Kaidah hukum berbeda dengan kaidah lainnya karena kaidah hukum memiliki kemandirian dalam berhadapan dengan ideal dan
kenyataan.
Karena kemandirian hukum sebagai pengambil keputusan, maka kehendak manusia itu bisa menerima dan mengambil kebiasaan sebagai norma dan menolak jarak ideal dan kenyataan.
Pengetahuan masyarakat luas sesungguhnya tidak sempurna di dalam segala segi, termasuk dalam memahami hukum, dan ini mengandung lebih banyak kerugian, lebih dari sekeadar tidak dapat memberikan jawaban yang baik atas pertanyaan.
Orang yang tidak memiliki pengetahuan mengenai hukum, tidak akan dapat membentuk pendapat mengenai hukum yang diumumkan orang-orang lain. Salah satunya terkait dengan permasalahan keadilan.
Jelas pada hakikatnya, bahwa hukum, atau aturan perundangan, harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak berlangsung dalam tataran ideal dalam penegakannya.
Hukum terkait dengan keadilan tanpa sepenuhnya menyadarinya kaidah hukum juga tidak memberikan jawaban atas karakter hukum sebagai hukum dan tak jarang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.
Hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang penting, pertanyaan yang mendesak tiap manusia yang memikirkan keadilan dan ketidakadilan.
Hukum hanya akan mendapatkan keabsahan setelah didukung oleh kebijakan negara. Dalam kondisi alami, hukum dan keadilan sama-sama tidak memiliki makna bila mana tidak mendapat justifikasi.
‘’Di mana tidak ada kekuasaan bersama, di situ tidak ada hukum, di mana tidak ada hukum, di situ tidak ada keadilan’’.
Hukum di Riau
Banyak permasalahan yang terjadi di Provinsi Riau yang berkaitan dengan hukum dan hak azasi manusia. Hal tersebut nampak dari peristiwa-peristiwa baik pidana maupun perdata.
Di tataran masyarakat, sering terjadi ketidakmengertian masyarakat dalam mengambil sikap hukum. Tak jarang, kondisi ini mengundang masalah di tingkat horizontal, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan dan banyak lagi permasalahan hukum yang harus diselesaikan .
Hal yang lebih menyedihkan adalah, bahwa kebanyakan masyarakat kurang memahami tentang arti hukum dan HAM.
Mereka memiliki kecenderungan yang cukup besar untuk melakukan penyelesaian hukum dengan cara yang kadang melanggar hukum dan HAM itu sendiri.
Akibat dari semua itu, masyarakat sering harus berurusan dengan penegak hukum dan sering menjadi korban ketidaktahuan hukum.
Masyarakat merasa seolah bahwa hukumnyalah yang paling tinggi dan kurang merasa bahwa ada hukum yang lebih tinggi yaitu hukum negara. Itu adalah sebuah gambaran keprihatinan terhadap minimnya pemahaman akan hukum sebagai unsur penting sebuah tatanan kemasyarakat dan negara.
Keadaan seperti itu berlangsung sekian lama. Masyarakat seolah tak percaya kepada hukum dan berlaku cenderung melanggar hukum dan membuat pembenaran terhadap apa yang mereka lakukan.
Ada banyak aspek yang memicu hal tersebut, salah satunya adalah terkait dengan konsistensi para pihak baik masyarakat, negara/ penegak hukum, pelaku usaha, pemilik modal dan banyak faktor lainnya. Semuanya memberi kontribusi terhadap pemahaman masyarakat terhadap hukum itu sendiri.
Pada Era Reformasi, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah akan sangat mudah mengemuka, sehingga masyarakat mulai berani menyampaikan keinginan-keinginannya yang berkaitan dengan tuntutan terhadap hak-hak mereka.
Perkembangan terakhir, dengan dukungan dari pihak-pihak tertentu masyarakat bisa melakukan berbagai manuver untuk memberikan pressure kepada pemerintah termasuk di daerah termasuk di Riau.
Berbagai klaim masyarakat terhadap pemerintah daerah sering kita dengar. Dalam berbagai kasus, fenomena pressure terhadap pemerintah ternyata sering bukan hanya murni keinginan masyarakat, tetapi digerakkan oleh orang-orang di luar mereka dengan berbagai latar belakang kepentingan.
Keadaan yang demikian bisa menjadi ancaman bagi pemerintah dan masyarakat di daerah dengan berbagai implikasi yang merugikan.
Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah daerah untuk peduli terhadap masyarakat. Salah satu bentuk kepedulian tersebut adalah mengembangkan program penyuluhan, pembinaan hukum dan HAM.
Melalui program tersebut diharapkan keberterimaan masyarakat terhadap keberadaan pemerintahan, pranata hukum menjadi lebih baik karena masyarakat merasa memahami dan ikut menikmati manfaat dari keberadaan hukum itu sendiri, khususnya di daerah.
Hak Azasi Manusia
HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
(Pasal 1 ayat 1 UU No 39 Tahun 1999), untuk itu kita sudah seharusnya menjaga dan menghargai HAM agar dalam kehidupan ini tenteram dan damai.
Dalam UU No 39 Tahun 1999 terdapat jelas pasal demi pasal yang mengatur HAM seperti hak untuk hidup (pasal 9), hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (pasal 10), hak mengembangkan diri (pasal 11 dan pasal 16), hak memperoleh keadilan (pasal 17 dan pasal 19), hak atas kebebasan pribadi (pasal 20 dan pasal 27), hak atas rasa aman (pasal 28 dan pasal 35 ), hak atas kesejahteraan (pasal 36 dan pasal 42), hak turut serta dalam pemerintahan (pasal 34 dan pasal 44), hak wanita (pasal 45 dan pasal 51 ), hak anak (pasal 52 dan pasal 66 ). Semua pasal-pasal tersebut mencerminkan tingginya angka harapan terhadap kepastian hukum dan hak bagi masyarakat.
Menurut pandangan agama, HAM itu timbul bukan setelah manusia lahir ke dunia, melainkan sudah ada semenjak manusia dalam kandungan. Oleh karena itu hak asasi berlaku terhadap siapapun di dunia ini tanpa membedakan agama, suku bangsa, ras, status sosial dan sebagainya.
Kapan sebuah pelanggaran dianggap melanggar HAM? tepatnya setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara, baik di sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga dengan menghukumnya atau suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga.
Atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa atau penderitaan yang ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.
Beberapa contoh yang bisa saja terjadi di antaranya, melakukan pemaksaan saat meminta keterangan yang diinginkan oleh pemeriksa perkara/penyidik.
Dengan memukul bahkan melakukan teror fisik, melakukan penganiayaan terhadap tersangka pada saat pemeriksaan perkara dalam setiap tingkatan, melakukan intimidasi, pemaksaan kehendak terhadap orang lain yang lebih tua/orang dewasa yang melakukan penganiayaan terhadap anak-anak serta melakukan pelecehan terhadap orang lain.
Dengan memahami seluk-beluk persoalan hukum dan HAM, baik dalam kaitannya melibatkan pribadi dan masyarakat, penguasaan persoalan dan medan menjadi salah satu penentu yang harusnya tidak boleh dilupakan.
Karena, setiap aspek kehidupan kita saat ini tak lepas dari konsekuensi hukum. Melanggar peraturan lalu lintas, membayarkan kewajiban pajak, bahkan untuk urusan antar sesama warga di sekitar tempat tinggal.
Semuanya memiliki konsekuensi hukum yang tak jarang kita abaikan.
Tidak ada yang salah dalam menguasai aspek hukum sebagai bagian dari interaksi sosial yang kita lakukan sehari-hari. Karena itulah, perlu ada pemberdayaan dan pengayaan informasi di tengah masyarakat sebagai subjek dan objek hukum baik yang digagas oleh pemerintah ataupun atas inisiasi sendiri.***
Tatang Suprayoga, Pengacara dan Dosen Fakultas Hukum Unilak. Editor : Rindra Yasin