Wakil Rakyat dan Uang Rakyat

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 15 November 2012 | 11:12 WIB
Langkah Menteri BUMN, yang juga mantan Dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dahlan Iskan, bersih-bersih "rumah sendiri" makin membuat penasaran.

Apalagi sekarang, akibat langkah yang diambilnya, persoalan ini masuk pula ke ranah politik.

Karena memang ternyata dalam upaya bersih-bersih tadi ada membawa-bawa nama para wakil rakyat (legislatif) yang sehari-hari berkantor di Senayan.

Apakah anggota DPR RI ini kebakaran jenggot, karena tidak semuanya juga yang dagunya ditumbuhi jenggot, atau memang ada yang murni merasa ingin mengetahui secara lebih detil, siapa di antara teman sejawat mereka yang sempat disebut memalak perusahaan-perusahaan BUMN, atau lebih positif lagi, ingin benar-benar ikut membersihkan dan memperbaiki citra dewan di mata publik. Tak ada yang bisa menjawabnya, ya selain para wakil rakyat itu sendiri.

Seperti drama berseri, babak demi babak dipertontonkan ke publik. Menteri BUMN Dahlan Iskan sudah menyerahkan nama-nama oknum wakil rakyat yang diduga memalak perusahaan-perusahaan BUMN ke Badan Kehormatan (BK) DPR.

Sepekan sudah berjalan, namun langkah kongkret dari BK belum juga terlihat. Malah Dahlan Iskan yang didesak-desak untuk membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Drama ini makin seru saja.

Terlebih saat Menteri Dahlan Iskan yang diundang oleh Komisi VII DPR, Selasa (13/11) kemarin dalam kapasitasnya sebagai mantan Dirut PLN.

Walau para anggota dewan berupaya menjelaskan kalau forum itu adalah forum rapat verifikasi terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan inefisiensi senilai Rp37 triliun di PLN, tapi publik sulit juga mau yakin seratus persen.

Dugaan kuat yang muncul ke permukaan, justru ini seperti ajang balas dendam. Saat Menteri Dahlan berurusan dengan BK DPR, saat itu pula masalah yang bersangkutan dipersoalkan.

Tapi, ada yang sulit dilupakan dari rapat verifikasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Effendi Simbolon itu. Saat Effendi Simbolon bicara soal pertanggungjawaban uang rakyat.

Karena DPR punya salah satu fungsi, yaitu pengawasan, makanya masalah inefisiensi itu jadi tanggung jawab dewan juga untuk meminta penjelasan.

"Rapat ini seharusnya kita langsung masuk ke materi, bukan kita ngobrol ngalor ngidul. Yang kita pertanggungjawabkan uang rakyat. Ini rapat verifikasi, karena rapat ini lex spesialis." Begitu kata Effendi Simbolon bersemangat.

Tapi apa iya, wakil rakyat mempertanggungjawabkan uang rakyat? Ingat kasus Nazaruddin, yang sekarang masih disidangkan? Tentu masalah yang yang melilit Angelina Sondakh masih terus menghiasi layar kaca dan media cetak.

Atau masalah dugaan korupsi Alquran yang akhirnya membawa malapetaka kepada Zulkarnaen Djabar, mantan anggota Badan Anggaran DPR, dan banyak lagi bukti-bukti yang lain.

Kalau seperti ini, pertanggungjawaban uang rakyat seperti apa yang dimaksudkan para wakil rakyat ini? Bukankah langkah Menteri BUMN Dahlan Iskan ini mestinya didukung? Bukan malah ujung-ujungnya yang bersangkutan seperti jadi pesakitan di rapat-rapat DPR.

Inilah yang perlu dipahami oleh publik (rakyat), bahwa pemahaman memperjuangkan dan mempertanggungjawabkan uang rakyat itu mesti jelas dan terukur.

Semoga saja masih banyak wakil rakyat yang benar-benar lurus dan mau mempertanggungjawabkan uang rakyat.*** Editor : Rindra Yasin