Kota Pekanbaru bukan hanya berkembang secara pesat di bidang ekonomi, tetapi juga aneka macam kejahatan yang cenderung mengikuti trend di kota-kota besar lainnya di Indonesia.
Jika geng motor beberapa tahun lalu marak di Kota Bandung, dalam beberapa tahun terakhir ulah geng motor juga dirasakan sudah dalam taraf sangat mengganggu keamanan dan ketertiban di Kota Bertuah.
Ketidakmampuan menertibkan geng motor atau tawuran pelajar adalah sebagian kecil bukti ketidakmampuan negara dalam menertibkan kehidupan bermasyarakat.
Jika kita mau jujur, gambaran penegakan hukum di Kota Pekanbaru sebenarnya merupakan potret penegakan hukum di seluruh Indonesia. Ya begitulah umumnya sistem penegakan hukum kita.
Selalu saja ada celah bagi warga negara untuk melanggar hukum, selalu ada jalan pula untuk lepas dari jerat-jerat hukum sampai muncul pemeo, belajar hukum bukanlah membuat orang jadi patuh pada hukum, tetapi bagaimana membuat orang yang melanggar hukum dapat lolos dari jeratan hukum.
Banyak faktor yang menjadi penyumbang lemahnya penegakan hukum kita. Selain faktor hukumnya sendiri, faktor petugas, faktor sarana prasarana dan faktor budaya hukum masyarakat.
Rekan-rekan penegak hukum selalu berdalih bahwa celah dalam penegakan hukum selalu dimulai dari masyarakat, karena masyarakatlah yang mengambil inisiatif untuk melakukan negosiasi dengan petugas. Benarkah masyarakat yang selalu harus disalahkan?
Berbeda Segalanya
Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan di atas, maka perlu dilakukan perbandingan apa yang bisa dilakukan warga negara Indonesia kalau sudah masuk ke negara asing?
Beberapa tahun yang lalu media massa memberitakan seorang pejabat publik yang sangat dihormati di Indonesia ternyata tidak berkutik di hadapan petugas penegak hukum di negara tetangga, dan seorang selebriti kenamaan kita pernah mengalami nasib serupa.
Beranikah mereka bernegosiasi dengan petugas di negeri tetangga? Masalahnya bukan soal berani atau tidak, mungkin saja berani tetapi sekali lagi petugas di negeri tersebut tidak kenal kompromi, hukum tetaplah hukum, ia tegak tanpa diskriminasi, tanpa pilih bulu, terhadap siapa saja.
Jarak Singapura dan Batam hanya memakan waktu 45 menit dengan kendaraan jetfoil. Secara kasat mata tak ada batas yang dapat diidentifikasi kecuali sinyal berbeda di layar telepon seluler.
Penduduknya pun nyaris serupa, tetapi dalam waktu 45 menit para pelancong akan merasakan suasana yang berbeda sama sekali, mulai dari pos pemeriksaan di imigrasi, ketiadaan calo di pelabuhan, supir taksi yang jauh dari kesan tidak jujur, jalan yang bebas macet, masyarakat yang saling menghormati dan tentu tidak berani macam-macam, bahkan untuk soal mau naik taksi saja kita harus permisi dahulu kepada orang yang berdiri di dekat taksi yang ternyata tidak sedang mengorder taksi.
Pelanggaran hukum ibarat penyakit, makin dini ditindak maka makin kecil potensi pelanggaran hukumnya. Sebaliknya, makin lamban ditindak, maka pelanggaran hukum yang akan terjadi akan makin besar.
Pembiaran kecil seorang Ketua RT memasukkan seseorang yang tidak terlalu dikenal dalam kartu keluarga, akan membuat seseorang bisa memiliki KTP. Dengan KTP seseorang bisa mempunyai paspor, dan dengan paspor ia bisa melakukan banyak hal termasuk menjadi pelaku terorisme atau pengedar obat-obatan terlarang antar-negara.
Petugas di Singapura bahkan tidak akan menolerir seorang calon penumpang yang berani mencoba keluar jalur antrian, sesuatu yang hampir mustahil kita temukan di Indonesia.
Patutlah jika saudara saya seorang pensiunan bea cukai di Singapura ketika datang ke Indonesia, akan menelepon polisi hanya karena merasa ikan bawal yang dihidangkan sebuah restoran sea food tidak seperti yang ia pesan. Ia lupa (kalau tidak segera saya sadarkan bahwa ia tengah berada di Indonesia) tidak mungkin polisi akan mengurusi perkara ikan bawal sebagaimana di negaranya. Ya demikianlah segalanya berbeda, walaupun hanya dipisahkan sebuah selat kecil yang hanya berjarak 45 menit dari titik terluar Indonesia.
Harus Dimulai dari Negara
Jika untuk ikan bawal saja polisi Singapura akan turun tangan, bagaimana dengan kasus geng motor seperti yang saat marak terjadi di Indonesia?
Kasus ikan bawal tersebut lama membekas dalam benak saya, apakah benar sampai sebegitunya di negeri seberang tersebut?
Maklumlah sebagai orang kampung yang tidak pernah ke luar negeri, saya hanya mendengar cerita-cerita teman dan saudara.
Lalu setelah mendapat kesempatan walaupun hanya 5 jam berada di Singapura, mau tidak mau saya harus membenarkan cerita ikan bawal tadi. Dengan hanya 5 jam memang tak cukup waktu untuk membandingkan segalanya.
Namun, berdasarkan pengamatan sekilas itu pula yang tentu saja tak tepat disebut ilmiah, saya pun membenarkan pernyataan seorang teman bahwa selain soal disiplin dan hukum yang tegas, dalam soal lain kita tidak kalah dibanding Singapura yang disebut sebagai salah negara termaju di kawasan Asia Tenggara.
Dari sisi ini, berada di Singapura tidaklah membuat kita merasa berbeda dengan ketika kita berada di Jakarta, Bandung, Medan, atau bahkan Pekanbaru.
Gedung-gedung bertingkatnya, jalan rayanya, jangankan dengan Jakarta, Pekanbaru atau Medan saja belum layak untuk disebut kalah telak.
Tapi jangan tanya soal kemacetan lalu lintas dan disiplin, amat berbeda bak tanah dan langit.
Penegakan hukum yang tegas, polisi dan penegak hukum umumnya yang benar-benar mengabdi kepada rakyat melalui negara didukung oleh sistem penegakan hukum yang dimulai dari negara itu sendiri.
Sebelum memberlakukan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu, negara terlebih dahulu harus menyediakan semua fasilitas yang mendukung tegaknya hukum itu dimulai dari kesejahteraan yang dapat menjamin integritas penegak hukum, yang disertai sistem sanksi yang tegas bagi petugas yang berani macam-macam.
Kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sangat terasa karena semuanya didukung sistem yang sudah settled.
Kalaulah semua warga negara merasa mendapat perlakuan yang sama tentu saja tidak akan ada yang berani lagi bernegosiasi dengan petugas. Kalaulah sedari awal geng motor ditindak tegas, tentu mereka tidak akan lebih berani melakukan yang lebih jauh.
Namun terlepas dari itu, pemberantasan geng motor tidak hanya tanggung jawab petugas penegak hukum. Masih banyak pihak lain khususnya pemerintah daerah.
Anak-anak muda yang tidak mempunyai kebanggaan diri karena miskin prestasi di bidang akademik, olahraga, dan seni, akan dengan mudah terjerumus menjadi pelaku kriminal. Adalah tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas bagi kreativitas mereka.
Penegakan hukum pidana melalui jalur non pidana atau non penal sesungguhnya akan jauh lebih efektif daripada penggunaan sarana pidana itu sendiri.***
Erdianto Effendi, Dosen Hukum Pidana FH UNRI, Kandidat Doktor Hukum Pidana di Universitas Padjadjaran. Editor : Rindra Yasin