Babak Baru Simulator SIM

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 10 Oktober 2012 | 09:13 WIB
Genderang pengungkapan kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan simulator tahun anggaran 2011 untuk pembuatan SIM di Korlantas Polri, memasuki babak baru.

Ini setelah Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengambil-alih dan memutuskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menangani kasus Irjen Djoko Susilo dan para pihak yang terkait dengan kasus dugaan korupsi Simulator SIM.

Sontak, keputusan Presiden RI itu, mendapat apresiasi yang luar biasa dari mayoritas masyarakat di seluruh tanah air.

Sebab, keputusan itu dinilai sangat berpihak dan sangat memahami keinginan mayoritas masyarakat Indonesia yang mengharapkan agar setiap pencuri uang negara dapat diadili di depan hukum.

Dengan adanya keputusan Presiden, otomatis KPK yang selama ini terkesan akan  ‘’dibunuh’’ secara perlahan dan dilakukan secara sistemik, kini hidup kembali dengan semangat dan kekuatan yang luar biasa. Kondisi itu menjadikan sebuah harapan dan babak baru bagi penanganan korupsi di tanah air, terlebih upaya Polri untuk menangkap dan memenjarakan Novel Baswedan, salah satu penyidik terbaik di KPK, masih akan tertunda sampai waktu yang tidak ditentukan.

Akankah lembaga antikorupsi yang senantiasa mampu mencuri perhatian dan mendapat kepercayaan di hati mayoritas masyarakat Indonesia itu lebih cemerlang dan cepat menangani kasus Korlantas SIM, itu semua sangat ditentukan dengan kesiapan dan kesigapan personel KPK.

Yang jelas, kini KPK sudah meraih kepercayaan. Sudah pula mendapat restu Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Dengan kondisi ril ini, apakah KPK mampu  melaksanakan tugasnya secara benar dan tepat?

Apakah keputusan Presiden yang sudah menyerahkan penanganan kasus Korlantas SIM kepada lembaga superbodi itu, akan diterima secara serta-merta oleh Polri?

Dalam sebuah helat akbar apapun dan dimanapun, perbedaan dan tantangan untuk melaksanakan sesuatu yang baik dan kebaikan itu sendiri dapat dibuktikan secara nyata, akan mendapat tantangan yang luar biasa.

Untuk mengetahui perkembangan dan sistem penanganan cepat yang akan dilakukan KPK dan juga mengetahui apakah Polri sudah secara serta-merta menerima keputusan yang sudah diputuskan di hadapan publik, akan segera diketahui dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Rakyat Indonesia adalah hakim yang paling bijak dan adil dalam mengambil keputusan. Apabila rakyat Indonesia sudah mengambil sikap yang benar-benar dari hati nurani, bukan mustahil perubahan akan terwujud di Bumi Indonesia, seperti yang pernah terjadi pada masa Reformasi.

Saat ini rakyat Indonesia masih menonton buah reformasi. Salah satunya adalah kerja keras KPK dalam memberangus kasus korupsi.*** Editor : Rindra Yasin