Alamak, fakta ini semestinya membuat kita miris. Ada 474 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjerat kasus pidana, dan sebagian besar dari jumlah itu terjerat kasus pidana korupsi.
Ini data terbaru yang diungkapkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, berdasarkan data yang terkumpul hingga Selasa (20/11) kemarin.
Untuk jumlah penduduk Indonesia yang sudah lebih 250 juta, jumlah tersebut memang kecil, tetapi jumlah itu adalah yang sudah terbukti, sementara yang belum terbukti dan sedang dalam penyidikan, jumlahnya lebih besar dari itu.
Rinciannya yakni tersangka sebanyak 95 orang, terdakwa 49 orang, dan terpidana 330 orang. Kata mantan Gubernur Sumbar itu, minggu depan jumlah itu bisa bertambah menjadi ribuan, karena belum semua daerah menyetorkan data PNS yang terjerat kasus hukum.
Nah, ini dia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengelolaan keuangan negara, baik tingkat pusat maupun daerah, sangat rawan korupsi.
Meskipun “dikejar-kejar” Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepintaran para pengelola keuangan negara maupun daerah terus bertambah.
Semakin pintar orang BPK atau KPK, lebih pintar lagi para bendahara di berbagai instansi dalam mengakali agar laporan keuangan mereka tak mencurigakan.
Suka tidak suka, senang tidak senang, fakta seperti ini berada di depan kita setiap hari. Penggelembungan anggaran sering terjadi, dan laporan keuangannya seperti tak terjadi apa-apa.
Meski begitu, sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Meski jumlahnya tak signifikan dibanding pelaku yang ada di depan mata kita, tetapi daftar PNS yang menjadi terpidana, terus bertambah, terutama terkait kasus korupsi.
Belakangan, muncul usulan agar PNS yang melakukan korupsi langsung dipecat ketika putusan hakim berlaku inkrah. Artinya, ketika hakim memutuskan si PNS bersalah dan harus menjalani hukuman, maka status dia sebagai PNS otomatis gugur.
Kegerahan para pegiat pemberantasan korupsi, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), itu muncul karena masih banyak PNS yang setelah menjalani hukuman tetap dengan enak bisa menikmati status PNS-nya, bahkan ada yang masih memegang jabatan tertentu.
Kasus paling dekat adalah Azirwan, terpidana korupsi yang diangkat menjadi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepri.
Berdasarkan Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah (PP) 100 Tahun 2000, Azirwan semestinya dipecat dan tak bisa dipromosikan dalam jabatan struktural birokrasi.
Bunyi pasal 23 ayat 5 UU No 43 tahun 1999 jelas menyebutkan PNS diberhentikan tidak hormat karena melanggar sumpah janji dan tidak setia pada UUD 1945.
Meski bahasanya sumir, tetapi “sumpah janji” dan “setia pada UUD 1945” sebenarnya sudah bisa dipahami apa maknanya. Namun, selalu saja ada jalan tikus untuk berkelit dari jeratan hukum.
Banyak orang mengatakan, UU No 43 tahun 1999 itu tidak menyebutkan dengan detail tentang pemecatan tersebut. Pemerintah pun didesak untuk membuat regulasi yang mengikat dan tegas tentang korupsi PNS tersebut.
Artinya, regulasi tersebut tidak memberi celah kepada siapapun PNS, golongan dan eselon berapapun, apapun jabatannya, asal dia terbukti sah dan diputuskan pengadilan melakukan korupsi, harus dipecat. Ini penting, agar muncul efek jera, agar jumlah PNS yang korupsi tidak terus bertambah.
Kita tak ingin mendengar lagi ucapan Mendagri Gamawan Fauzi, bahwa “minggu depan jumlahnya bisa ribuan”.*** Editor : Rindra Yasin