Quo Vadis Industri Migas Indonesia?

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 19 November 2012 | 09:40 WIB
Bagai petir di siang bolong! Begitulah rasanya ketika mendengar putusan MahkamahKonstitusi (MK) mengenai pembubaran BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi).

Banyak pro dan kontra yang muncul di media massa terkait peristiwa ini. Mengapa begitu menghebohkan? Karena industri Migas memegang peran yang strategis terkait  kontribusinya yang sangat signifikan dalam memenuhi keperluan APBN.

Sejauh ini target pendapatan Negara yang ingin dicapai dari pemasukan PPh Migas adalah yang paling tinggi di antara pajak lainnya.

Sedangkan penerimaan negara dari industri Migas sendiri menempati urutan kedua terbesar setelah perpajakan.

Apalagi peran yang selama ini dipegang oleh BP Migas juga begitu strategis, yaitu mencakup kontrak kerja sama (KKS) dengan kontraktor baik asing maupun dengan perusahaan nasional terkait dengan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia.

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, tulisan ini akan mencoba mengkaji pandangan dari sisi hukum, terutama karena pembubaran BP Migas tersebut didasari oleh keputusan Mahkamah Konstitusi No: 36/PUU-X/2012 terkait judicial review yang dilakukan sejumlah organisasi, tokoh dan perorangan terhadap UU No: 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang bersifat final (inkracht van gewijdse), dan dengan dengan sendirinya tidak dimungkinkan adanya upaya hukum baik banding maupun peninjauan kembali.

Eksistensi BP Migas sesuai UU 22 tahun 2001
Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan Migas telah membentuk Badan Pelaksana (BP Migas) untuk melakukan pengendalian kegiatan Hulu Migas, yang bentuknya bukan sebuah institusi bisnis, melainkan berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

BP Migas dalam cabang ilmu hukum perdata merupakan subjek berupa badan hukum. Dalam sejarah Indonesia, sudah sejak lama dikenal statutory body atau badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah.

Contoh adalah status badan hukum dari sejumlah universitas negeri yang disebut sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Selain itu ada juga Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan UU Nomor: 24/2004. Adapun yang terkait dengan industri Migas adalah dibentuknya Pertamina berdasarkan UU Nomor: 8/1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

Pada saat UU tersebut masih berlaku, selain bertindak selaku regulator dalam industri Migas Indonesia, Pertamina juga sebagai player dalam menjalankan proses bisnisnya dalam industri Migas.

Diubahnya UU No: 8/1971 menjadi UU No: 22/2001, adalah sejalan dengan semangat reformasi agar dipisahkan antara fungsi bisnis dan fungsi pemerintah yang berada di tangan Pertamina.

Untuk pengawasan kegiatan usaha hulu diserahkan ke BP Migas, pengawasan kegiatan hilir diserahkan ke BPH Migas, sementara Pertamina hanya sebagai BUMN.

Tujuan dilakukannya pemisahan tersebut adalah agar industri hulu Migas lebih tertata dan dikelola dengan lebih baik dan efisien, serta terhindar dari konflik kepentingan dalam pengelolaannya.

Kajian Tentang Materi Gugatan atas Eksistensi BP Migas
MK menemukan beberapa permasalahan konstitusional yang diajukan dalam permohonan para pemohon judicial review, yaitu: Pertama, kedudukan dan wewenang Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

Kedua, kontrak kerja sama Migas. Ketiga, frasa “yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Keempat, posisi BUMN yang tidak bisa lagi monopoli. Kelima, larangan penyatuan usaha hulu dan hilir. Keenam, pemberitahuan KKS kepada DPR.

Untuk materi dalam gugatan tersebut, MK hanya mengabulkan sebagian dari gugatan, yaitu gugatan yang menyangkut eksistensi BP Migas.

Mengapa hanya eksistensi BP Migas yang dibubarkan oleh MK? Salah satu yang menjadi pertimbangan hakim MK adalah karena dengan fungsinya sesuai UU No: 22/2001 tersebut, BP Migas merupakan representasi dari kedudukan pemerintah.

Hal ini berakibat pola yang dianut dalam UU Migas ini adalah government to business (G to B), dimana pemerintah yang diwakili oleh BP Migas, berwenang menandatangani seluruh kontrak kerja sama antara pemerintah dengan para kontraktor yang melaksanakan program eksplorasi dan eksploitasi Migas di Indonesia.

Oleh karena pemerintah yang berkontrak, maka Majelis Hakim MK menilai tereduksinya kedaulatan negara, akibat posisi pemerintah yang sejajar sejajar dengan kontraktor.

Kedudukan pemerintah yang diwakili oleh BP Migas yang otomatis menjadi sejajar dengan para kontraktor bisnis yang menjalankan operasinya, dianggap telah mendegradasi kedudukan pemerintah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atas penguasaan bumi dan segala isinya yang ada di Indonesia.

Jika polanya business to business (B to B), dan pemerintah berada di atas kontrak, hal ini menjamin adanya kedaulatan negara. Pemerintah bisa mengeksekusi regulasi undang-undang untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa perlu persetujuan kontraktor, terkait dengan adanya kedaulatan tertinggi yang dimiliki pemerintah.

Keputusan Pemerintah dengan membentuk Badan Pelaksana menjadikan konsep Kuasa Pertambangan menjadi kabur (obscuur).

Hal ini dikarenakan BP Migas yang bertugas mewakili negara untuk menandatangani kontrak, mengontrol dan mengendalikan cadangan dan produksi Migas.

Pasal 44 UU Migas menjadikan seolah-olah BP Migas sama dengan negara, ini jelas berbeda dengan makna pengelolaan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Yang menjadi permasalahan juga adalah apabila di kemudian hari timbul sengketa dalam proses bisnis yang terjadi. Dalam aturan UU Migas disebutkan bahwa penyelesaian dilakukan di Arbitrase Internasional, bukan ke dalam sistem peradilan umum seperti halnya hubungan hukum perdata yang lazimnya muncul dalam kontrak bisnis lain.

Mengapa harus ke Arbitrase Internasional? Karena yang tampil dalam hubungan hukum di sini adalah pemerintah Indonesia yang diwakili oleh BP Migas.

Maka apa yang terjadi apabila BP Migas kalah dalam arbitrase tersebut? Pada saat itulah menurut MK, marwah pemerintah kita mengalami degradasi dan berakibat tidak sesuai lagi dengan amanah UUD 1945.

UUD 1945 telah memberikan mandat kepada negara untuk: Pertama, mengadakan kebijakan (beleid). Kedua, tindakan pengurusan (bestuursdaad).

Ketiga, pengaturan (regelendaad). Keempat, pengelolaan (beheersdaad). Kelima, pengawasan (toezichthoudensdaad).

Sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam.

Dampak Perpres No: 95/2012
Mengantisipasi dibubarkannya BP Migas, pemerintah dengan cepat segera mengeluarkan Perpres No: 95/2012, dan untuk mengisi kekosongan posisi BP Migas sejak dibubarkannya, dibentuklah Unit Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (UPKHM Migas) yang berada di bawah Kementerian ESDM.

Agar seluruh kontrak kerja sama yang telah ditandatangani oleh kontraktor Migas sebelumnya memiliki kepastian hukum, Penulis berpendapat perlu segera dibentuk sebuah eksistensi baru berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal ini mendesak untuk segera dilakukan agar apabila terjadi konflik hukum selama masa peralihan di bawah UPKHM, maka tidak terjadi pengalihan beban pertanggung- jawaban kepada negara.

Dengan kata lain, risiko dimana akhirnya negara dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab secara langsung terhadap sengketa hukum tersebut pasca pembubaran BP Migas tidak akan terjadi.

BUMN yang dibentuk ini dapat saja dimulai dari awal yaitu dengan BUMN baru. Namun apabila proses pembentukannya memakan waktu lama dan dikhawatirkan dapat membawa negara ke dalam potensi menyulitkan apabila muncul sengketa hukum dalam proses kontrak yang saat ini tengah berjalan dengan para kontraktor KKS, maka bisa saja BUMN yang sudah eksis saat ini yaitu PT Pertamina (Persero) mengambil alih tugas BP Migas sebelumnya.

Tentunya hal ini juga mempertimbangkan bahwa PT Pertamina (Persero) pada saat masih berlakunya UU Nomor: 8/1971, sudah menjalankan tugas yang dijalankan BP Migas, sehingga sistemnya sudah terbentuk dengan sumber daya manusia yang masih andal.

Pola ini juga sebagai pengamanan terhadap nasib dari ratusan pekerja eks BPMigas yang saat ini ada, dimana mereka hanya akan beralih payung dari status pekerja BP Migas, menjadi pekerja BUMN.

Apabila hal ini dijalankan, maka dalam pola hubungan antara kontraktor dengan Pertamina maupun BUMN yang baru itu sudah bersifat business to business (B to B) yang tidak lagi rawan dari sudut pandang konstitusi.

Karena dengan dialihterimakan ke Pertamina maupun BUMN baru itu, fungsi kontrol akan lebih mudah karena BUMN merupakan korporasi yang memiliki Dewan Komisaris, di bawah Kementerian BUMN.  

Hal ini tentunya yang diharapkan oleh para pengamat sekaligus pemohon gugatan yang selama ini sangat kritis dengan eksistensi BP Migas, yang menurut mereka sedemikian besar otoritasnya, tanpa fungsi pengawasan selayaknya badan hukum bisnis lainnya, walaupun pada faktanya para praktisi BP Migas meyakini bahwa pengelolaan mereka yang selama ini juga diaudit oleh lembaga auditor serta pertanggungjawaban kepada legislatif sudah sangat ketat.

Dengan pengelolaan di bawah BUMN tersebut, apabila terjadi sengketa hukum di dalamnya, cukup diselesaikan pada lembaga peradilan di Indonesia dan tidak perlu lewat Arbitrase Internasional.

Data yang diperoleh tentang arbitrase internasional, berdasarkan penelitian Prof Joseph Stiglitz dan Prof. Paul Krugman, ternyata 99 persen dari hasil arbitrase internasional merugikan negara berkembang dan selalu menguntungkan negara maju.

Belajar dari kejadian ini, sudah sepatutnya kita tidak tenggelam dalam kekecewaan, karena selalu ada kebaikan di balik rasa kecewa dan galau yang kita rasakan, terutama bagi kita para praktisi Migas di Indonesia.

Dan senantiasa berharap, kondisi ini akan membuat kebaikan bagi kita dan yang lebih utama adalah bangsa Indonesia secara lebih luas.***

Galuh Nin Anggaraini, Penulis adalah pekerja Migas alumni Magister Kenotariatan UGM Yogyakarta. Editor : Rindra Yasin