Wali Kota Kaki Lima

Rindra Yasin • Dipublikasikan Jumat, 12 Oktober 2012 | 09:00 WIB
Mengatasi pedagang, terutama yang kaki lima, di mana-mana adalah persoalan klasik. Mereka bersemi bak cendawan terutama jika tak ada aturan main yang jelas untuk mengaturnya.

Pantang melihat “lahan” kosong, mereka akan segera berjualan. Tak peduli itu fasilitas umum seperti trotoar atau bahkan badan jalan. Makin tak diawasi dan diatasi, makin mereka merajalela.

Itu jugalah yang terjadi di Kota Bertuah. Pemko Pekanbaru sudah berkali-kali mengumbar janji akan menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di pelataran ruko di Jalan HR Soebrantas.

Mereka bahkan telah diancam akan ditertibkan secara paksa jika tak juga mau pindah. Pasar kaget yang mulai beroperasi sejak sore hingga tengah malam ini tak bisa dimungkiri menjadi salah satu penyebab kemacetan di wilayah Panam.

Tak adanya lokasi berjualan yang representatif didukung lokasi parkir yang memadai membuat arus manusia yang melintas di Jalan HR Soebrantas kian sesak.

Cobalah berkaca pada pengalaman Lee Myung-bak ketika menjadi Wali Kota Seoul yang membuatnya dinobatkan sebagai pahlawan lingkungan oleh majalah Time pada 2007.

Prestasinya yang paling mantap ialah merestorasi kawasan Cheonggyecheon di jantung Kota Seoul yang awalnya adalah kawasan kumuh dengan lapak pedagang, polusi, dan kemacetan yang parah.

Ketika proyek restorasi pertama kali diperkenalkan, masyarakat skeptis untuk dua hal: peluang kemacetan karena berkurangnya kapasitas jalan dan kerugian ekonomi terutama bagi pedagang.

Namun semua itu diatasi Lee Myung-bak dengan mengadakan tidak kurang dari 3.000 pertemuan dengan masyarakat, program “tembok tanda tangan dukungan’’ dan penyediaan informasi aktual yang tergabung via situs internet menjadi kunci solusi dukungan masyarakat.

Dalam waktu 27 bulan, Cheonggyecheon berubah wujud menjadi lahan hijau 28 Ha yang dinikmati 10 juta warga Seoul. Efek samping positifnya juga tak sedikit.

Kalau Seoul terlalu jauh, belajarlah dari Solo. Jika di banyak daerah, pedagang kaki lima dipindahkan dan dikejar-kejar, di Solo, mereka dijamu makan wali kota (ketika itu Joko Widodo) di rumah dinasnya.

Di tengah ancaman membakar kantor wali kota, Jokowi tahu betul ampuhnya “lobi meja makan”. Traktir makan ini berlangsung terus selama 7 bulan tanpa membahas pemindahan pedagang.

Baru pada jamuan ke-54 Jokowi mengutarakan niatnya dengan janji mengiklankan pasar baru sebagai tempat relokasi selama 4 bulan di televisi dan media cetak lokal. Jalan ke pasar diperlebar dan dibuat satu trayek angkutan.

Kios diberikan gratis. Sebagai gantinya pedagang bayar retribusi Rp2.600 per hari sehingga dalam 8,5 tahun Pemko bisa balik modal.

Akhirnya, pemindahan berlangsung meriah. Pedagang pindah dengan senyum bangga. Mereka semuanya mengenakan pakaian adat Solo dan menyunggi tumpeng serta dikawal prajurit keraton berpakaian lengkap.

Itu semua terjadi karena pedagang merasa dimanusiakan. Bagaimana Wali Kota Pekanbaru? *** Editor : Rindra Yasin