Naluri Jurnalistik Vs Naluri ’’Membunuh”

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 27 Oktober 2012 | 08:45 WIB
Sebatas minta maaf, ternyata belum menyelesaikan akar persoalan dan menghentikan aksi untuk rasa wartawan di berbagai kota. Hingga kini, wartawan terus mendesak agar perwira pelaku penganiayaan terhadap Didik Herwanto, fotografer Riau Pos yang meliput jatuhnya pesawat terbang tempur Hawk di Pekanbaru, Provinsi Riau, segera diproses secara hukum. Hari ini dan seterusnya, wartawan akan tetap bersuara dan melakukan aksi.

Dalam penuturannya, Letkol (Pnb) Robert Simanjuntak pada suatu dialog jarak jauh di sebuah televisi swasta, Rabu (18/10/2012) malam, dia tak mengira lelaki yang berkaos oblong dan bercelana pendek serta menenteng kamera di lokasi jatuhnya pesawat, adalah seorang wartawan. Robert Simanjuntak  juga mengaku panik, sehingga terjadilah peristiwa kekerasan terhadap wartawan tersebut.

 Didik Hermanto sendiri menuturkan, dia bercelana pendek dan berkaos, karena ketika dia mengetahui ada bunyi ledakan, dia barusan usai mandi. Meraih kamera dan langsung meluncur menuju TKP. Harapannya, tentu mendapatkan foto-foto yang eksklusif untuk media tempat dia bekerja.

Naluri Jurnalistik
Sama halnya dengan peristiwa jatuh dan terbakarnya pesawat terbang tenpur Hawk di Pekanbaru, ketika terjadi peristiwa jatuhnya pesawat Silk Air di Sumatera Selatan tahun 1997 lalu, saya yang juga usai mandi sore itu, juga langsung berangkat ke TKP dalam kondisi berkaos dan bercelana pendek dan ikut kepala Satpol Airud Sumsel menyusuri Sungai Musi, menuju wilayah perairan Sungsang, yang diduga TKP. Dan ketika itu, setelah empat-lima jam menyusuri Musi, kamilah orang pertama yang sampai di TKP dan menemukan kepingan pesawat.

Bagi wartawan profesional, naluri jurnalistik dan naluri berbuat baik bisa mengalahkan segalanya. Kalau ada embel-embel identitas yang terlupakan dan terabaikan, itu bukanlah persoalan pokok. Yang penting, bagaimana tugas suci sebagai wartawan bisa dijalankan di lapangan dengan sigap namun tetap dalam kehati-hatian.

Apalagi, peristiwa yang diliput wartawan tersebut adalah informasi yang sangat diperlukan masyarakat. Wartawan, apa pun medianya, bila mengetahui suatu kejadian, maka unsur persaingan muncul tiba-tiba. Di situlah, wartawan beradu cepat mendapatkan informasi dan gambar/foto, walau mungkin sebatas breaking news atau running tex di media online atau televisi. Juga laporan pandangan mata untuk radio. Sementara, liputan lebih lengkap, dan mendalam, serta menyentuh baru bisa dimunculkan oleh media cetak edisi esoknya.

Jika atribut atau pakaian yang memicu terjadinya kekerasan kepada wartawan, itu seperti alasan yang tak masuk akal. Sudah alasan yang dicari-cari. Kecuali liputan resmi acara pemerintahan dan sebagainya, wartawan juga tahu, mesti berpakaian sopan, pantas, dan patut. Tak mungkin berkaos oblong dan bercelana pendek. Akan tetapi, kalau kejadiannya di lapangan, apalagi suatu bencana/musibah, maka wartawan akan memakai pakaian lapangan yang praktis dan “siap tempur”, ya minimal pakaian celana pendek dan kaos oblong.

Pada kejadian kekerasan terhadap wartawan di Pekanbaru, mungkin perwira TNI AU Robert Simanjuntak itulah yang tak benar. Karena melakukan dan mempertunjukkan kekerasan di hadapan murid-murid sekolah dasar dan masyarakat dengan memakai atribut TNI AU. Kejadian ini, jelas merusak nama baik TNI AU.

Komandan Pangkalan Udara Palembang, Letkol (Pnb) Adam Suharto menegaskan, “Kejadian itu sangat tidak manusiawi dan sangat disesalkan. Saya secara pribadi prihatin. Oknum itu pastilah orang tidak bertanggung jawab yang memakai atribut TNI AU. Karena itu, secara pribadi, saya mewakili korp TNI AU meminta maaf kepada rekan-rekan media atas kejadian tersebut.” (Sindo, Kamis, 18/10/2012).

Naluri Membunuh
Mencermati tayangan televisi dan foto-foto kekerasan terhadap wartawan di Pekanbaru, yang kita saksikan adalah naluri membunuh. Lihatlah aksi perwira TNI AU itu. Setelah menendang dan wartawan terjatuh, kepalanya dipukul, lehernya dicekik, bahkan bagian ulu hatinya ditekan dengan lutut. Kameranya pun kemudian dirampas oknum lain. Dapat dibayangkan, bagaimana naluri membunuh itu terjadi.

Kalau sekadar melarang wartawan mendekat dan meliput, jika pesawat terbang tempur Hawk itu membahayakan, kenapa  harus dengan aksi kekerasan? Sementara, anak-anak dan warga yang sudah berkerumun di TKP, kenapa tidak dilarang atau disuruh mundur dan menjauh ke tempat yang relatif aman, guna menghindari bahaya kalau-kalau terjadi ledakan susulan?

Biasanya, jika ada larangan mendekat, pasti ada garis pembatas atau pengawalan oleh aparat, agar wartawan jangan mendekat atau melewati batas aman yang sudah ditentukan. Dalam kejadian ini tidak ada.

Jika ragu dengan profesi seseorang, apakah wartawan atau bukan, bisa ditanya dulu. Jangan melakukan kekerasan dulu dan setelah diproses baru sadar bahwa korban adalah wartawan. Memang, hampir selalu, jika aparat melakukan suatu proses, kekerasan lebih dulu baru kemudian ditanya.

Lalu, jika dia bukan wartawan, apa ada larangan mengambil foto? Sekarang juga ada jurnalisme warga (citizen journlism). Untuk mendapatkan informasi, seorang warga biasa juga bisa berlaku seperti wartawan, walau mungkin hanya sebatas foto berita atau visualisasi untuk media televisi (sebagai video amatir).

Dalam sejumlah kasus kekerasan oknum TNI/Polri terhadap wartawan dan warga, yang terlihat adalah naluri membunuh. Lihatlah kasus sebelumnya di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ketika ribut sengketa lahan antara warga dan PTPN VII, pasukan Brimob melepaskan tembakan dengan peluru tajam  dan menewaskan seorang anak dan melukai sejumlah warga lainnya, bahkan ada yang akhirnya menjadi cacat seumur hidup. Lalu, kasus oknum TNI AL di Padang, Sumatera Barat, yang juga mencederai sejumlah wartawan.

Solusi
Perintah Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro ataupun Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono kepada Kepala Staf TNI AU Marsekal Imam Sufaat untuk mengusut pelaku penganiayaan terhadap wartawan yang tengah meliput jatuhnya pesawat Hawk 100/200 di Pekanbaru, sudah benar. Agus juga menyatakan keprihatinannya atas insiden tersebut meminta maaf secara terbuka kepada kalangan pers.

Terlepas dari proses hukum yang akan dijalani pelaku, yang tak kalah penting agar kekerasan terhadap wartawan jangan terulang lagi adalah bagaimana agar Dewan Pers atau organisasi wartawan dan atau perusahaan pers bekerja sama dengan pihak TNI/Polri untuk saling berbagai informasi tentang hal-hal yang pantas dan patut diketahui kedua belah pihak.  

Mungkin saja, misalnya, banyak aparat TNI/Polri, dari prajurit hingga perwira, yang tidak tahu dan kurang paham tentang tugas dan cara wartawan menggali dan mendapatkan informasi di lapangan, dan soal Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan banyak hal lainnya. Di pihak wartawan sendiri, juga tak menutup mata, betapa banyak juga wartawan yang tak tahu dan paham dengan KEJ.  Atau, mungkin juga mereka tak profesional di lapangan. Bersikap arogan.

Dan wartawan juga perlu mendapat pencerahan dan pengayaan informasi tentang hal-hal yang menyangkut TNI/Polri. Mana yang menjadi rahasia, mana yang tak boleh diberitakan tapi patut diketahui. Mungkin ada kebijakan perusahaan pers agar seorang wartawan profesional di suatu bidang tugas, sehingga pengetahuan yang diberikan oleh pihak TNI/Polri mungkin sangat berguna.

Di Kompas dulu ada wartawan yang sangat penguasai soal pesawat terbang, namanya Dudi Sudibyo. Dia juga paham tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kecelakaan pesawat. Bahkan, dia sering jadi narasumber kalau terjadi kecelakaan suatu pesawat terbang. Saya pernah meliput bersama dia saat jatuhnya pesawat Silk Air di Sumsel, tahun 1997 lalu. Dudi dengan kemampuan analisisnya, bisa memprakirakan posisi jatuhnya kotak hitam. Ini sekadar contoh.

Kemudian, ketika  penegakan hukum tidak memuaskan, maka dalam kasus intimidasi dan kekerasan serta kebebasan pers yang menggelisahkan publik, perlu dilembagakan komisi penyelidik kekerasan pers terhadap publik dan kekerasan publik terhadap pers, yang diwadahi secara bersama-sama oleh Dewan Pers dan Polri.

Selain itu, kalangan pers juga perlu membangun solidaritas untuk menghadapi kekerasan dan segala bentuk pengekangan terhadap kebebasan pers dan berekspresi. Juga membangun jaringan advokasi terhadap kasus-kasus kekerasan yang dialami wartawan dan pers.***

Yurnaldi
Praktisi Pers, pernah bekerja di beberapa media massa. Editor : Rindra Yasin