Menteri BUMN, Dahlan Iskan, kemarin benar-benar datang memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPR.
Mantan wartawan Tempo ini benar-benar memberi nama 10 anggota DPR yang selama ini menjadikan BUMN sebagai sapi perah atau ATM.
Dari 10 nama tersebut, Dahlan hanya memberi dua nama inisial, dan 8 lainnya diberikan secara tertulis kepada anggota DPR. Dua inisial yang disebutkan Dahlan adalah IL dan SM, politisi dari Partai Golkar dan PDI Perjuangan.
Anggota BK DPR, Usman Jafar menyebutkan dengan gamblang kalau IL adalah Idris Laena (anggota DPR asal Riau), dan SM adalah Sumaryoto (Jawa Tengah).
Ini merupakan pukulan besar bagi Golkar dan PDIP. Bagi Idris Laena sendiri, bisa jadi laporan Dahlan ke BK ini akan membuat jalan untuk pencalonan dirinya sebagai Gubernur Riau bisa jadi harus dilupakan.
Tontowi Yahya, Wasekjen Partai Golkar, menyerahkan persoalan ini ke ranah hukum. Menurutnya, partainya belum akan mengambil sikap kepada Idris sebelum ada keputusan hukum yang mengikat.
Menurut Usman Jafar, Idris Laena memeras PT Garam dan PT PAL (BUMN Perkapalan).
Sedangkan bagi PDIP, disebutnya Sumaryoto sebagai anggota DPR yang suka memalak BUMN, menjadi aib karena semua orang tahu, Sumaryoto adalah politisi senior di partainya Mbak Mega ini.
Sumaryoto, menurut Usman Jafar, memeras BUMN Penerbangan yang sedang sekarat, yakni Merpati.
Masih ada 8 lagi nama yang masih disimpan oleh BK DPR yang belum diungkap inisial maupun nama panjangnya.
Tetapi, dengan dua nama yang identitasnya sudah dibuka BK ini, memperlihatkan bahwa Dahlan tidak main-main dengan ucapannya sebelumnya bahwa jika dia dipanggil BK, maka dia akan benar-benar membeberkan siapa mereka.
Meski belum semuanya dibeberkan, namun apa yang dilakukan Dahlan ini telah menjelaskan bahwa ucapannya selama ini bukan hanya omongan kosong atau gertak sambal, tetapi memang benar ada oknum DPR yang sukanya menjadikan BUMN sebagai ATM atau sapi perah.
Selama ini banyak politisi di Senayan yang menganggap Dahlan hanya gertak sambal untuk mengalihkan isu temuan BPK soal adanya inefisiensi di PLN selama Dahlan menjadi Dirut-nya, yakni Rp37 triliun.
Anggota DPR menganggap Dahlan yang selama ini melakukan banyak gebrakan, hanyalah upaya untuk mencari sensasi. Janji Dahlan untuk melakukan efisiensi di BUMN, ternyata terbukti tak efisien ketika menjadi Dirut PLN. Itu menurut DPR dan BPK.
Dahlan sudah menjelaskan bahwa pilihan ketika itu amat sulit karena pasokan gas untuk PLN amat minim kalau tak mau disebut tak ada.
Sedangkan untuk menggantikan ke batubara, perlu alih teknologi dan memerlukan waktu lama.
Maka pilihannya adalah menggunakan BBM agar tak ada pemadaman listrik di banyak daerah, termasuk Jakarta dan Jawa. Oleh BPK, ini dianggap penyimpangan.
Oleh DPR ini dijadikan senjata untuk “menegur” Dahlan bahwa pekerjaannya selama ini ternyata tak sebagus ucapan dan upayanya.
Dengan gayanya yang khas, Dahlan terus melakukan gebrakan yang dianggap tak lazim oleh banyak orang, termasuk oleh anggota DPR.
Berkali-kali anggota DPR mengajaknya hearing, namun beberapa kali karena kesibukan, Dahlan tak datang. Hal itu dianggap sebagai perlawanan oleh DPR.
Dan ketika Dahlan mengeluarkan surat edaran ke BUMN agar tak memberi setoran ke anggota DPR, Senayan goyang dan kebakaran jenggot.
Kini, dengan dua nama yang sudah diketahui luas oleh masyarakat, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa memang ada fakta anggota DPR memalak BUMN, meski memang pengadilan yang akan membuktikan benar atau tidaknya hal itu.
Kita masih penasaran, siapa-siapa 8 nama lainnya?*** Editor : Rindra Yasin