Peristiwa jatuhnya pesawat tempur TNI-AU jenis Hawk 200 di Kampar, Riau, Selasa (16/10) diwarnai insiden yang menodai kebebasan pers di tanah air.
Ya, di tengah-tengah peristiwa tersebut, seorang anggota TNI-AU justru mempertontonkan aksi koboi. Oknum berpangkat letnan kolonel (letkol) itu bernama Robert Simanjuntak.
Dengan gagahnya, perwira di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, tersebut menendang, membanting, dan mencekik Didik Herwanto, fotografer Riau Pos .
Aksi sang perwira dibantu oleh beberapa anak buahnya. Salah seorang di antara mereka, yang berseragam Paskhas TNI-AU dengan cekatan merampas kamera milik Didik.
Tidak hanya itu, para anggota TNI-AU tersebut juga menganiaya sejumlah wartawan dan warga yang berada di lokasi jatuhnya pesawat.
Dengan alasan apa pun, penganiayaan kepada jurnalis tidak bisa dibenarkan. Dalih dari pihak TNI bahwa hal itu dilakukan untuk mengamankan lokasi kejadian sungguh tidak bisa diterima dengan akal sehat.
Pengamanan lokasi kecelakaan memang sah-sah saja. Tapi, tidak sepatutnya itu dilakukan dengan aksi kekerasan yang membabi buta. Apalagi, menganiaya jurnalis dan merebut peralatan peliputan mereka.
Ingat, jurnalis dalam menjalankan tugas dilindungi oleh konstitusi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers dengan tegas menyatakan bahwa wartawan tidak boleh dihalanghalangi ketika melakukan tugas jurnalistik.
Barang siapa yang bertindak semena-mena dengan menghalangi tugas wartawan, apalagi menganiaya, tentu harus berhadapan dengan hukum.
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menjelaskan tentang ancaman pidana bagi siapa saja yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan.
Orang atau pihak tersebut bisa diancam penjara paling lama dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta!
Kejadian di lokasi jatuhnya pesawat Hawk 200 itu seharusnya membuat kita berkaca dan memperbaiki diri sendiri. Letkol Robert Simanjuntak dan anak buahnya mungkin panik ketika menghadapi peristiwa tersebut.
Mereka bermaksud mengamankan lokasi. Tapi, mereka juga harus menyadari dan menghormati para wartawan yang menjalankan tugas jurnalistiknya.
Kalaupun ingin mengamankan lokasi, lakukan secara santun dan bijak. Jangan asal tendang, banting, dan cekik.
Langkah para jurnalis dan warga korban kekerasan yang melaporkan kejadian ini ke ranah hukum patut kita dukung. Indonesia adalah negara hukum. Biarkanlah nanti hukum yang menentukan siapa yang salah dan vonis apa yang pantas untuk mereka. ***
Editor : Rindra Yasin