Tragedi jatuhnya pesawat tempur Hawk 200 milik TNI AU di Pandau, Kampar, merupakan tragedi yang sangat mengejutkan.
Bukan saja karena terjatuhnya pesawat tempur tersebut tepat di sebuah perumahan warga, juga bukan dikarenakan terjatuhnya pesawat menambah rekam jejak beberapa kasus kecelakaan yang melibatkan pesawat-pesawat tempur juga komersial yang banyak memakan korban jiwa, akan tetapi persoalan kali ini menyangkut tindak anarkis oknum TNI AU terhadap jurnalisme dan masyarakat yang melakukan peliputan juga pendokumentasian dilapangan tempat terjadinya insiden kecelakaan tersebut.
Tindak anarkis ini telah meluas dan disaksikan jutaanan mata rakyat Indonesia baik di tempat kejadian secara langsung maupun melalui media massa dan elektronik.
Hal ini menjadi ironis dan sangat disayangkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat. Tidak ada alasan konkret bagi siapapun untuk bertindak anarkis, baik militer maupun sipil, sebab mekanisme hukum di negara ini sudah berubah di dalam menjunjung tinggi nilai HAM.
Masalah ini perlu disikapi dengan diberlakukannya sanksi tegas oleh lembaga-lembaga resmi militer maupun pemerintah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan dimasyarakat.
Oknum meliter saat ini harus lebih santun dan toleran serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis negara dengan memberikan keluasan tafsir beberapa elemen masyarakat baik jurnalisme maupun masyarakat umumterhadap fenomena yang sedang berlangsung, tentunya dengan prosedur dan etika yang ada.
Kemudian apakah pemukulan merupakan satu-satunya alternatif dalam berkomunikasi? Pertanyaan ini tentu bukanlah semacam solusi, akan tetapi masyarakat kita sudah cerdas dan pandai didalam melihat persoalan.
Tingginya tingkat anarkisme dan barbarianisme dinegeri ini seharusnya sudah dapat diminimalisir serta diatasi oleh pemerintah karena hal ini sudah terinfeksi menjadi penyakit dimasyarakat.
Hal ini tentunya dapat mulai dicontohkan oleh golongan militer yang memiliki tingkat kedisiplinan yang lebih kuat.
Kemudian dimana relevansi dan kompromi dalam melihat kekerasan sebagai sebuah sikap profesionalisme kerja? Militer, jurnalis dan masyarakat sipil memiliki perannya masing-masing dalam bermasyarakat, semua mendapat hak dan kewajiban yang sama, tanpa mendeskreditkan unsur jabatan dan status sosial, akan tetapi sinergisitas antar semua unsur pemerintah tidak akan berjalan tanpa adanya kesadaran kritis dan upaya saling membantu antar elemen masyarakat.
Kesadaran semacam ini sangat dibutuhkan untuk mengkondusifitaskan kondisi-kondisi kritis menyangkut pertahanan dan keamanan (Hankam) bangsa Indonesia.
Dalam menyikapi kecelakaan pesawat tempur HAWK 200 milik TNI AU tentunya dibutuhkan peranan lebih dari pemerintah dan masyarakat.
Sebab masyarakat lagi-lagi akan menjadi objek dari korban kecelakaan berikutnya apabila pemerintah dan militer tidak memperhatikan sistem manajerial dan komunikasi yang baik antar lintas instansi.***
Rahmah Yenny, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Mandau, Bengkalis.
Editor : Rindra Yasin