Hukum dalam Optik Sosiologi

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 15 Oktober 2012 | 09:19 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  akhirnya angkat bicara terkait kisruh yang menyeruak di antara KPK dan Polri. 

Ada lima kesimpulan utama terkait solusi dan langkah yang akan dilaksanakan ke depan.  

Lima  kesimpulan solusi yang disampaikan SBY di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (8/10/2012) itu adalah: Pertama, penanganan kasus Simulasi SIM yang melibatkan Irjen Djoko Susilo agar ditangani KPK dan tidak dipecah. Polri menangani kasus lain yang tidak terkait langsung.

Kedua, keinginan Polri untuk melakukan proses hukum terhadap Kompol Novel Baswedan dipandang tidak tepat dari segi timing maupun caranya.

Ketiga, perselisihan menyangkut waktu penugasan penyidik Polri yang bertugas di KPK diatur kembali dan akan dituangkan dalam peraturan pemerintah.

Keempat, pemikiran dan rencana revisi UU KPK sepanjang untuk memperkuat dan tidak untuk memperlemah KPK sebenarnya dimungkinkan.  

Kelima, SBY berharap agar KPK dan Polri dapat memperbarui MoU, kemudian dipatuhi dan dijalankan. Selain itu keduanya harus terus meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pemberantasan korupsi, sehingga peristiwa seperti ini tidak terulang di masa depan.

Solusi  dan langkah SBY terkait kisruh Polri dengan  KPK ini muda-mudahan  menjadi resep mujarap untuk mengakhiri polemik yang terjadi antara Polri dengan  KPK yang berimplikasi terhadap reaksi yang meluas dari publik di seantaro nusantara.

Solusi dan langkah yang diambil oleh Presiden SBY terkait polemik yang terjadi antara Polri dengan  KPK mendapat apresiasi dari masyarakat luas, bahkan salah seorang teman melalui jejaring sosial Facebook berkomentar “Mendengar pidato Pak SBY malam ini, kalau konstitusi membenarkan, presiden menjabat lebih dari 2 periode saya yakin rakyat Indonesia akan pilih kembali SBY di tahun 2013. Tapi sayang konstitusi hanya membenarkan hanya 2 periode”.

 Boleh jadi status teman tersebut merupakan simbolisasi dari mayoritas perasaan warga  di republik ini yang  dahaga untuk menunggu sikap tegas Presiden terkait kisruh Polri dengan KPK.

Apabila dilacak ke belakang “rivalitas” yang terjadi  antara Polri dengan  KPK bukan kali ini saja terjadi, tentunya masih segar dalam ingatan  publik bagaimana perseteruan yang terjadi antara Polri dengan KPK dalam upaya dugaan kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto-Chandra M Hamzah,  yang dijuluki publik dengan perseteruan “Cicak vs Buaya” yang juga diakhiri dengan tindakan Presiden dengan membentuk Tim Delapan ketika itu.

Publik tentunya berharap sangat, agar lima solusi dan langkah yang telah diberikan oleh Presiden SBY ini dapat mengakhiri spaning yang terjadi antara dua institusi penegak hukum ini.

Yang ada di atas Presiden hanyalah langit, tidak ada kekuatan selain kekuatan Presiden yang mampu mengakhiri polemik yang terjadi antara Polri dengan KPK.

Oleh karena itu tidak ada alasan lagi bagi kedua institusi untuk tidak melaksanakan langkah dan solusi yang telah diberikan oleh Presiden SBY.

Kedua institusi penegak hukum tersebut harus membunuh ego untuk memonopoli kebenaran sesuai dengan tafsirnya masing-masing.

Optik Sosiologis
Terlepas dari basis argumentasi yang legalistik, dalam optik sosiologis sejak dari awal, sejatinya publik berharap dalam penanganan kasus Simulator SIM, Kapolri Jenderal Timur Pradopo secara legawa menyerahkan penanganannya pada KPK.

Harapan publik tersebut  tentulah  dengan alasan yang sangat sederhana dan diterima akal sehat  supaya tidak terjadi “jeruk makan jeruk” di internal Polri,  serta Polri tidak dihadapkan pada pepatah “tiba di perut dikempeskan tiba di mata dipicingkan”.

dan dalam proses  penyidikan di internal  Polri, para penyidik  tidak dihadapakan pada posisi “menentang matahari terbit”, karena yang bakal diperiksa adalah anggota Polri  pada level perwira menengah dan perwira tinggi, sementara dalam budaya birokrasi kepolisian sudah terbiasa dengan kultur “siap komandan” yang mensakralkan paradigma senioritas.

Kemudian terkait dengan upaya Polri untuk melakukan proses hukum terhadap Kompol Novel Baswedan, sejatinya tidaklah ada yang salah dalam perspektif yang legalistik sepanjang ketentuan dan peraturan perundang-undangan memang memungkinkan untuk itu.

Namun ceritanya akan menjadi lain manakala dilihat dalam optik sosiologis.  

Saya teringat dengan salah satu kutipan dari tulisan almarhum Prof  Satjipto Rahardjo  dalam salah satu  bukunya,  Sisi Lain Hukum di Indonesia.

Satjipto menyatakan: “Negara hukum dan hukum adalah satu hal, sedangkan bagaimana kita menggunakan hukum adalah sesuatu yang lain lagi.

Dengan menggunakan sistem hukum yang modern, tidak begitu serta-merta akan menjamin bahwa keadilan itu akan dapat diberikan.

Keadaan ini akan sangat tergantung pada bagaimana para aparat penegak hukum (jaksa, advokat, polisi dan hakim) ‘menggunakan’ atau ‘tidak menggunakan’  hukum.

Dalam kondisi seperti ini faktor manusianya merupakan aspek yang sangat berpengaruh dan memiliki peran yang strategis dalam menjalankan fungsinya.

Manusia bisa menjalankan hukum untuk secara jujur dan bermoral mencapai suatu keadilan, tetapi bisa juga untuk membelokkan keadilan untuk kepentingan lain”.

Oleh karena itu, apabila diletakkan dalam konteks di atas tidak ada yang salah dengan pertanyaan publik yang bertanya mengapa, kok baru sekarang proses hukum dilakukan terhadap Kompol Novel Baswedan?  

Sementara Polri memiliki cukup waktu untuk menyelesaikannya dalam rentang waktu 2004-2012? Dan mengapa pula proses hukum terhadap Kompol Novel Baswedan dilakukan pada saat sang perwira melakukan penyidikan kasus Simulator?

Kita bisa saja bersilat lidah untuk memperdebatkan beberapa pertanyaan tersebut dengan segala argumentasi hukum yang kita bangun, namun persoalannya apakah argumentasi yang dibangun tersebut untuk kepentingan penegak hukum dan keadilan atau tujuan lain dari itu. Marilah kita tanya pada hati nurani kita masing-masing.

Memang, dari kejauhan kita melihat para praktisi hukum sibuk mengoperasikan hukum, Jaksa sibuk dengan membuat dakwaannya untuk terdakwanya, polisi sibuk supaya berkas perkaranya P21, sedangkan para hakim yang merupakan wakil Tuhan di dunia sibuk menyusun amar putusannya untuk terdakwa, tetapi kita tidak pernah tahu persis apa yang ada di belakang kepala mereka ini.

Apakah yang mereka lakukan untuk terciptanya kepastian hukum dan  keadilan atau tujuan lain seperti ekonomi, politik, bahkan niat jahat sekalipun, silakan tanya pada rumput yang bergoyang.***

Mexsasai Indra Nuri,  Ketua Badan Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau. Editor : Rindra Yasin