Doktrin Komprehensif Sumpah Pemuda

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 30 Oktober 2012 | 08:31 WIB
“Himmatus syabab, hikmatus syukhuh”. Semangat pemuda dan kebijaksanaan seorang tua.

Demikian sebuah adagium Arab mengatakan. Itulah gambaran ideal karakter seorang pemimpin. Ia bersemangat berapi-api seperti pemuda dan bijaksana laksana orang tua.

Tentang kebijaksanaan, Victor Frankl,  pakar psikologi kenamaan, mengatakan bahwa mereka yang mampu memaknai setiap aktivitasnya dalam hidup memiliki kekuatan untuk bertahan hidup di dunia yang fana ini.

Bagi pemuda pemaknaan kebijaksanaan ternyata tidak sekadar bertahan hidup tetapi bergerak memberikan kemanfaatan bagi sesama eskalasi pergerakan pemuda Indonesia baru menemui oase di saat bergulirnya reformasi.

Spiritnya  harus kembali pada ruh sebenarnya yaitu revolution spirit yang bernama Sumpah Pemuda dan bukan reformasi itu sendiri.  

Pada intinya semangat gerakan harus selalu dikawal. Karena setiap pergerakan pastilah ada konflik kepentingan. Oleh karenanya pemuda harus pandai berpikir kritis yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pernyataan itu didasari keyakinan kita bersama bahwa peringatan Sumpah Pemuda bukanlah berdasarkan sejarah kontrak sosial kebangsaan di tangan pemuda. Tetapi hanyalah sebuah doktrin komprehensif yang dilegendakan sepanjang era pemerintahan Indonesia.

Sehingga lahirlah penyimpangan sejarah di saat M Yamin menjadi Menteri Pendidikan dan kebudayaan. Soekarno pun memakai Poetoesan-poetoesan Pemuda 1928 itu dengan menyakralisasikannya dengan nama Soempah Pemoeda. Sehingga saat itu terjadilah conflict of interest di kalangan pemuda.

Konflik tersebut berujung pada penyimpangan-penyimpangan pergerakan itu sendiri. terjadi dikarenakan faktor-faktor yang tidak disadari dan ketidakpahaman oleh pemuda.

Sehingga imbasnya adalah deviasi Sumpah Pemuda 1928 menjadi karma di saat Reformasi lahir dan pasca-Reformasi seperti simbolisasi berlebihan terhadap pergerakan 1998, ketidakikhlasan dalam berjuang seperti ingin terkenal dan mendapatkan imbalan, kelemahan data-data yang dimiliki dan tidak bisa menangkap aspirasi rakyat, reaksi yang lambat dan selalu tertinggal dari media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ketidakseimbangan antara tiga kecerdasan yaitu spiritual, emosional dan intelektual sehingga mudah disuap dan berlaku anarkis.

Oleh karenanya saat ini hanya diperlukan kesadaran dari pemuda bahwasanya pergerakan mahasiswa itu hanya bisa dibawa oleh pemuda yang berakal sehat, mantap jasmani dan rohaniny tanpa politisasi.

Pemuda harus merubah kembali strategi pergerakan yang egaliter, cepat tanggap dan didukung masyarakat sebagai agent of social control.

Sejatinya pergerakan pemuda ini dapat bergerak secara progresif  seperti revolusi yang dapat mengubah secara sigap Reformasi yang terbengkalai dengan menilik restorasi 1908 di saat Boedi Oetomo lahir,  bukan seperti doktrin komprehensif Sumpah Pemuda.

Kritikan terhadap Pemuda
Peran pemuda pada angkatan 66, 74 dan 98 telah memberikan label The Agent of Social Control. Apalagi perjuangan mereka tidak lain adalah penyalur lidah masyarakat yang tertindas pada masa rezim tertentu.

Kekuatan moral yang terbangun lebih disebabkan karena mahasiswa yang selalu bergerak secara aktif.  Seperti  turun ke jalan demi berteriak menuntut keadilan dan pembelaan terhadap hak-hak wong cilik.

Namun seiring perjalanan waktu gerakan mahasiswa akhir-akhir ini seperti kehilangan auranya, aksi-aksi penentangan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat tidak lagi mampu mengundang simpati mereka.

Bahkan rakyat cenderung beranggapan mahasiswa cuma bisa ngomong dan demo melulu. Apalagi ditemukan beberapa kasus demo bayaran. Terlebih dengan ulah mahasiswa pada saat Pilkada di beberapa daerah akhir-akhir tahun ini.

Belum lagi perilaku-perilaku negatif kian marak dibawa sebagian mahasiswa ke dalam lingkungan sekitar kampus, sehingga dengan memukul rata rakyat semakin yakin akan “kemunafikan” mahasiswa.

Faktor-faktor eksternal di atas semakin kompleks dengan permasalahan internal yang dihadapi oleh hampir semua organisasi pergerakan yaitu sepinya kader baru. Kader sebagai SDM organisasi memegang peranan vital menyangkut mati hidupnya organisasi. Hal ini disebabkan kebijakan pendidikan di Indonesia yang mulai berkiblat pada kapitalisme dan liberalisme.

Pembatasan masa studi dan biaya SPP yang membumbung tinggi adalah bukti konkretnya.

Menurut  Harry J Benda, ia mengungkapkan bahwa posisi pemuda dalam proses demokrasi adala  ah menjunjung tinggi nilai-nilai seperti: kebenaran (la verite), keadilan (la justice) dan pencerahan (la rasion). Karena itu, mudah dipahami bahwa peran-peran idealisme mahasiswa itu akan tetap diakui, sepanjang mereka masih lantang menyuarakan cita-cita ideal bagi tatanan sosial.

Dalam konteks ini, idealisme dimakanai sebagai proses jangka panjang mahasiswa dalam meretas dirinya secara kontinyu tanpa ada kepentingan yang sempit dan temporal.

Apabila mahasiswa sudah tidak lagi mementingkan tertanamnya nilai-nilai ilmu pengetahuan, dan justru mengutamakan kepentingan pribadi maupun praksis lainnya, maka hal itu adalah bentuk pengkhianatan intelektual (la trahison des cleres).

Hal itu yang dirasakan oleh para oknum eksponen 98 yang pernah duduk menjadi anggota DPR periode 2004-2009 yang tersangkut kasus korupsi. Kemudian  M Nazarudin dan Gayus Tambunan yang notabene adalah pemuda penerus peradaban namun raib oleh hantu korupsi.

Namun sebenarnya para aktivis juga tidak dilarang dan harus ikut dalam pergerakan politik seperti yang diungkapkan Arif Budiman (eksponen gerakan mahasiswa 1974): gerakan mahasiswa laksana koboi Shane —dalam sebuah film— datang ke suatu kota kecil yang penuh dengan bandit-bandit kejam, lalu menghabisi mereka tetapi menolak untuk dinobatkan sebagai sherif di kota tersebut.

Makna perumpamaan ini, gerakan mahasiswa tidak boleh pamrih —harus gerakan tulus— dengan kekuasaan dan tidak boleh memiliki vested interests walaupun ia menjadi wakil rakyat atau presiden sekalipun.

Di sisi lain Hariman Siregar dalam bukunya Pilar-pilar Demokrasi menyatakan bahwa mahasiswa hari ini harus memikirkan dan ikut dalam gerakan politik selain memenuhi persyaratan menjalankan gerakan sosial dan moral.

Mahasiswa sebagai agent of social control dan iron stock pastilah akan menjadi seorang pemimpin yang menyuarakan dan melakukan tindakan untuk kemakmuran bangsa oleh karenanya ia harus masuk sistem yang ditentukan konstitusi.

Terlepas dari persoalan di atas, banyak hal yang akan dikritisi terhadap pergerakan pemuda hari ini, terutama terhadap degradasi moral bila kita bandingkan dengan pergerakan 1998.

Ada beberapa gerakan yang menyimpanng dilakukan oleh Mahasiswa di antaranya, pertama, gerakan mahasiswa identik dengan intimidasi dan kekerasan. Mahasiswa yang katanya anti militerisme ternyata justru memelihara karakter kekerasan militer dengan melakukan intimidasi pada orang-orang yang berbeda pendapat.

Pemeliharaan budaya militerisme dan intimidasi bisa dilihat dari masih maraknya dengan Ospek dan pressure yang mengatasnamakan senioritas.

Kedua, setiap gerakan mahasiswa memiliki visi yang berbeda-beda dan terlalu eksklusif dengan kelompoknya sendiri sehingga satu sama lain malah sibuk berkelahi sendiri. Mereka cenderung membela kepentingan berdasarkan kebenaran menurut kelompoknya sendiri.

Ketiga, anarkis. Kebanyakan demonstrasi berakhir dengan kerusuhan dan pengrusakan hasil-hasil pembangunan sehingga negeri ini justru tidak pernah maju dalam pembangunan namun semakin rusak dan kacau. Keempat, komitmen sesaat dan kemunafikan.

Hampir sama dengan apa yang diceritakan dalam film Gie Beberapa senior aktivis gerakan jaman dahulu ketika sudah menduduki kursi pemerintahan meninggalkan komitmennya karena uang ataupun kesenangan lainnya.

Bisa dilihat dari daftar koruptor yang beberapa di antaranya mempunyai track record sebagai mantan aktivis gerakan mahasiswa.

Kelima, beberapa fakta yang pernah beredar di kalangan dosen menyebutkan bahwa sebagian besar mahasiswa yang menjadi aktivis demo dalam suatu gerakan mahasiswa tidak memiliki prestasi akademik di kampusnya.
Muncul sebuah persepsi bahwa gerakan mahasiswa hanyalah sebuah tempat pelarian masalah orang-orang yang tak berakal. Ini dikuatkan dengan budaya mengutamakan kekerasan dalam tiap aksi. Lebih memilih menggunakan otak di kaki daripada di kepala.

Seharusnya gerakan moral dibawa oleh orang-orang yang seimbang antara intelektual, emosional dan spiritualnya.  Keenam, gerakan yang misorientasi dan ikut-ikutan. Mahasiswa cenderung tidak dapat mengambil dan menganalisa persoalan yang akan dikritiknya, sehingga ia hanya menjadi follower bukan creator.

Apa yang dikeluarkan media tentang masalah kebangsaan itulah yang ia telan secara mentah-mentah tanpa melalui proses berpikir.***


M Rizqi Azmi, Staf Ahli Komisi III DPR RI, Mantan Dosen UIR. Editor : Rindra Yasin