jabatannya. Agaknya, para pendemo harus juga meneriakkan yel-yel seperti dalam salah satu bait lagu “Kegagalan Cinta” dari  Raja Dangdut Rhoma Irama “...kau yang berjanji kau yang mengingkari...”. Fenomena kekecewaan publik terhadap kepala daerah jamak terjadi, hal ini terjadi  sebagai akibat tidak bertemunya logika elit dan logika publik.

Dalam aksi demonstrasi yang dilakukan masa di depan DPRD Bengkalis, massa menuntut agar DPRD Bengkalis menggunakan hak interpelasi untuk menurunkan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis. Dalam berita sebuah media di Riau, anggota DPRD Bengkalis, Azmi RF menanggapi tuntutan massa ini dengan mengatakan:   Lagi pula, kata dia, DPRD tidak berhak dan tidak berwenang memberhentikan bupati. Pihak yang bisa memberhentikan bupati adalah Mahkamah Konstitusi (MK). “Kalau DPRD berpendapat bahwa bupati melanggar sumpah, baru boleh dikeluarkan keputusan DPRD untuk meminta hakim MK memberhentikan bupati,” jelas Azmi. (Tribun Pekanbaru, 27 September).

Agaknya statemen dari Pak Azmi RF tersebut ada yang perlu diluruskan terkait dengan pemberhentian kepala daerah. Oleh karena itu supaya tidak terjadi sesat tafsir terhadap mekanisme pemberhentian kepala daerah, tulisan ini hadir dalam rangka memberikan gambaran tentang mekanisme pemberhentian kepala daerah dalam perspektif yang legalistik.

Semangat UUD 1945
Sebelum saya menguraikan bagaimana mekanisme pemberhentian kepala daerah, terlebih dahulu saya akan uraikan semangat yang dikonstrukasikan UUD 1945 terkait dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut dalam UUD 1945. Setelah perubahan UUD 1945 semangat yang dibangun oleh UUD 1945 yakni memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Salah satu karakter mendasar dari sistem pemerintahan presidensial yakni presiden dan/atau wakil presiden tidak bisa dijatuhkan (baca: berhenti) dengan alasan-alasan/ukuran-ukuran politik. 

Oleh karena itulah ketentuan Pasal 7A UUD 1945 berbunyi: “Presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden”. Bunyi ketentuan  Pasal 7A UUD 1945 ini sejalan dengan semangat sistem presidensial, seperti yang dikatakan Arenj Lijphart, salah satu kelebihan sistem presidensial yakni stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.  

Pemberhentian Kepala Daerah
Semangat UUD 1945 yang memperkuat sistem pemerintahan presidensial sejatinya juga diturunkan dalam rumusan pasal-pasal yang terkait dengan pemberhentian kepala daerah. Itu artinya UU 32 Tahun 2004 juga menganut semangat sistem pemerintahan presidensial dalam kaitannya dengan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mekanisme pemberhentian kepala daerah dalam perspektif yang legalistik diatur dalam ketentuan Pasal 29-36 UU No 32 Tahun 2004  Jo Pasal 123- 133 PP No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Di dalam ketentuan Pasal 29 (1)  UU 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena; a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; atau c. Diberhentikan. Selanjutnya dalam ayat (2) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena: a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-berturut selama 6 (enam) bulan; c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah; d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah; e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah; f. Melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Dalam kaitannya dengan kasus Bengkalis, dari ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU 32 Tahun 2004 tersebut, maka pertanyaannya adalah dapatkah Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis  dengan tidak memenuhi janji pada saat kampanye telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU 32 Tahun 2004 tersebut? Maka, untuk menjawab pertanyaan tersebut berada di tangan DPRD Kabupaten Bengkalis, kalau seandainya  DPRD memberikan tafsir  terhadap keinginan pendemo, maka proses selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (4) yang menyatakan:

Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan huruf e dilaksanakan dengan ketentuan;
  1. Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan kepada presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  2. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
  3. Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah permintaan DPRD itu diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final.
  4. apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada presiden.
  5. Presiden wajib memproses usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut. Dari mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (4) tersebut tidak semua proses pemberhentian  berdimensi yuridis, tetapi juga berdimensi politis, yakni adanya proses pengambilan keputusan DPRD yang akan ditentukan oleh konfigurasi politik yang terjadi di internal dewan antara partai pendukung kepala daerah  melawan oposisi.***


Maxsasai Indra Nuri

Ketua Badan Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau. Editor : Rindra Yasin