Sisi Lain Gerakan 30 September 1965

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 2 Oktober 2012 | 08:47 WIB
Tepat 47 tahun pasca Gerakan 30 September 1965, yang kemudian dijadikan legalitas untuk membunuh jutaan rakyat Indonesia, sebuah tragedi kelam menyangkut kemanusiaan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Suatu gerakan yang sampai hari ini tidak diusut tuntas, tidak jelas siapa “dalang” sebenarnya, sehingga menjadi beban sejarah.

Banyak versi yang berkembang menyangkut soal ini, terutama sejak  berakhirnya kekuasaan Orde Baru di bawah kendali Presiden Soeharto.

Sebagai ekspresi dari kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi, melalui tulisan ini penulis ingin merefleksikan gerakan tersebut dari kacamata akademik penulis, setelah mempelajari berbagai sumber tentunya.

Pada dini hari menjelang subuh 1 Oktober 1965 sekelompok militer yang kemudian menamakan diri sebagai Gerakan 30 September melakukan penculikan tujuh orang jenderal Angkatan Darat (AD).

Jenderal Abdul Haris Nasution dapat meloloskan diri, sedang yang ditangkap ialah pengawalnya Pierre Tandean. Lolosnya AH Nasution ini harus dibayar dengan nyawa putrinya Ade Irma Suryani yang kemudian tewas diterjang peluru.

Keenam orang jenderal teras AD yang diculik dan kemudian dibunuh itu adalah Ahmad Yani, Suprapto, Haryono MT, S Parman, DI Panjaitan, dan Sutoyo.

Menurut tuduhan dan pengakuan Letkol (Inf) Untung (Komandan Batalion I Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden RI) yang secara formal memimpin Gerakan 30 September, para jenderal tersebut menjadi anggota apa yang disebut Dewan Jenderal yang hendak melakukan kudeta terhadap kekuasaan Presiden Sukarno yang sah pada 5 Oktober 1965.

Karena itu Letkol Untung sebagai insan revolusi sesuai dengan ajaran resmi yang didengungkan ketika itu, mengambil tindakan dengan menangkap mereka guna dihadapkan kepada presiden. Dalam kenyataannya mereka dibunuh ketika diculik atau di Lubang Buaya, Jakarta.

Tentang pembunuhan para jenderal itu terjadi sejumlah kontroversi. Menurut pengakuan Letkol Untung hal itu menyimpang dari perintahnya.

Syam Kamaruzaman sebagai Ketua Biro Chusus (BC) PKI menyebut pembunuhan itu atas perintah DN Aidit, Ketua PKI. Padahal pembunuhan demikian sangat tidak menguntungkan PKI, karena hal itu akan dengan mudah menyulut emosi korps AD kepada PKI, sesuatu yang pasti tak dikehendaki Aidit dan sesuatu yang tidak masuk akal.

Dengan dibunuhnya Aidit atas perintah Soeharto, maka pengakuan Syam yang berhubungan dengan Aidit sama sekali tak dapat diuji kebenarannya.

Banyak pihak mensinyalir bahwa Syam merupakan agen intelijen kepala dua (double agent), bahkan tiga atau lebih. Hal ini di antaranya ditengarai dari pengakuannya yang terus-menerus merugikan PKI.

Ini berarti dia yang posisinya sebagai Ketua BC PKI, pada saat itu menjadi agen yang sedang mengabdi pada musuh PKI. Dari riwayat Syam ada bayang-bayang buram misterius yang rupanya berujung pada pihak AD, khususnya Soeharto.

Aidit yang dituduh sebagai dalang G30S yang seharusnya dikorek keterangannya di depan pengadilan segera dibungkam karena mungkin keterangan dirinya tidak akan menguntungkan skenario Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) yang dibentuk atas perintah Soeharto sebagaimana yang telah dimainkan oleh Syam atas nama Ketua PKI, Aidit.

Keterangan Syam mengenai perintah Aidit tentang pembunuhan para jenderal tidak dapat diuji kebenarannya dan tidak dapat dipercaya.

Beberapa pihak di Mahmillub menyebutnya perintah itu dari Syam, tetapi siapa yang memerintahkan dirinya? Pertanyaan ini mau tak mau perlu dilanjutkan dengan pertanyaan, siapa yang diuntungkan oleh pembunuhan para jenderal itu? Soekarno tidak, AH Nasution tidak, Aidit pun tidak. Hanya ada satu orang yang diuntungkan, yakni Soeharto.

Jika Ahmad Yani tidak ada, maka menurut tradisi AD, Soeharto yang berhak menggantikannya. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa ketika Presiden Soekarno menunjuk Pranoto sebagai pengganti sementara pada 1 Oktober 1965,  Soeharto pun menentang keras.

Perlu ditambahkan bahwa rencana penculikan para jenderal telah diketahui beberapa hari sebelumnya serta beberapa jam sebelum kejadian berdasarkan laporan Kolonel Abdul Latief, bekas anak buah Soeharto yang menjadi salah seorang penting dalam G30S.

Soeharto sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad) tidak mengambil langkah apa pun, justru hanya menunggu. Kenyataan ini membuat kecewa dan dipertanyakan salah seorang bekas tangan kanan Soeharto yang telah berjasa mengepung Istana Merdeka pada 11 Maret 1966, Letjen (Purn) Kemal Idris.

Masih dapat ditambahkan lagi bahwa keenam jenderal yang dibunuh tersebut memiliki riwayat permusuhan internal dengan Soeharto karena Soeharto melakukan korupsi ketika menjabat sebagai Panglima Daerah Militer (Pangdam) Diponegoro.

Hari-hari selanjutnya selepas penggalian jenazah para jenderal di Lubang Buaya dipenuhi dengan rumor keji tentang perempuan Gerwani yang menari telanjang sambil menyilet kemaluan para jenderal dan mencungkil matanya, hal ini diawali oleh pidato Soeharto tentang penyiksaan kejam dan biadab oleh PKI.

Ini semua bertentangan dengan hasil visum dokter yang dilakukan atas perintah Soeharto sendiri. Kampanye hitam terhadap PKI terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan oleh dua surat kabar AD, Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha. Termasuk juga RRI dan TVRI yang telah dikuasai AD.

Buktinya pada pagi-pagi 1 Oktober 1965, sebelum orang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Kolonel Yoga Sugomo sebagai Asisten I Kostrad/Intelijen melalui pengumuman di RRI Jakarta serta-merta menyatakan bahwa hal itu pasti perbuatan PKI.

Surat kabar-surat kabar lain diberangus, ketika kemudian sejumlah surat kabar lain diperkenankan terbit, semuanya harus mengikuti irama dan pokok arahan AD.

Seperti disebutkan dalam studi Dr Saskia Eleonora Wieringa, mungkin tak ada rekayasa lebih berhasil untuk menanamkan kebencian masyarakat daripada pencitraan Gerwani (Gerakan Perempuan Kiri) yang dimanipulasi sebagai “pelacur bejat moral”.

Kampanye ini benar-benar efektif dengan memasuki dimensi moral religiusitas rakyat, khususnya kaum adat dan agama.

Setelah lebih dari dua minggu propaganda hitam terhadap PKI dan organisasi underbouw berjalan tanpa henti, ketika emosi masyarakat meluap dan mencapai puncaknya dengan semangat anti-komunis, anti-PKI yang disebut sebagai golongan manusia anti- agama dan anti-Tuhan, kafir, dan sebagainya, yang darahnya halal, maka terjadilah pembasmian dalam bentuk pembunuhan massal terhadap orang-orang yang disebut terlibat PKI.

Itulah yang terjadi di Jawa Tengah setelah kedatangan pasukan RPKAD di bawah Kolonel Sarwo Edhie Wibowo sesudah minggu ketiga Oktober 1965, selanjutnya di Jawa Timur pada minggu berikutnya, dan Bali pada Desember 1965 hingga Januari 1966.

Sudah sangat dikenal pengakuan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo yang membanggakan telah membasmi 3 juta jiwa manusia.

Dalam khasanah sejarah G30S ada gambaran bahwa situasinya seolah waktu itu “dibunuh atau membunuh” seperti dalam perang saudara.

Hal itu tidak ada bukti kebenarannya, terkesan suasana itu sengaja diciptakan untuk melegitimasi kekejaman militer kala itu. Situasi telah dimatangkan oleh propaganda hitam pihak militer di bawah Jenderal Soeharto beserta segala peralatannya yang menyinggung nilai-nilai moral dan agama tentang perempuan sundal Gerwani sebagai yang digambarkan dalam dongeng horor Lubang Buaya.

Emosi ketersinggungan kaum agama beserta nilai-nilai moralnya ditingkatkan sampai ke puncaknya untuk menyulut dan memuluskan pembantaian anggota PKI dan kaum kiri lainnya yang disebut sebagai kaum kafir yang dilakukan pihak militer dengan memperalat sebagian rakyat yang telah terbakar emosinya.

Setelah seluruh yang disebut organisasi kiri, utamanya PKI,  dihancurlumatkan, sisa-sisa anggotanya dipenjara, maka datang waktunya untuk menghadapi dan menjatuhkan Presiden Soekarno yang ketika itu dalam keadaan terpencil karena diisolasi. Dikepunglah Istana Merdeka oleh pasukan AD di bawah pimpinan Kemal Idris, pada saat Presiden Soekarno sedang memimpin rapat kabinet yang tidak dihadiri Jenderal Soeharto pada 11 Maret 1966 yang ujungnya telah kita ketahui bersama berupa Supersemar.

Kudeta merangkak ini dilanjutkan dengan pengukuhan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden (sesuatu yang menyimpang dari UUD 1945, namun tak satu pun pakar yang berani buka mulut ketika itu), selanjutnya sebagai Presiden RI.

Maka berlanjutlah pemerintahan diktator militer selama lebih dari tiga dekade yang menjungkirbalikkan segalanya, sampai akhirnya Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di dunia dengan hutang sampai ke ubun-ubun.

Untuk melegitimasi segala tindakan dan memperkokoh kekuasaannya, rezim militer Orde Baru menamakan gerakan Letkol Untung tersebut dengan G30S/PKI, singkatnya nama keduanya saling dilekatkan, G30S ya PKI, bukan yang lain.

Di sepanjang kekuasannya rezim ini terus-menerus tiada henti mengindoktrinasi dan menjejali otak kita semua, kaum muda dan anak-anak sekolah dengan kampanye ini.

Ketika studi sejarah di Indonesia tak lagi bisa dikekang, maka banyak pakar menolak kesahihan penyebutan tersebut.

Studi netral hanya menyebut Gerakan 30 September sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman gerakan di RRI Jakarta pada pagi hari 1 Oktober 1965, atau disingkat untuk keperluan praktis sebagai G30S.***


Wilham Murdianto, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum UIR. Editor : Rindra Yasin